Kali di Kabupaten Bekasi Kerap Kotor, DPRD Usulkan Cara Ini untuk Atasi Sampah

Kompas.com - 31/10/2019, 20:33 WIB
Tumpukan sampah yang memenuhi aliran Kali Jambe di Desa Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/10/2019). Panjang tumpukan sampah sekitar 200 meter dan sudah menumpuk sejak hari Minggu lalu belum juga dibersihkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGTumpukan sampah yang memenuhi aliran Kali Jambe di Desa Satriajaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/10/2019). Panjang tumpukan sampah sekitar 200 meter dan sudah menumpuk sejak hari Minggu lalu belum juga dibersihkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Penulis Dean Pahrevi
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan sampah di sejumlah kali atau sungai di Kabupaten Bekasi seakan tidak ada habisnya.

Saking seringnya, permasalahan tersebut sempat jadi sasaran media asing untuk kegiatan peliputan.

Terkini, sampah plastik dan rumah tangga menumpuk di Kali Jambe, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

Hingga saat ini sampah yang memenuhi aliran kali sepanjang 200 meter itu belum juga diangkut.

Baca juga: Aparat Desa Satriajaya Gemas, Pemkab Bekasi Hanya Pantau Kali Jambe yang Tertutup Sampah

Persoalan koordinasi antarinstansi berkait pengadaan alat berat untuk pengangkutan sampah menjadi penyebabnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno mengusulkan sejumlah cara kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut.

Salah satunya dengan mengembalikan unit bidang kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup menjadi berdiri sendiri sebagai satu instansi kedinasan.

"Saya mendorong agar bidang kebersihan yang saat ini gabung di Dinas Lingkungan Hidup, dikembalikan ke awal menjadi sebuah Dinas Kebersihan. Soalnya dulu waktu masih Dinas Kebersihan saja, urusan sampah belum tuntas. Apalagi hanya menjadi bidang di sebuah Dinas LH," kata Nyumarno dalam keterangannya, Kamis (31/10/2019).

Baca juga: 5 Fakta Tumpukan Sampah di Kali Jambe Tambun Utara

Selain itu, menurut dia, perlu juga adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah. Di dalamnya mengatur sistem penataan dan pengelolaan sampah.

"Perda harus juga memberikan kewenangan kepada Tiap camat untuk membantu manangani permasalahan sampah. Hal mana camat dapat membentuk TPST (Tempat Penampungan Sampah Sementara) di setiap kecamatan dan di setiap desa," ujar Nyumarno.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X