Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Megapolitan
Upaya Disparbud DKI Bangkitkan Destinasi Wisata Jakarta Berbasis Kawasan

Upaya Disparbud DKI Bangkitkan Destinasi Wisata Jakarta Berbasis Kawasan

Megapolitan
Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Megapolitan
Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Megapolitan
Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Kota Bekasi Buka 171 Formasi CPNS 2019 untuk Tenaga Pendidik, Kesehatan, dan Teknik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X