Warga Kamal dan Kapuk Muara Kesulitan Air Bersih, Fraksi PDI-P DPRD DKI Akan Panggil Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, PDI-P akan memanggil pengembang penyedia air bersih bagi warga Kamal Muara dan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Warga di dua daerah itu saat ini mengalami kekurangan air bersih.

Selain memanggil pengembang untuk dimintai keterangan terkait penyediaan air, Fraksi PDI-P juga akan memanggil PDAM Jaya selaku perusahaan air milik daerah di Jakarta.

"Mau follow up, kami panggil developer, dari Pemprov DKI kami fasilitasi, kami advokasi dan pihak warga," kata Ima Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019) sore.

Berdasarkan penuturan warga yang mengadukan permasalahan tersebut, kualitas air yang buruk telah membuat warga warga mengalami muntaber.

Baca juga: Kekeringan, Air Keruh dan Bercacing, Warga Kapuk Muara dan Kamal Muara Mengadu ke Fraksi PDI-P DPRD DKI

Warga sebenarnya tak keberatan jika harus membayar air ke pengembang karena memang belum ada jaringan pelayanan PDAM di wilayah mereka. Namun warga keberatan dengan kualitas layanan yang semakin buruk.

"Mereka sebenarnya enggak apa-apa kalau misal swasta ada dan dari PDAM juga ada. Justru lebih bagus. Tapi ini pengembangnya malah airnya standarnya jadi turun, airnya jadi kelihatan ada kotoran. Jadi kurang bagus. Mereka pun jadi sakit," kata dia.

Meski demikian, warga tetap mengusulkan agar PDAM bisa masuk ke wilayah tersebut.

"Mereka sih pengen-nya dari Pemda bisa masuk. PDAM bisa masuk, itulah usulan dari mereka. Dari peraturan juga ada, dulu 2017 pernah digugat kalau misalkan swasta tidak sanggup Pemprov berhak masuk," ujar mantan staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

Selama ini warga membayar tagihan air ke pengembang hingga Rp 900 ribu per rumah per bulan. Warga kecewa karena bayaran tak sesuai dengan kualitas dan kuantitas air yang diperoleh.

Ima merasa DPRD DKI harus segera bertindak meminta keterangan pihak pengembang.

"Ini warga, masa developer enggak mau kami panggil. Karena kan semua izinnya pun dari Pemprov DKI. Kita semua di Jakarta punya aturan jangan sampai ini kan menyangkut hidup layak orang karena kebutuhan pokok air," tambah Ima.

KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Sejumlah warga Kapuk Muara dan Kamal Muara mengadukan kekurangan air bersih ke Fraksi PDI-P DPRD DKI, lantai 8, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019) sore

Pengaduan warga

Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara, Jakarta Utara, mengadukan masalah kesulitan air bersih ke Fraksi PDI- P DPRD DKI Jakarta.

Seorang perwakilan warga, Oscar, menyebutkan saat musim kemarau seperti sekarang ini warga bisa mengalami kekurangan air selama lima bulan.

"Tiap kemarau ini kami kesulitan air bersih. Jadi setiap musim kemarau mungkin bisa terjadi kurang air hingga 4 hingga 5 bulan," ucap Oscar.

Selama ini sebagian warga Kelurahan Kapuk Muara dan Kamal Muara tersebut mendapatkan air dari pengembang atau developer lantaran pelayanan air milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Palyja belum masuk ke wilayahnya.

Mereka hanya bisa mengandalkan air yang dibeli dari pengembang. Namun belakangan kuantitas dan kualitas air tersebut memburuk.

"Baik kualitas dan kuantitas memang kalau lagi musim kemarau agak kurang. Airnya memang agak bau, berwarna keruh, kemudian kadang-kadang keluar ada cacing," kata Oscar.