Redam Unjuk Rasa, Mahasiswa UNJ Sempat Ditawari Bikin Seminar dengan Dana Besar

Kompas.com - 17/10/2019, 16:27 WIB
Puluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Mereka mulai mendekati Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019 KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIPuluhan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa terkait Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) KPK. Mereka mulai mendekati Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) Abdul Basit mengaku sempat mendapatkan larangan dari pihak kampus terkait unjuk rasa Perppu KPK yang akan digelarnya.

Bahkan, kata dia, mereka sempat diiming-imingi untuk membuat seminar dengan dana yang besar oleh pihak kampus.

"Apalagi pihak kampus, menawarkan kegiatan-kegiatan seminar, yang lumayan besar juga budget-nya," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Kepolisian Kerahkan Polwan, Mahasiswi Merangsek ke Baris Terdepan

Namun, Abdul Basit sadar tujuan pihak kampus menawarkan hal tersebut memiliki tujuan lain. Tak terkecuali untuk meredam agar mahasiswanya tak turun aksi ke jalan hingga sampai pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

"Tapi saya kira, tujuan itu untuk tidak aksi pada hari ini atau sampai 20 Oktober 2019," ujarnya.

Menurut Abdul Basit, upaya larangan tersebut bukan hanya terjadi pada kampus UNJ, melainkan juga terjadi pada mahasiswa di universitas lainnya.

"Kampus lain juga sama. Kami ingin menegaskan bahwa mereka banyak yang menawarkan juga, kalau bisa aksinya dialihkan di kampus," katanya.

Baca juga: BEM UNJ Sempat Ditawari Uang agar Tak Gelar Unjuk Rasa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.

Mereka ingin mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu guna membatalkan UU KPK yang kontroversial dan akan segera berlaku hari ini, tepat 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversi, karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Total, ada 26 poin di dalam UU KPK hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

TNI dan Polri Akan Pantau Warga Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

5 Penjelasan BMKG Soal Panasnya Cuaca Jabodetabek Belakangan Ini

Megapolitan
Bekasi Menuju 'New Normal' Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Bekasi Menuju "New Normal" Pandemi Covid-19: Restoran Dibuka, Pembelinya Dibatasi

Megapolitan
Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Pemprov DKI Godok Protokol Kesehatan untuk New Normal di Jakarta

Megapolitan
Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Masih Bingung soal Surat Izin Keluar Masuk Jakarta? Ini Segala Info Tentang SIKM

Megapolitan
Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Bantu Orang Mabuk, Warga Depok Malah Dikeroyok

Megapolitan
Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Wali Kota Depok: Penularan Lokal Covid-19 Masih Terjadi, Ekonomi Mulai Oleng

Megapolitan
Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Bantah Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Anies: Itu Imajinasi, Itu Fiksi...

Megapolitan
Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Deteksi Mulai Gencar, Kasus Harian Covid-19 di Depok Naik Signifikan

Megapolitan
Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Kurva Kasus Positif Covid-19 Jakarta Menurun, Ini Rincian Data 47 Hari Penerapan PSBB

Megapolitan
Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Tak Punya SIKM, 5 Penumpang KA dari Surabaya Dikarantina di Gelanggang Remaja Gambir

Megapolitan
Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Penerapan New Normal di Kota Bekasi, Ini Penjelasan Gubernur Emil

Megapolitan
UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

UPDATE 26 Mei: Bertambah 24 Kasus, Total 535 Orang Positif Covid-19 di Depok

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Wali Kota Tangerang Instruksikan Siapkan Kebijakan New Normal

Megapolitan
Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Ikut Jakarta, Pemkot Bogor Siapkan PSBB Transisi hingga 4 Juni

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X