Fraksi PSI Dorong Transparansi Kunker dan Rapat Terbuka dalam Tatib DPRD DKI

Kompas.com - 12/09/2019, 10:44 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI mengajukan beberapa usulan dalam rapat tata tertib DPRD DKI periode 2019-2024.

Anggota Fraksi PSI Justin Adrian menyebut, PSI meminta agar adanya transparansi anggaran dalam kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI.

Sebelumnya bahkan PSI mengusulkan agar kegiatan kunker dikurangi. Namun tidak bisa lantaran sudah ada penetapan jumlah kegiatan kunker.

"Kita juga ingin kunker terbuka juga dilakukan dengan lebih efektif, terbuka, transparan juga. Kunker ke mana hasilnya apa agar masyarakat bisa menilai daerah kunker ini relevan atau tidak. Tadinya kita minta dikurangi, tetapi kita sudah komunikasi dengan fraksi lain," ucap Justin saat ditemui di lantai 3, gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Pro Kontra di Dalam Badan DPRD DKI soal Usulan Wagub Lebih dari Satu

Justin menjelaskan, kunker di DPRD DKI Jakarta mempunyai empat jenis, yakni kunker komisi, fraksi, badan anggaran, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

Menurut dia jika kunker selalu terjadi, maka kinerja anggota DPRD DKI bagi masyarakat juga kurang produktif.

"Kalau kita pikir setiap minggu kunker kapan waktunya menyelesaikan agenda Jakarta? Kekhawatiran kita itu. Di sini anggota Dewan usul kita berangkat hari Kamis, Sabtu sore sudah balik, ada masukkan seperti itu. Kita upayakan setahun 6 kali per anggota, paling tidak saat ini kita memperjuangkan transparansi, ke mana hasilnya apa," jelasnya.

Baca juga: 7 Gubernur DKI Pernah Punya Wagub Lebih dari Seorang

Ada pun untuk transparansi kunker PSI meminta agar semua kunker dan hasilnya dipublikasi di situs web dan media sosial milik DPRD DKI Jakarta agar bisa dilihat oleh masyarakat.

Rapat lebih terbuka

Selain adanya transparansi anggaran kunker, PSI juga meminta agar rapat-rapat DPRD DKI bersifat terbuka dan bisa diakses media maupun masyarakat.

Hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Saat DPRD DKI Jakarta Ingin Setara dengan DPR RI

"Kita ingin rapat-rapat ini lebih terbuka, karena kita mengingat ada UU Keterbukaan Informasi Publik, kita perjuangkan terbuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamongan.

Keterbukaan rapat bagi media dan masyarakat yang semestinya sangat terbuka adalah mengenai rapat anggaran baik rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun APBD-Perubahan.

"Jadi memang pengambilan keputusannya harus terbuka. Rapat anggaran tapi masyarakat juga harus ikuti prosesnya bagaimana kalau untuk pengumuman keputusannya apa kan prosesnya enggak kelihatan dong," tuturnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemohon SKCK di Polres Jaktim Naik 500 Persen Selama Pendaftaran CPNS

Pemohon SKCK di Polres Jaktim Naik 500 Persen Selama Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Hingga November 2019, Penerimaan Pajak DKI Baru 84 Persen dari Target 8,8 Triliun

Megapolitan
Upaya Disparbud DKI Bangkitkan Destinasi Wisata Jakarta Berbasis Kawasan

Upaya Disparbud DKI Bangkitkan Destinasi Wisata Jakarta Berbasis Kawasan

Megapolitan
Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Megapolitan
Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Megapolitan
Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Pemkot Tangsel Buka 222 Formasi CPNS, Dua Persen untuk Disabilitas

Megapolitan
Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Ada Pendaftaran CPNS, Pemohon SKCK Di Polres Jakarta Timur Membeludak

Megapolitan
Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Pohon di Lokasi Revitalisasi Trotoar Akan Ditebang dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Sebelum Mendaftar, Simak Dulu Persyaratan CPNS 2019 Kota Bekasi

Megapolitan
Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Fraksi PDI-P Protes Penebangan Pohon di Trotoar karena Bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup

Megapolitan
Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Anggota DPRD Usul agar Trotoar Cikini Ditanami Pohon Kurma

Megapolitan
Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Pemkab Tangerang Buka 448 Formasi CPNS

Megapolitan
Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Polresta Bandara Soetta: Biro Umrah Bodong Rekrut Jamaah dari Majelis Pengajian

Megapolitan
Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Ancaman Ambil Ginjal Hantui Siswa SDN Bambu Apus, Lurah Minta Pasang CCTV

Megapolitan
Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Tinjau Trotoar Cikini, Anggota DPRD Sebut Trotoar Tidak Terawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X