Koalisi Pejalan Kaki Pertanyakan Aturan yang Dipakai Anies Akomodasi PKL di Trotoar

Kompas.com - 05/09/2019, 09:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pejalan Kaki (KoPK) mempertanyakan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakomodasi para pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar yang telah direvitalisasi.

Ketua KoPK Alfred Sitorus mengingatkan Anies bahwa selama ini penggunaan trotoar mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 131 ayat 1 yang berisi hak untuk pejalan kaki di trotoar.

"Saya enggak perlu berpikiran yang lain-lain, tapi yang perlu kita bilang bahwa itu bagian dari jalan menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. Kalau ditanya orang kan di luar negeri banyak. Iya di luar negeri banyak di kita sudah diatur belum seperti di luar negeri?" ucap Alfred saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2019) malam.

Baca juga: Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

Anies sebelumnya menyebutkan bahwa dasar pemprov DKI mengakomodasi PKL adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun, menurut Alfred, Pemprov DKI seharusnya tetap mengacu pada peraturan tertinggi, yaitu undang-undang.

Baca juga: Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Ia mengkhawatirkan, jika aturan yang dipakai pemerintah di daerah seringkali bertabrakan dengan aturan pusat.

"Jangan sampe ada aturan yang terlewati jadi jangan sampai ada perselisihan paham antara regulasi di pusat dan daerah. Saya sudah sampaikan agar kita bisa duduk bareng. Mana aturan yang missleading saling tabrakan," tuturnya.

"Di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kita di jalan raya itu rujukannya apa (undang-undang) itu atau yang lain? Jadi bicara ruang, semua ruang tapi kan ini ada eksplisit mengenai aturan tersebut," lanjut Alfred.

Alfred mengaku tidak alergi kepada para PKL. Namun harus diatur mana tempat yang bisa untuk berjualan dan mana yang tidak.

Baca juga: Keinginan Anies Akomodasi PKL Jualan di Trotoar...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur DKI, Heru: Jangan Salah Paham, Sederet Agenda Besar Menanti

Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur DKI, Heru: Jangan Salah Paham, Sederet Agenda Besar Menanti

Megapolitan
Pemprov DKI Gelar Perayaan Tahun Baru hingga Tingkat Kota, Agar Massa Terpecah

Pemprov DKI Gelar Perayaan Tahun Baru hingga Tingkat Kota, Agar Massa Terpecah

Megapolitan
Balita Tewas Usai Dibanting Pacar Ibunya di Apartemen Kawasan Jaksel

Balita Tewas Usai Dibanting Pacar Ibunya di Apartemen Kawasan Jaksel

Megapolitan
Tanggul di Pulau Pramuka Roboh akibat Air Pasang dan Ombak

Tanggul di Pulau Pramuka Roboh akibat Air Pasang dan Ombak

Megapolitan
Polda Metro Batal Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Sekeluarga di Kalideres Senin Ini

Polda Metro Batal Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Sekeluarga di Kalideres Senin Ini

Megapolitan
Polda Metro Rapat dengan Tim Ahli Bahas Hasil Penyelidikan Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Polda Metro Rapat dengan Tim Ahli Bahas Hasil Penyelidikan Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Megapolitan
Sosiolog: Butuh Pendekatan Non Keamanan untuk Berantas Narkoba di Kampung Bahari

Sosiolog: Butuh Pendekatan Non Keamanan untuk Berantas Narkoba di Kampung Bahari

Megapolitan
Penyelidikan Kasus 'Prank' Baim-Paula Lambat, Polres Jaksel: Penyidik yang Tahu Kendalanya

Penyelidikan Kasus "Prank" Baim-Paula Lambat, Polres Jaksel: Penyidik yang Tahu Kendalanya

Megapolitan
Heru Budi Bahas Persiapan Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota Se-ASEAN 2023

Heru Budi Bahas Persiapan Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota Se-ASEAN 2023

Megapolitan
Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota Se-ASEAN Tahun 2023

Jakarta Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pemimpin Ibu Kota Se-ASEAN Tahun 2023

Megapolitan
Kasus 'Prank' KDRT Naik ke Penyidikan, Baim Wong-Paula Masih Berstatus Saksi

Kasus "Prank" KDRT Naik ke Penyidikan, Baim Wong-Paula Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Terungkapnya Tabir Kematian Prada Indra lewat Hasil Otopsi, Limpa Rusak akibat Serangan Benda Tumpul di Perut

Terungkapnya Tabir Kematian Prada Indra lewat Hasil Otopsi, Limpa Rusak akibat Serangan Benda Tumpul di Perut

Megapolitan
Heru Budi Gelar Rapim di Balai Kota, Pejabat Pemprov DKI Kumpulkan Ponsel di Luar Ruangan

Heru Budi Gelar Rapim di Balai Kota, Pejabat Pemprov DKI Kumpulkan Ponsel di Luar Ruangan

Megapolitan
Peredaran Narkoba di Kampung Bahari, Sosiolog: Sudah Mendarah Daging, bahkan Jadi Mata Pencarian

Peredaran Narkoba di Kampung Bahari, Sosiolog: Sudah Mendarah Daging, bahkan Jadi Mata Pencarian

Megapolitan
Jadwal Konser dan Festival Musik di Jabodetabek Desember 2022

Jadwal Konser dan Festival Musik di Jabodetabek Desember 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.