4 Fakta Sidang Gugatan Polusi Udara yang Lagi-lagi Tertunda

Kompas.com - 23/08/2019, 09:21 WIB
Sejumlah warga dengan masker mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah warga dengan masker mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang lanjutan gugatan kasus  polusi udara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Sidang gugatan kasus polusi udara itu harusnya dijadwal untuk pemeriksaan administratif dan mediasi.

Sebagai informasi, gugatan itu diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Greenpeace Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), serta 31 orang yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), dan Forum Kota Jakarta.

Berikut fakta-fakta ditundanya sidang gugatan polusi udara ini:

1. Sidang ditunda

Sidang gugatan kasus polusi ini kembali ditunda seperti sebelumnya. Hakim Ketua Saifudin Zuhri mengatakan, sidang tersebut ditunda lantaran salah satu tergugat, yakni Gubernur Banten dan penggugat dari Forum Kota Jakarta, tidak menghadiri persidangan itu.

Selain itu, kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri baru memberikan foto kopi surat kuasa yang belum dilegalisir.

Untuk menunggu semua pihak untuk hadir, sidang itu ditunda hingga 12 September 2019 mendatang.

2. Aktivis akan cabutan jika tuntutan dipenuhi

Pengacara Publik LBH Jakarta Ayu Ezra berjanji akan mencabut gugatan kliennya asal pemerintah dapat memenuhi tuntutan untuk menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Bima Arya Tunggu Hasil Swab Kedua untuk Dinyatakan Sembuh Covid-19

Megapolitan
Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Jakarta Pandemi Covid-19, Pedagang Asongan Ini Mudik ke Tegal dan Akhirnya Menganggur

Megapolitan
Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Samsat Banten Berlakukan Kebijakan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor hingga 29 Mei

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Pemkot Bekasi Bentuk RW Siaga untuk Batasi Pergerakan Warga

Megapolitan
[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

[HOAKS] Relawan Kakak Beradik di RSD Wisma Atlet Meninggal Dunia

Megapolitan
Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Selama Warga Diimbau Tetap di Rumah, Aetra Jamin Distribusi Air Bersih Lancar

Megapolitan
Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Meski Telah Dimaafkan, Oknum Ojol Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Habib Luthfi Tetap Diproses Hukum

Megapolitan
Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Kepala KKP Belum Bisa Pastikan Bagaimana Petugas Bandara Soekarno-Hatta Terjangkit Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Pemprov DKI Alokasikan Anggaran Rp 3 Triliun untuk Penanggulangan Corona

Megapolitan
Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Dampak Corona, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Turun Sejak Awal Tahun

Megapolitan
RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Tambah Kapasitas Tempat Tidur untuk Rawat 100 Pasien Covid-19

Megapolitan
Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Megapolitan
Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Oknum Ojol Ditangkap karena Ujaran Kebencian terhadap Wantimpres soal Penanganan Covid-19

Megapolitan
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Akan Beri Rp 1 Juta untuk 3,7 Juta Warga Terdampak Corona

Megapolitan
Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Minim Order Saat Pandemi Covid-19, Ojol Dapat Bantuan Voucher Makan Gratis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X