Fraksi PSI Dorong Transparansi Kunker dan Rapat Terbuka dalam Tatib DPRD DKI

Kompas.com - 12/09/2019, 10:44 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI mengajukan beberapa usulan dalam rapat tata tertib DPRD DKI periode 2019-2024.

Anggota Fraksi PSI Justin Adrian menyebut, PSI meminta agar adanya transparansi anggaran dalam kegiatan kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD DKI.

Sebelumnya bahkan PSI mengusulkan agar kegiatan kunker dikurangi. Namun tidak bisa lantaran sudah ada penetapan jumlah kegiatan kunker.

"Kita juga ingin kunker terbuka juga dilakukan dengan lebih efektif, terbuka, transparan juga. Kunker ke mana hasilnya apa agar masyarakat bisa menilai daerah kunker ini relevan atau tidak. Tadinya kita minta dikurangi, tetapi kita sudah komunikasi dengan fraksi lain," ucap Justin saat ditemui di lantai 3, gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Baca juga: Pro Kontra di Dalam Badan DPRD DKI soal Usulan Wagub Lebih dari Satu

Justin menjelaskan, kunker di DPRD DKI Jakarta mempunyai empat jenis, yakni kunker komisi, fraksi, badan anggaran, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).

Menurut dia jika kunker selalu terjadi, maka kinerja anggota DPRD DKI bagi masyarakat juga kurang produktif.

"Kalau kita pikir setiap minggu kunker kapan waktunya menyelesaikan agenda Jakarta? Kekhawatiran kita itu. Di sini anggota Dewan usul kita berangkat hari Kamis, Sabtu sore sudah balik, ada masukkan seperti itu. Kita upayakan setahun 6 kali per anggota, paling tidak saat ini kita memperjuangkan transparansi, ke mana hasilnya apa," jelasnya.

Baca juga: 7 Gubernur DKI Pernah Punya Wagub Lebih dari Seorang

Ada pun untuk transparansi kunker PSI meminta agar semua kunker dan hasilnya dipublikasi di situs web dan media sosial milik DPRD DKI Jakarta agar bisa dilihat oleh masyarakat.

Rapat lebih terbuka

Selain adanya transparansi anggaran kunker, PSI juga meminta agar rapat-rapat DPRD DKI bersifat terbuka dan bisa diakses media maupun masyarakat.

Hal ini seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Saat DPRD DKI Jakarta Ingin Setara dengan DPR RI

"Kita ingin rapat-rapat ini lebih terbuka, karena kita mengingat ada UU Keterbukaan Informasi Publik, kita perjuangkan terbuka," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PSI August Hamongan.

Keterbukaan rapat bagi media dan masyarakat yang semestinya sangat terbuka adalah mengenai rapat anggaran baik rapat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun APBD-Perubahan.

"Jadi memang pengambilan keputusannya harus terbuka. Rapat anggaran tapi masyarakat juga harus ikuti prosesnya bagaimana kalau untuk pengumuman keputusannya apa kan prosesnya enggak kelihatan dong," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Megapolitan
Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Megapolitan
Galaunya Ibu Hamil Gara-gara Corona...

Galaunya Ibu Hamil Gara-gara Corona...

Megapolitan
Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Anies Sebut Krisis Ekonomi Mulai Terasa di Jakarta Dampak Covid-19

Megapolitan
Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

Megapolitan
Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X