Kompas.com - 06/09/2019, 09:45 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua belas hari setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mengajukan sejumlah usulan tata tertib.

Ada sembilan poin yang diajukan dan telah dirapatkan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (5/9/2019) kemarin.

Di antara sembilan poin tersebut,  ada tiga poin yang jika dipenuhi akan membuat DPRD DKI Jakarta "superpower" yaitu usulan ada tenaga ahli untuk setiap anggota, pembentukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan gubernur wajib lapor ke DPRD DKI jika ingin mengganti wali kota, bupati, delegasi luar negeri, dan direksi BUMD (badan usaha milik negara).

Baca juga: DPRD DKI Usul Gubernur Wajib Lapor jika Ingin Ganti Wali Kota

Sejumlah anggota DPRD DKI menyatakan bahwa mereka ingin setara dengan DPR RI karena memiliki ruang lingkup kerja yang juga luas.

Namun apakah usulan-usulan itu akan disetujui?

1. Tenaga ahli untuk masing-masing anggota

Senin lalu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengusulkan agar setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.

Dia merujuk pada praktik di DPR RI yang juga mempunyai staf ahli. Menurut dia, tenaga ahli lebih bisa membantu anggota DPRD.

Permintaan tenaga ahli ini disebut akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, dahulu anggota DPRD DKI hanya mempunyai asisten pribadi yang dibayar sendiri.

"Punya Aspri yang dibayar sendiri. Kalau formal kan dibiayai APBD," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 PPDB 2021 Jalur Zonasi: Ini Daftar SD di Jakarta Timur

PPDB 2021 Jalur Zonasi: Ini Daftar SD di Jakarta Timur

Megapolitan
PPDB SMA di Tangsel Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal hingga Syarat Pandaftarannya

PPDB SMA di Tangsel Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal hingga Syarat Pandaftarannya

Megapolitan
Ini Daftar Sekolah Swasta yang Ikut Program PPDB Bersama DKI Jakarta 2021

Ini Daftar Sekolah Swasta yang Ikut Program PPDB Bersama DKI Jakarta 2021

Megapolitan
Hari Ini Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta, Berikut Informasinya

Hari Ini Pendaftaran PPDB Bersama Jalur Afirmasi untuk SMA Swasta, Berikut Informasinya

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Ini Pembagian Zonasi SD di Seluruh Jakarta

PPDB Jalur Zonasi Dibuka, Ini Pembagian Zonasi SD di Seluruh Jakarta

Megapolitan
Tangsel Belum Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Berusia 18 Tahun ke Atas

Tangsel Belum Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Berusia 18 Tahun ke Atas

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi Terjadi di Jakarta Timur

UPDATE 20 Juni: Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi Terjadi di Jakarta Timur

Megapolitan
 PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD Dimulai Hari Ini, Berikut Zonasi Sekolah, Jadwal, hingga Cara Daftar

PPDB Jakarta Jalur Zonasi SD Dimulai Hari Ini, Berikut Zonasi Sekolah, Jadwal, hingga Cara Daftar

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: 653 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Rekor Baru Selama Pandemi

UPDATE 20 Juni: 653 Kasus Baru Covid-19 di Depok, Rekor Baru Selama Pandemi

Megapolitan
Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.738 Orang

Pasien Covid-19 Kabupaten Bekasi Kini 1.738 Orang

Megapolitan
876 Anak Positif Covid-19 Kemarin, Dinkes Minta Orangtua Waspada!

876 Anak Positif Covid-19 Kemarin, Dinkes Minta Orangtua Waspada!

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: 497 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 20 Juni: 497 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 20 Juni: Tambah 79 Kasus di Kota Tangerang, 504 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 20 Juni: Tambah 79 Kasus di Kota Tangerang, 504 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Pesan Anies untuk Warga di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pesan Anies untuk Warga di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies untuk Warga | Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru

[POPULER JABODETABEK] Rekor Baru Covid-19 di Jakarta dan Pesan Anies untuk Warga | Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X