Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Megapolitan
3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

Megapolitan
Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Megapolitan
Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Megapolitan
BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

Megapolitan
Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Megapolitan
Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Megapolitan
BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Megapolitan
Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Jika Melintas di Jalan Raya, Pengguna Skuter Listrik Akan Dihentikan Dishub

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X