Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Mudik di Jabodetabek Dilarang, Wali Kota Tangerang: Kami di Lapangan Bingung

Megapolitan
Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Tahu Segala Modus, Polda Metro Pastikan Pemudik Tak Akan Lolos

Megapolitan
Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Masjid Kubah Emas Depok, Dibangun Megah Tanpa Hitung Biaya untuk Ingat Kebesaran Tuhan

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 7 Mei 2021

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Megapolitan
Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X