Kuasa Hukum Empat Pengamen Salah Tangkap Sebut Kliennya Layak Dapat Ganti Rugi

Kompas.com - 23/07/2019, 14:44 WIB
Pengacara  dari LBH Jakarta,  Oky Wiratama Siagian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019) KOMPAS.com -Walda MarisonPengacara dari LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sekaligus kuasa hukum empat pengamen korban salah tangkap, Oky Wiratama Siagian menilai pengamen merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah dinilai harus bertanggung jawab atas kehidupan mereka, terlebih ketika mereka menjadi korban dari kesalahan prosedur penyidikan yang dilakukan polisi.

"Pengamen jalanan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Negara wajib mengurus, apalagi mereka anak-anak. Mereka saja tidak sekolah karena tidak mampu, cari nafkah dari mana tidak mungkin mencuri," ujar Oky saat ditemui usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2019).

Baca juga: Kementerian Keuangan Nilai Pengamen Korban Salah Tangkap Tidak Pantas Dapat Ganti Rugi

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataan pihak Kementerian Keuangan dalam sidang praperadilan yang mengatakan pengamen tidak layak dapat ganti rugi.

Kementerian Keuangan menyebutkan, kengamen tidak layak dapat  hak ganti rugi karena pekerjaannya saja sudah melanggar peraturan daerah DKI Jakarta.

"Sekarang legal standing dia (Kementerian Keuangan) ngomong seperti itu apa ? Itu Perda DKI, apakah Kemenkeu adalah pemda Jakarta. Lalu, selama ini kita saksikan pengamen jalanan, itu tanggung jawab siapa?," Kata dia.

Sebelumnya, Daryono selaku perwakilan Kementerian Keuangan menilai profesi pengamen tidak layak mendapatkan ganti rugi karena melanggar peraturan daerah.

Baca juga: Polda Metro Jaya Tolak Seluruh Permohonan Empat Pengamen Korban Salah Tangkap

"Profesi para pemohon sebagai pengamen secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan atau dikerjakan di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20.000.000," ujar dia dalam persidangan.

"Bahwa ganti rugi  yang dimohonkan oleh para pemohon didasarkan atas hasil profesi yang dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundangan - undangan (Peraturan Daerah Khsusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum), maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi para pemohon ditolak hakim," tambah dia.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ungkap Identitas Pemilik Akun Twitter @digeeembok, Polisi Hati-hati

Ungkap Identitas Pemilik Akun Twitter @digeeembok, Polisi Hati-hati

Megapolitan
Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Pembobol ATM di Bekasi Sudah 5 Bulan Beraksi, Berkelana Sampai Jawa Tengah

Megapolitan
Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Pencurian Motor Sport di Minimarket Matraman Terekam CCTV, Pelaku Beraksi 5 Menit

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Antisipasi Virus Corona, RSU Tangsel Bagikan Masker ke Pasien dan Pengunjung

Megapolitan
Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Polisi Tangkap Pembobol ATM dengan Modus Ganjal Kawat di Bekasi

Megapolitan
Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Satu Orang Tewas dalam Peristiwa Kebakaran di Permukiman Kebayoran Lama

Megapolitan
Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Polisi Dalami Unsur Pidana dalam Kasus ABK yang Terombang Ambil 12 Jam di Laut

Megapolitan
Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Divonis 1 Tahun Penjara, Habil Marati: Itu untuk Hibur Jaksa dan Penyidik Polisi

Megapolitan
Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Kebakaran di Kebayoran Lama, Warga Panik Ketika Api yang Sempat Padam Kembali Menyala

Megapolitan
Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Spanduk King of The King yang Mirip Sunda Empire di Kota Tangerang Ditertibkan

Megapolitan
Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Megapolitan
Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Kronologi ABK yang Selamat Setelah Terpeleset dari Kapal dan Terombang Ambing di Laut

Megapolitan
Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Donny Saragih Batal Jadi Dirut Transjakarta karena Peras Bos Terdahulu

Megapolitan
Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Danai Senjata Api Illegal, Habil Marati Divonis Satu Tahun Penjara

Megapolitan
Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Warga yang Mengalami Gejala Virus Corona Diimbau Segera ke Rumah Sakit Terdekat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X