Ini Isi Putusan MA soal Kebijakan Tutup Jalan yang Dianggap Kedaluwarsa oleh Anies

Kompas.com - 05/09/2019, 16:08 WIB
Keramaian di trotoar Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanKeramaian di trotoar Jalan Jatibaru Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sudah kedaluwarsa.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Padahal MA telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 Fraksi PSI William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang tersebut.


Anies menganggap putusan MA kedaluwarsa karena berkaitan dengan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Menurut Anies, jalan tersebut sudah tidak ditutup lagi untuk PKL. Artinya putusan MA telah kedaluwarsa.

Isi putusan

Sebenarnya, seperti apa isi putusan itu?

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu, MA menyatakan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun, pasal tersebut berbunyi "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

Baca juga: Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Selanjutnya, dalam keputusannya MA juga memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Sekretariat Daerah DKI Jakarta untuk dicantumkan dalam berita daerah.

Namun, MA menolak permohonan para pemohon yang lain dan selebihnya. MA juga menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

Apakah jalan dan trotoar bisa ditutup?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jalan dan trotoar bisa ditutup.

Pada ayat 127 Ayat (1) dijelaskan bahwa jalan bisa ditutup karena alasan:

1. Kegiataan keagamaan

2. Kegiataan kenegaraan

3. Kegiatan olahraga

4. Kegiatan budaya

Namun tidak untuk kegiatan berdagang.

Baca juga: Politisi PSI untuk Anies soal Putusan MA: Ini Bukan Makanan Pasar yang Kedaluwarsa

Saat dihubungi secara terpisah, William menyebutkan bahwa dasar gugatannya adalah karena Anies membuat Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagai tempat ( PKL) berdagang.

"Tapi enggak bisa buat kegiatan berdagang. Inilah yang menjadi dasar saya melawan Gubernur DKI Jakarta dengan membenturkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum," kata William yang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

"Artinya sekarang Gubernur DKI Jakarta tidak hanya harus menertibkan PKL di Jalan Jati Baru, tapi di seluruh DKI Jakarta karena kewenanganya untuk menutup jalan untuk berdagang sudah tidak ada," ucapnya.

Disebut kedaluwarsa

William lalu mendesak Anies untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Tapi Anies justru menganggap putusan itu kedaluwarsa.

"Keputusan MA itu kedaluwarsa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Anies menyampaikan, putusan MA terbit setelah Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, memang pernah menutup Jalan Jatibaru Raya di Tanah Abang untuk dijadikan tempat PKL berjualan

Ruas jalan tersebut sudah dibuka kembali saat MA mengeluarkan putusannya dan para PKL dipindahkan ke skybridge atau jembatan multi guna (JPM) Tanah Abang.

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Karena itulah, Anies menganggap putusan MA tersebut kedaluwarsa.

"Jadi sudah tidak ada lagi yang berdagang di situ (Jatibaru) kan. Lalu keluarlah keputusan, melarang berjualan di jalan, di saat sudah tidak ada yang berjualan di jalan. Okey. Itu maksud saya dengan kedaluwarsa," kata dia.

Diketahui, Sejak 22 Desember 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menghadirkan konsep penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang digadang-gadang sebagai kebijakan out of the box.

Anies-Sandi saat itu menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru sebagai tempat para pedagang PKL menjajakan barang dagangan. Para PKL difasilitasi dengan tenda-tenda dan dapat menjual dagangan dari pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

Ruas jalan lain digunakan untuk bus Transjakarta. Kendaraan pribadi dan kendaraan umum lain dilarang melintasi jalanan tersebut.

Namun, setelah skybridge Tanah Abang dioperasikan, PKL tidak lagi diizinkan berdagang di badan jalan itu.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

PT INKA Siapkan Tenaga Ahli untuk Kaji Pembangunan Jalur Trem di Bogor

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Pemprov DKI Klaim Ciptakan 111.000 Wirausaha, Baru 13.000 yang Punya Izin

Megapolitan
Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Pemprov DKI Optimistis Akan Lampaui Target Terciptanya 200.000 Wirausaha Baru

Megapolitan
Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Kerap Masuk ke Permukiman, Kawanan Monyet Liar Resahkan Warga Bogor

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Polisi Tangkap Pemalsu KTP PSK di Bawah Umur

Megapolitan
4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

4 Pelajar Ditangkap, Diduga Keroyok Korban hingga Tewas Saat Tawuran

Megapolitan
BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

BK DPRD Depok Akan Beri Seragam agar Anggota Dewan Disiplin

Megapolitan
Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Tanpa Pelampung dan Tak Pandai Berenang, Fitra Tenggelam Usai Tolong Teman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X