Redam Unjuk Rasa, Mahasiswa UNJ Sempat Ditawari Bikin Seminar dengan Dana Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Abdul Basit mengaku sempat mendapatkan larangan dari pihak kampus terkait unjuk rasa Perppu KPK yang akan digelarnya.

Bahkan, kata dia, mereka sempat diiming-imingi untuk membuat seminar dengan dana yang besar oleh pihak kampus.

"Apalagi pihak kampus, menawarkan kegiatan-kegiatan seminar, yang lumayan besar juga budget-nya," kata Abdul Basit saat menggelar unjuk rasa di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Baca juga: Kepolisian Kerahkan Polwan, Mahasiswi Merangsek ke Baris Terdepan

Namun, Abdul Basit sadar tujuan pihak kampus menawarkan hal tersebut memiliki tujuan lain. Tak terkecuali untuk meredam agar mahasiswanya tak turun aksi ke jalan hingga sampai pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10/2019) mendatang.

"Tapi saya kira, tujuan itu untuk tidak aksi pada hari ini atau sampai 20 Oktober 2019," ujarnya.

Menurut Abdul Basit, upaya larangan tersebut bukan hanya terjadi pada kampus UNJ, melainkan juga terjadi pada mahasiswa di universitas lainnya.

"Kampus lain juga sama. Kami ingin menegaskan bahwa mereka banyak yang menawarkan juga, kalau bisa aksinya dialihkan di kampus," katanya.

Baca juga: BEM UNJ Sempat Ditawari Uang agar Tak Gelar Unjuk Rasa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten menggelar unjuk rasa dengan titik kumpul di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis.

Mereka ingin mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera menerbitkan Perppu guna membatalkan UU KPK yang kontroversial dan akan segera berlaku hari ini, tepat 30 hari sejak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 17 September 2019.

Selama masa revisi hingga pengesahannya, UU KPK tersebut menjadi kontroversi, karena dinilai berpeluang melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Total, ada 26 poin di dalam UU KPK hasil revisi yang bisa melemahkan kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.