Tiru Ahok, Anggota DPRD DKI Terpilih Ima Mahdiah Bakal Memelototi Anggaran

Kompas.com - 16/08/2019, 10:40 WIB
Ima Mahdiah disambangi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berkampanye untuk pemenangannya sebagai caleg DPRD DKI Jakarta 2019-2024.
Dok. Ima MahdiahIma Mahdiah disambangi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berkampanye untuk pemenangannya sebagai caleg DPRD DKI Jakarta 2019-2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024, Ima Mahdiah (27) mengaku akan rajin memelototi APBD DKI Jakarta.

Staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang diusung PDI Perjuangan ini mengaku akan siap memantau perumusan hingga penyerapan APBD DKI tiap tahun.

"Kami benar-benar akan mengawasi anggaran kebijakan strategis Pemprov DKI Jakarta seperti apa. Jangan sampai banyak anggaran kecolongan, yang mestinya bisa dimaksimalkan tapi tidak jalan," jelas alumnus Universitas Paramadina ini kepada Kompas.com, Rabu (14/8/2019) siang.

Baca juga: Ima Mahdiah, Caleg PDI-P Terpilih Bakal Boyong Gagasan Ahok ke DPRD DKI

Pada saat perumusan, Ima mengaku sejalan dengan kebijakan PDI-P yang ia sebut akan merekrut tenaga magang untuk menyisir rancangan APBD.

Menurut dia, hal ini krusial untuk mencegah peluang rencana anggaran disalahgunakan.

"Belajar dari zaman Pak Ahok, kayak lembaran dari RAPBD untuk ke KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara) kan banyak banget, bisa 20 ribuan lembar. DPRD sendiri kadang suka miss," Ima menjelaskan.

Anggaran era Anies dinilai tidak efektif

Ima menilai, saat ini APBD DKI memang tinggi serapannya, tetapi tidak sepenuhnya efektif. Dalam beberapa kasus, menurut Ima, anggaran tersebut justru salah sasaran.

Salah satunya soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus era Anies Baswedan. Selama blusukan pada masa kampanye, Ima mengaku menerima banyak laporan dari konstituennya di Dapil 10 Jakarta Barat soal KJP Plus yang penerimaannya tak tepat sasaran.

Ada sejumlah orangtua murid yang mestinya terdaftar sebagai penerima KJP Plus, tetapi dicoret oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa alasan yang jelas.

"Saat saya survei blusukan, saya lihat ada yang kondisinya tidak mampu, tapi mereka tidak dapat KJP. Yang mampu, dia dapat," jelas Ima.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X