Imbas Putusan MA, Pemprov DKI Kaji Lokasi Jualan PKL di Trotoar

Kompas.com - 24/08/2019, 15:40 WIB
Pejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL). KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPejalan kaki menggunakan Jembatan Penyeberangan Multiguna (skybridge) Tanah Abang saat melintas di Jalan Jatibaru Raya, Jakarta, Sabtu (9/2/2019). Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pejalan kaki menggunakan skybridge saat melewati Jalan Jatibaru Raya yang menuju atau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Pasar Blok F, Blok G dan Jalan KS Tubun agar lebih tertib dan terbebas dari pedagang kaki lima (PKL).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keberadaan lokasi binaan (lokbin) dan lokasi sementara (loksem) di bagian trotoar yang menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima (PKL) selama ini.

Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007.

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin maupun loksem, karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Baca juga: DPRD: Imbas Putusan MA, Trotoar Tak Boleh Lagi Dijadikan Tempat Jualan PKL

Berbeda dengan lokbin dan loksem, kata Arifin, PKL liar yang berjualan di trotoar dipastikan akan ditertibkan.

Sebab, kondisinya berbeda dengan lokbin dan loksem yang berdiri atas keputusan pemerintah.

"Kalau PKL yang sementara di trotoar itu tetap menjadi porsi kita untuk melakukan penertiban," kata Arifin.

Mahkamah Agung menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat berjualan PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan Tutup Jalan untuk PKL, Pemprov DKI Evaluasi Aturannya

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Bunyinya, "Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima".

MA menyatakan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum DKI bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pasal 25 Ayat 1 itu kini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, bagian trotoar tidak boleh lagi dijadikan tempat berjualan PKL setelah adanya putusan MA tersebut.

"Implikasi dari hasil MA itu, mau enggak mau, trotoar enggak boleh ada kaki lima, Lokbin Blok S, Lokbin Blok M," ujar William, Kamis (22/8/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Sejak Juni, AirNav Catat Peningkatan Pergerakan Pesawat 2 Kali Lipat

Megapolitan
Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Razia Indekost dan Kontrakan, Satpol PP Tangsel Jaring 5 Pasangan Bukan Suami Istri

Megapolitan
Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

[POPULER JABODETABEK] Survei Sebut 77 Persen Warga Jakarta Yakin Tak Kena Covid-19 | Ledakan di Menteng

Megapolitan
Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Diterima PPDB Jakarta, Segera Lapor Diri hingga Pukul 16.00 WIB

Megapolitan
Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Diterima PPDB Kota Bekasi, Begini Cara Daftar Ulang ke Sekolah Tujuan secara Online

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

UPDATE 5 Juli: Total 285 Kasus Positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

Megapolitan
Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Senin, Transjakarta Uji Coba Bus Listrik Balai Kota-Blok M

Megapolitan
Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Megapolitan
Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Data IKAPPI, 217 Pedagang di 37 Pasar Jakarta Positif Covid-19

Megapolitan
Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Senin, Polisi Kembali Gelar Rekontruksi Kasus John Kei

Megapolitan
250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

250 ASN DKI Awasi 23 Pasar di Jakut Mulai Senin Ini, Berikut Daftarnya

Megapolitan
UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

UPDATE 5 Juli: Zona Merah Covid-19 di Depok Tersebar di 14 Kelurahan

Megapolitan
5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

5 Fakta Ledakan di Menteng, Benda Meledak di Bawah Mobil hingga Tepis Isu Terorisme

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X