Pemprov DKI Diminta Segera Eksekusi Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Penutupan Jalan

Kompas.com - 20/08/2019, 10:40 WIB
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di area car free day, Minggu (24/9/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIKetua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di area car free day, Minggu (24/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pejalan Kaki meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengeksekusi lokasi-lokasi yang jalannya ditutup untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) seiring dengan dianulirnya kebijakan tersebut oleh Mahkamah Agung.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengingatkan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus dihargai oleh Pemprov DKI.

"Jadi saya kira melalui Gubernur DKI Jakarta dan juga jajarannya wajib menghormati ini. Jadi kalau ada putusan amar putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung itu harus dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Alfred saat dihubungi Kompas.com Selasa (20/8/2019)

Sejak awal terbentuknya kebijakan tersebut, kata Alfred, sejumlah pihak termasuk Ombudsman telah mengingatkan Pemprov DKI bahwa ada sejumlah aturan yang ditabrak.

Namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung, kata Alfred, Pemprov DKI harus menghargai putusan tersebut dan mencontohkan sikap taat hukum kepada warganya.

"Dari awal kawasan Tanah Abang itu okupansinya sudah salah dari sisi aturan. Jadi ya sekarang ketika ada penebalan aturan seperti itu, dari putusannya MA ya dihajar, harus dilakukan (eksekusi), kalau tidak jangan kita mencontohkan sebagai pembangkang aturan," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Alfred menyampaikan saat ini Pemprov DKI harus lebih kreatif dalam mencari solusi menempatkan para PKL agar kesejahteraan mereka meningkat. Jangan malah menjadikan PKL sebagai delik untuk mengobarkan hak pejalan kaki.

"Kita harus ngajarin rakyat kecil dengan produk hukum di negara ini. Di luar itu, kita juga harus memberi fasilitas kepada mereka di mana memang boleh berjualan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Adapun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku pihaknya akan menghargai putusan dari MA tersebut.

"Nanti kita lihat implikasinya. Tapi, prinsipnya kami menghormati dan akan mengikuti keputusan pengadilan," ucap Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) malam.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Reaktif Covid-19, 1 Demonstran di Balai Kota Tangsel Diisolasi di Pusat Karantina

Megapolitan
Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Kota Bogor Catat 30 Kematian akibat Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Pengantar Makanan Online Meninggal Dalam Perjalanan, Bungkusan Jus Itu Masih Tergantung di Motor

Megapolitan
Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Kota Tangerang Siap Jemput Bola ke Kediaman Penyintas Covid-19

Megapolitan
Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat, Pemkot Bogor Peringati Kontraktor Proyek Rel Ganda Bogor-Sukabumi

Megapolitan
Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Mobil Ford Mustang 1966 Terbakar di Margaguna Raya, Pondok Indah

Megapolitan
Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Wagub DKI: Pasar Sangat Rentan Terjadi Penularan Covid-19 Dibanding Mal

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

UPDATE 26 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambar 278, Pasien Dirawat Sebanyak 7.171 Orang

Megapolitan
Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Wagub DKI: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Capai 90 Persen

Megapolitan
Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Viral, Video Seorang Wanita Tipu Pemilik Warung Kelontong di Tambora dan Bawa Kabur Barang

Megapolitan
Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Penimbun Alkes di Jakbar Juga Naikkan Harga Obat Terapi Covid-19 Hampir 19 Kali Lipat

Megapolitan
Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Demonstran di Balai Kota Tangsel Tuntut agar Satpol PP yang Arogan terhadap Pedagang Ditindak

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Wali Kota Bekasi Klaim Keterisian RS Menurun, Kini di Angka 65,5 Persen

Megapolitan
UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

UPDATE 26 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 281 Kasus Baru Covid-19, 515 Pasien Sembuh

Megapolitan
Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Hingga Lusa, Sudah Ada Antrean Jenazah Pasien Covid-19 yang Akan Dikremasi di TPU Tegal Alur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X