Pasang Spanduk di Patung Bundaran HI dan Dirgantara, Ini Tuntutan Greenpeace

Oleh karena itu, Arie menuntut pemerintah untuk memenuhi janji penegakan hukum yang tegas bagi perusak hutan.

Baca juga: Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Arie mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019, Pemerintah harusnya melakukan pengurangan produksi batu bara secara bertahap.

Namun, disayangkan pada Pemerintahan Jokowi periode pertama malah menggenjot produksi batu bara hingga mencapai lebih dari 500 juta ton di 2019.

Oleh karena itu, Greenpeace menuntut untuk beralih kepada pemanfaatan energi terbaru, energi yang aman dan bersih bagi lingkungan dan juga masyarakat dan baik bagi perekonomian dan masa depan Indonesia.

Apalagi batu bara sebagai sektor ekonomi sangat dipengaruhi oleh para kroni dan sangat erat dengan korupsi politik.

Setelah reformasi politik dan pelaksanaan otonomi daerah, elite politik nasional dan daerah masuk ke bisnis batu bara dengan memanfaatkan kekuasaan mereka.

Hal itu membuat jumlah izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 750 di 2001 menjadi 10.000 di 2010. Dari jumlah itu ada 40 persen di antaranya bisnis batu bara.

"Itu lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif sementara pendanaan politik dari oligarki batu bara telah merusak demokrasi Indonesia," ucapnya.

Tidak hanya di sektor pertambangan batu bara, elite politik juga memasuki sektor hilir yaitu PLTU batu bara. Salah satu kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK adalah korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan politisi Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham.

"Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, baik di hulu maupun hilir. Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara," tuturnya.