Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Megapolitan
Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Megapolitan
203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

Megapolitan
Pengendara Brio yang Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi Akhirnya Kena Tilang

Pengendara Brio yang Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi Akhirnya Kena Tilang

Megapolitan
Tak Langsung Tilang, Polisi Lebih Banyak Beri Teguran Saat Operasi Zebra

Tak Langsung Tilang, Polisi Lebih Banyak Beri Teguran Saat Operasi Zebra

Megapolitan
Wali Kota Minta Kejelasan soal Jatah Vaksin Covid-19 untuk Tangerang

Wali Kota Minta Kejelasan soal Jatah Vaksin Covid-19 untuk Tangerang

Megapolitan
Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi, Pengendara Beralasan Lupa Bawa E-toll

Terobos Palang Tol Jakasampurna Bekasi, Pengendara Beralasan Lupa Bawa E-toll

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X