Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pro dan Kontra Pengguna Jalan Tanggapi Perluasan Ganjil Genap

Kompas.com - 07/08/2019, 17:22 WIB
Dean Pahrevi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perluasan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap akan mulai diterapkan pada 9 September 2019 mendatang. Artinya, penilangan juga akan dilakukan pada tanggal 9 tersebut.

Sebanyak 25 ruas jalan akan diterapkan sistem ganjil genap. Sebagian besar di antaranya merupakan ruas jalan yang sudah diterapkan sistem ganjil genap pada Asian Games 2018 lalu.

Pemberlakuan kebijakan itu pun menuai pro dan kontra di kalangan pengendara roda empat.

Saryo, warga Bekasi Utara yang kerap melintas di Jalan Pramuka, mengaku setuju dengan perluasan ganjil dan genap itu. Adapun, Jalan Pramuka merupakan salah satu yang akan diterapkan ganjil genap. 

Menurut Saryo, perluasan itu dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Saya setuju saja sih jalan di mana-mana sekarang macet tuh. Bagus lah, saya sering lewat sini (Jalan Pramuka) untuk beli obat dan pisang kan saya jualan pisang. Ya nanti ikuti aturan saja lah," kata Saryo di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (7/8/2019).

Baca juga: Ini Angkutan Umum yang Beroperasi di 25 Ruas Jalan Perluasan Ganjil Genap

Saryo pun memiliki cara khusus ketika mobilnya tidak bisa melintas Jalan Pramuka karena terbentur sistem ganjil-genap. Dia akan melintas jalan yang tidak diterapkan sistem ganjil-genap untuk menuju tujuannya di Jalan Pramuka.

"Saya lihat situasi saja, kan pukul 06.00 WIB sampai 10.00 WIB ya, saya jalan dari Bekasi mepet-mepet habis saja atau saya lewat jalan alternatif lain kan bisa. Ya pokoknya ikuti aturan saja," ujar Saryo.

Berbeda dengan Saryo, Komar warga Jatiasih mengeluhkan perluasan sistem ganjil-genap itu. Komar yang merupakan pengusaha obat merasa akan kesulitan karena harus tiap hari menuju Jalan Pramuka.

Baca juga: Pengamat: Perluasan Ganjil Genap di DKI Picu Warga Beralih Gunakan Motor

"Setuju enggak setuju sih, repot juga soalnya saya tiap hari ke sini buat belanja obat. Nanti repot kalau ada ganjil-genap. Tapi di sini memang macetnya parah sih," ujar Komar.

Meski menolak, Komar mengaku akan tetap mematuhi aturan itu. Namun dia menyarankan kepada pemerintah agar memberikan rute alternatif untuk masyarakat saat sistem ganjil-genap diterapkan.

Sebelumnya, sebanyak 25 ruas jalan akan diberlakukan perluasan sistem ganjil genap, dari sebelumnya hanya 9 ruas jalan.

Sosialisasi ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019.

Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai dari 12 Agustus sampai 6 September 2019.

Sementara pemberlakuan ganjil genap dengan tilang dimulai 9 September 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com