Inggard Semprot William Aditya Sarana di Rapat RAPBD DKI: Anda Kan Baru, Jaga Tata Krama

Kompas.com - 31/10/2019, 15:16 WIB
Rapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIRapat pembahasan KUA-PPAS antara Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan SKPD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu anggota DPRD Komisi A, Wiliam Aditya Sarana, dikritik anggota DPRD Komisi A di sela-sela rapat Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta antara DPRD Komisi A dan Bidang Kepemerintahan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial.

Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.

“Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran,” ujar Inggard dalam rapat itu.

Baca juga: Mencla-mencle Pejabat DKI Seputar Munculnya Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Salah satu Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Inggard mengatakan, seharusnya William sebagai anggota DPRD pun menandakan dan mencatat anggaran apa saja yang memang janggal dan memang perlu evaluasi.

Meski dinilai baik lantaran telah mengungkapkan anggaran yang janggal itu, Inggard mengatakan, harusnya kritik dibahas dalam forum rapat, bukan di media sosial maupun media mainstream.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

“Khususnya pada saudara William. William ini kan baru, saya berharap bukannya tidak boleh ngomong di koran atau di televisi, boleh aja. Tapi harus jaga tata krama, itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan oleh eksekutif kepada legislatif. Nah ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti,” ujar Inggard.

Inggard khawatir rancangan anggaran KUA-PPAS yang janggal itu dipublikasikan oleh William di media sosial malah mendapat prasangka buruk dan heboh di publik seperti saat ini.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Terobos Palang di Perlintasan KA Pesing, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta

Megapolitan
47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

47.324 Warga Jakbar Terima Vaksin Covid-19 di 209 Posko Vaksin Merdeka

Megapolitan
NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

NIK Warga Bekasi Dipakai Orang Lain untuk Vaksinasi, Ini Langkah Pembenahan Pemerintah

Megapolitan
Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Mulai Dibuka, Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil di Jakarta Barat

Megapolitan
Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Pria di Cengkareng Aniaya Mertua hingga Tewas karena Sakit Hati

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Wagub DKI Minta Pasien Covid-19 yang Isoman di Rumah Pindah ke Tempat Isolasi Terkendali

Megapolitan
Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Ibu Hamil di Jakarta Utara Sudah Bisa Divaksinasi Covid-19, Ini Syaratnya

Megapolitan
Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Warga Bekasi yang NIK-nya Dipakai Orang Lain Akhirnya Boleh Ikut Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Jadi Tersangka Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Komisaris Utama PT ASA Diperiksa Hari Ini

Megapolitan
Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Ketua DPC Partai Demokrat Tangsel Meninggal Dunia karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Mobilitas Warga Meningkat Saat PPKM Level 4 di Jakarta, Polisi Kembali Perketat Titik Penyekatan

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap di Kota Bogor Terus Berlanjut

Megapolitan
UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

UPDATE 4 Agustus: Kini Tersisa 2.197 Pasien Covid-19 di Wisma Atlet

Megapolitan
Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Mobilitas di Jakarta Kembali Meningkat, Polisi Duga Ada Kantor yang Tak Lagi Terapkan WFH

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria di Cengkareng yang Aniaya Mertua hingga Tewas

Polisi Tangkap Pria di Cengkareng yang Aniaya Mertua hingga Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X