Anggaran Belanja Subsidi Pemprov DKI Naik Hingga Rp 7,02 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain belanja hibah yang terus naik, belanja subsidi yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta juga membengkak pada 2020.

Belanja subsidi pada 2019 tercatat sebesar Rp 4,79 triliun. Sementara belanja subsidi 2020 diusulkan sebesar Rp 7,02 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Rinciannya belanja subsidi diperuntukan bagi subsidi pangan sebesar Rp 1,068 triliun, subsidi transportasi Rp 5,3 triliun, kereta api sebesar Rp 1,6 triliun, revitalisasi septic tank Rp 10 miliar.

"Subsidi pangan untuk Pemprov DKI Jakarta berikan subsidi pangan untuk pendistribusiannya pada siswa KJP (Kartu Jakarta Plus), lansia, penghuni rumah susun, pemegang kereta, guru honorer, tenaga pendidik, dan kader PKK," ucap Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat KUA-PPAS 2020 di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Kritik Pemprov DKI Terus Beli Lahan, tetapi Terbengkalai

Jenis bahan makanan yang diberikan dalam subsidi pangan adalah daging sapi, beras, ayam, ikan, hingga susu. Total ada 1,010 juta penerima subsidi pangan ini.

Lalu untuk subsidi transportasi ada tiga jenis subsidi, yaitu untuk trayek BRT (bus rapid transit), jak lingko, dan subsidi MRT.

"Ini yang disebut dengan subsidi perkeretaapian. Lalu septic diberikan pada 10.000 masyarakat dengan nilai Rp 10 juta per septic yang terima kriteria subsidi adalah pertama rumah yang belum miliki tanki, rumah yang miliki tanki namun bocor, rumah di kawasan kumuh, rumah yang wilayah terdampak rob, air tanah tinggi, tingkat bakteri coli yang tinggi," jelasnya.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Kenaikan Dana Hibah untuk Keperluan BOS hingga TNI

Pemprov DKI Jakarta merevisi besaran usulan anggaran dalam KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Revisi anggaran dalam KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp 89,441 triliun.

Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp 95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp 6 triliun.

"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp 89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.