Pemprov DKI Diminta Segera Eksekusi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan

Kompas.com - 20/08/2019, 10:40 WIB
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di area car free day, Minggu (24/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di area car free day, Minggu (24/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pejalan Kaki meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengeksekusi lokasi-lokasi yang jalannya ditutup untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) seiring dengan dianulirnya kebijakan tersebut oleh Mahkamah Agung.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengingatkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus dihargai oleh Pemprov DKI.

"Jadi saya kira melalui Gubernur DKI Jakarta dan juga jajarannya wajib menghormati ini. Jadi kalau ada putusan amar putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung itu harus dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Alfred saat dihubungi Kompas.com Selasa (20/8/2019)

Sejak awal terbentuknya kebijakan tersebut, kata Alfred, sejumlah pihak termasuk Ombudsman telah mengingatkan Pemprov DKI bahwa ada sejumlah aturan yang ditabrak.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung, kata Alfred, Pemprov DKI harus menghargai putusan tersebut dan mencontohkan sikap taat hukum kepada warganya.

"Dari awal kawasan Tanah Abang itu okupansinya sudah salah dari sisi aturan. Jadi ya sekarang ketika ada penebalan aturan seperti itu, dari putusannya MA ya dihajar, harus dilakukan (eksekusi), kalau tidak jangan kita mencontohkan sebagai pembangkang aturan," ucapnya.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Alfred menyampaikan saat ini Pemprov DKI harus lebih kreatif dalam mencari solusi menempatkan para PKL agar kesejahteraan mereka meningkat. Jangan malah menjadikan PKL sebagai delik untuk mengobarkan hak pejalan kaki.

"Kita harus ngajarin rakyat kecil dengan produk hukum di negara ini. Di luar itu, kita juga harus memberi fasilitas kepada mereka di mana memang boleh berjualan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Adapun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku pihaknya akan menghargai putusan dari MA tersebut.

"Nanti kita lihat implikasinya. Tapi, prinsipnya kami menghormati dan akan mengikuti keputusan pengadilan," ucap Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) malam.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jamaah Batal Terbang

Fakta Penangguhan Kunjungan Umrah dari Arab Saudi, Ribuan Jamaah Batal Terbang

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

[POPULER JABODETABEK] Jemaah Umrah Telantar di Bandara | Sekda DKI Minta Warga Nikmati Banjir

Megapolitan
Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Panitia Pemilihan Wagub DKI Ditetapkan, Berikut Daftar Nama Anggota dan Tugasnya

Megapolitan
Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Koalisi PKS dan Golkar di Pilkada Depok 2020 Bakal Terjadi?

Megapolitan
Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Kronologi Pelecehan Seksual Mahasiswi UI di Lingkungan Kampus

Megapolitan
Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Uji Coba Aspal Formula E Selesai, Komisi Pengarah Ingatkan soal Syarat yang Belum Dipenuhi

Megapolitan
Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan Pengemudi yang Tabrak Ibu Hamil di Palmerah sebagai Tersangka

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Pengendara Mobil yang Tabrak Ibu Hamil hingga Tewas Diduga Kaget dan Salah Injak Pedal

Megapolitan
Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Mahasiswi UI Korban Pelecehan Seksual di Kampusnya Berani Bicara meski Dihantui Trauma

Megapolitan
Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Laporkan Pelecehan Seksual yang Menimpanya, Mahasiswi UI Malah Disalahkan Petugas Keamanan

Megapolitan
Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Pulang Kuliah Sore, Mahasiswi UI Alami Pelecehan Seksual di Kampusnya

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Pemkot Bekasi Minta Kementerian LH Kaji Ulang Amdal KCIC

Megapolitan
Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Kapolres Jakbar: Kami Tidak Menargetkan Artis atau Figur Publik dalam Kasus Narkoba

Megapolitan
Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Tanam Pohon Ganja di Indekos, Supermen dan Temannya Diringkus Polisi

Megapolitan
Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Cegah Banjir, 9 Stasiun MRT Fase 2 Akan Dipasangi Panel Pelindung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X