2 Tahun Kepemimpinan Anies, F-Gerindra Soroti Program Rumah DP Rp 0 dan OK OCE

Kompas.com - 16/10/2019, 17:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (26/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menilai, kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun sudah sesuai perencanaan, meski masih ada kekurangan.

"Evaluasi dua tahun ini bisa dikatakan pak Anies sudah on the track, sudah pada jalan yang benar, meskipun di sana sini masih ada kekurangan yang harus diperbaiki kaitannya dengan percepatan-percepatan program," ucap Syarif saat dihubungi, Rabu (16/10/2019).

Syarif menyebut, ada beberapa program yang terlambat direalisasikan seperti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0.

Baca juga: 2 Tahun Pemerintahan Anies, Koalisi Pejalan Kaki Beri Rapor Merah

Target awal realisasi rumah DP Rp 0 adalah tahun 2018, namun mundur satu tahun dan hanya dibuat 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

"Waktu pertama dilantik atau janji kerja Pak Anies dan Sandi itu kan program DP Rp 0 bisa dilaksanakan tahun 2018 baru bisa terealisasikan tahun ini pas HUT DKI. Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," ujarnya.

Lalu terkait program unggulan lainnya saat kampanye, yakni penciptaan lapangan kerja melalui OK OCE yang belakangan diubah namanya menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) tercatat baru menyerap 20.000 tenaga kerja.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," kata dia.

Baca juga: PSI Sebut Lingkup Kerja Anies Masih Setara Wali Kota

Menurut dia, ada beberapa kendala sehingga pencapaian tak sesuai dengan target awal yang ditetapkan oleh Anies dan Sandi saat itu.

Mengenai rumah DP Rp 0, Syarif mengatakan, adanya kendala pada pengadaan lahan dan tingginya harga tanah.

"Kalau dipaksa beli lahan yang mahal tidak bisa disubsidi itu yang menyulitkan. Kedua urusan dengan perbankan itu kan harus melalui skema pembiayaan dari pihak ketiga bank dan bank itu harus hitung-hitungannya cermat dan teliti tidak sembarangan," tuturnya.

Baca juga: 12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Megapolitan
Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Survei: Warga Jakarta Minim Akses Situs Pemerintah untuk Dapat Info Covid-19

Megapolitan
Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Survei: 77 Persen Warga Jakarta Percaya Diri Tak Akan Tertular Covid-19

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

UPDATE Covid-19 di Jakarta 5 Juli: Bertambah 256, Pasien Positif Kini Lebih dari 12.000

Megapolitan
Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Pakar Sebut Warga DKI Jakarta Belum Siap Masuki Era New Normal, Ini Alasannya

Megapolitan
Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Awasi Pasar, ASN DKI Harus Pastikan Masyarakat Patuhi Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Ujian Diukur Suhu dan Pakai Face Shield

Megapolitan
5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

5.000 ASN akan Disebar untuk Memantau 151 Pasar di Jakarta

Megapolitan
Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Kawasan GBK Ramai Minggu Pagi, Pengunjung Antre untuk Olahraga

Megapolitan
Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Tak Ada Syarat Rapit Test untuk Peserta UTBK SBMPTN 2020 di UI

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Wali Kota Tangerang Minta Mal Patuhi Penerapan 50 Persen Kapasitas

Megapolitan
Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Ikut UTBK SBMPTN 2020 di UI, Peserta Datang Dua Jam Sebelum Ujian

Megapolitan
ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

ASN DKI Jakarta Berusia di Bawah 50 Tahun Ditugaskan Pantau Pasar

Megapolitan
Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Pulihkan Lalu Lintas Penerbangan, Angkasa Pura II Optimalkan Slot Time hingga 30 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X