William Aditya Sarana dan Transparansi Pembahasan RAPBD DKI 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, membeberkan sejumlah usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 yang angkanya fantastis dan cenderung tidak masuk akal lewat media sosial.

Postingan anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu membuat KUA-PPAS DKI 2020 menjadi sorotan publik.

William pertama mengungkap usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Anggota DPRD DKI termuda itu juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Baca juga: Pembelaan Anies soal Anggaran Asal Jadi, William PSI: Bukan Jawaban Itu yang Publik Tunggu

Selain itu, ada anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada usulan pengadaan unit server dan storage senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Publik terkejut dengan angka-angka yang dibeberkan William.

Namun tindakan William itu dikritik sejumlah pihak.

Dinilai cari panggung

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut William hanya ingin cari panggung dengan membongkar besaran usulan pengadaan barang yang tidak masuk akal itu.

Anies mengaku, sebelum diviralkan William, Anies sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan besaran fantastis.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta). Saya sudah bicara sebelumnya, dan kami review. Bedanya saya tidak manggung. Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung. Ini adalah kesempatan beratraksi,” kata Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: William Aditya Sarana Bantah PSI Cari Panggung lewat Polemik Anggaran Tak Wajar

Tindakan William juga dikritik rekannya anggota DPRD DKI, yaitu Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua.

Inggard menilai, William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Pasalnya, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD DKI.

Inggard yang kini kader Partai Gerindra (sebelumnya Nasdem) itu menyatakan, seharusnya kritikan terhadap usulan anggaran Pemprov DKI Jakarta dilakukan dalam rapat, bukan di media sosial.

“Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar,” kata Inggard.