Saat DPRD DKI Jakarta Ingin Setara dengan DPR RI

Kompas.com - 06/09/2019, 09:45 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIWakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefenitif Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua belas hari setelah dilantik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mengajukan sejumlah usulan tata tertib.

Ada sembilan poin yang diajukan dan telah dirapatkan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Kamis (5/9/2019) kemarin.

Di antara sembilan poin tersebut,  ada tiga poin yang jika dipenuhi akan membuat DPRD DKI Jakarta "superpower" yaitu usulan ada tenaga ahli untuk setiap anggota, pembentukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan gubernur wajib lapor ke DPRD DKI jika ingin mengganti wali kota, bupati, delegasi luar negeri, dan direksi BUMD (badan usaha milik negara).

Baca juga: DPRD DKI Usul Gubernur Wajib Lapor jika Ingin Ganti Wali Kota

Sejumlah anggota DPRD DKI menyatakan bahwa mereka ingin setara dengan DPR RI karena memiliki ruang lingkup kerja yang juga luas.

Namun apakah usulan-usulan itu akan disetujui?

1. Tenaga ahli untuk masing-masing anggota

Senin lalu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengusulkan agar setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.

Dia merujuk pada praktik di DPR RI yang juga mempunyai staf ahli. Menurut dia, tenaga ahli lebih bisa membantu anggota DPRD.

Permintaan tenaga ahli ini disebut akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut dia, dahulu anggota DPRD DKI hanya mempunyai asisten pribadi yang dibayar sendiri.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X