Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyek Revitalisasi Monas Tetap Berjalan meski Belum Berizin

Proyek Revitalisasi Monas Tetap Berjalan meski Belum Berizin

Megapolitan
Saat Imlek, 250 Polisi Dikerahkan ke Kelenteng dan Wihara di Bekasi

Saat Imlek, 250 Polisi Dikerahkan ke Kelenteng dan Wihara di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ajukan Izin Revitalisasi Monas Sore Ini

Pemprov DKI Akan Ajukan Izin Revitalisasi Monas Sore Ini

Megapolitan
Pelaku Curanmor di Parkiran Kampus Residivis, Sudah 6 Kali Curi Motor Setelah Setahun Bebas

Pelaku Curanmor di Parkiran Kampus Residivis, Sudah 6 Kali Curi Motor Setelah Setahun Bebas

Megapolitan
Polisi Telah Memintai Keterangan lham Bintang atas Kasus Pembobolan Rekening

Polisi Telah Memintai Keterangan lham Bintang atas Kasus Pembobolan Rekening

Megapolitan
PLN Matikan 15 Gardu Listrik di Wilayah Terendam Banjir

PLN Matikan 15 Gardu Listrik di Wilayah Terendam Banjir

Megapolitan
RSUD Kota Bekasi Siapkan Masker buat Para Pegawai untuk Antisipasi Virus Corona

RSUD Kota Bekasi Siapkan Masker buat Para Pegawai untuk Antisipasi Virus Corona

Megapolitan
Antisipasi Pengidap Virus Corona, RSUD Kota Bekasi Pertimbangkan Rujuk Pasien ke RS Khusus Infeksi

Antisipasi Pengidap Virus Corona, RSUD Kota Bekasi Pertimbangkan Rujuk Pasien ke RS Khusus Infeksi

Megapolitan
Hujan di Jakarta, Halaman Wihara Dharma Bhakti Petak Sembilan Tergenang Air

Hujan di Jakarta, Halaman Wihara Dharma Bhakti Petak Sembilan Tergenang Air

Megapolitan
Genangan Air 30 Sentimeter di Kawasan Monas Telah Surut

Genangan Air 30 Sentimeter di Kawasan Monas Telah Surut

Megapolitan
Heboh Virus Conora, Penerbangan dari Bandara Soetta ke China Tetap Dibuka

Heboh Virus Conora, Penerbangan dari Bandara Soetta ke China Tetap Dibuka

Megapolitan
Begini Modus Dua Pencuri Motor yang Beraksi di Tempat Parkir Kampus

Begini Modus Dua Pencuri Motor yang Beraksi di Tempat Parkir Kampus

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, Pemprov DKI Imbau Warga Lakukan Ini

Antisipasi Virus Corona, Pemprov DKI Imbau Warga Lakukan Ini

Megapolitan
Antisipasi Virus Corona, RSUD Kota Bekasi Siapkan Ruang Isolasi

Antisipasi Virus Corona, RSUD Kota Bekasi Siapkan Ruang Isolasi

Megapolitan
Sedang Bersihkan Saluran Air, PPSU Tanah Sereal Temukan Biawak Sepanjang 1,5 Meter

Sedang Bersihkan Saluran Air, PPSU Tanah Sereal Temukan Biawak Sepanjang 1,5 Meter

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X