Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Kompas.com - 14/10/2019, 11:48 WIB
Kendaraan padat merayap dengan latar belakang gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan padat merayap dengan latar belakang gedung bertingkat yang diselimuti asap polusi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). Berdasarkan data situs penyedia peta polusi daring harian kota-kota besar di dunia AirVisual, menempatkan Jakarta pada urutan pertama kota terpolusi sedunia pada Senin (29/7) pagi dengan kualitas udara mencapai 183 atau dalam kategori tidak sehat.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menyatakan, perluasan aturan pembatasan mobil berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap telah memperbaiki kualitas udara Jakarta.

Aturan perluasan ganjil genap diberlakukan sejak 9 September 2019 atau sudah berlangsung lebih dari satu bulan.

"Alhamdulillah meningkat, kualitas udaranya membaik ya," ujar Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Minggu Siang, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Tidak Sehat

Andono menyampaikan, perbaikan kualitas udara diukur dari menurunnya konsentrasi polutan jenis PM 2,5 berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

Pemantauan dilakukan di Stasiun Pemantauan  Kualitas Udara (SPKU) Bundaran Hotel Indonesia, SPKU Kelapa Gading, dan alat pemantau kualitas udara mobile yang ditempatkan di Jalan Suryopranoto, salah satu ruas jalan yang diterapkan perluasan ganjil genap.

"Evaluasi kami di beberapa titik yang Kami pantau, pengurangan tingkat kekotorannya itu bisa sampai 20 persen diukur dari PM 2,5-nya. Ada yang 20 persen, ada yang 11 persen," kata Andono.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, peningkatan kualitas udara pernah mencapai 34,58 persen berdasarkan hasil pemantauan SPKU Kelapa Gading.

Angka itu dihitung berdasarkan penurunan konsentrasi PM 2,5 dari 64,38 mikrogram per meter kubik (µg/m3) menjadi 42,11 mikrogram per meter kubik.

Perbaikan kualitas udara hingga 34,58 persen terjadi pada pekan keempat sejak diberlakukan ganjil genap (30 September-4 Oktober).

Baca juga: Pagi Ini, Jakarta Ada di Peringkat 4 Kualitas Udara Terburuk Dunia

Namun, pada pekan yang sama, berdasarkan hasil pemantauan SPKU Bundaran HI, kualitas udara hanya meningkat 6,31 persen. Konsentrasi PM 2,5 menurun dari 65,98 mikrogram per meter kubik menjadi 62,34 mikrogram per meter kubik.

Peningkatan kualitas udara disebut tak signifikan karena aturan ganjil genap sempat dihentikan imbas aksi unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen Senayan dan adanya pembangunan trotoar di sekitar Bundaran HI yang meningkatkan konsentrasi PM 2.5.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas aturan ganjil genap sejak 9 September 2019. Perluasan ganjil genap diberlakukan di 25 ruas jalan.

Aturan ini berlaku pada Senin-Jumat, pukul 08.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Aturan ini tidak berlaku pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Perluasan aturan ganjil genap diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Jasad Wakil Jaksa Agung Arminsyah Disemayamkan di Rumah Duka Jakarta Selatan

Megapolitan
Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Anies Wajibkan Warga Jakarta Gunakan Masker Kain saat di Luar Rumah

Megapolitan
Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Polisi Olah TKP di Lokasi Tabrakan Wakil Jaksa Agung

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan, Mobilnya Tabrak Pembatas dan Terbakar

Megapolitan
Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Wakil Jaksa Agung Tewas dalam Kecelakaan di Tol Jagorawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Pemkot Bekasi Dapat Bantuan Alat Rapid Test dari Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

UPDATE Covid-19 di Bekasi: 46 Orang Positif, Ini Sebarannya Per Kelurahan

Megapolitan
Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Daftar Kegiatan Usaha yang Ditutup Pemprov DKI hingga 19 April

Megapolitan
Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Kelab Malam hingga Bioskop di Jakarta Ditutup sampai 19 April karena Corona

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X