Sejumlah Pemilik Indekos Tak Berizin Ikuti Sidang Yustisi di Kalijodo

Kompas.com - 05/11/2019, 16:00 WIB
Suasana sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARSuasana sidang yustisi di RPTRA Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 50 pemilik bangunan indekos, panti pijat, dan tempat usaha tak berizin menjalani sidang yustisi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ( RPTRA) Kalijodo di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (5/11/2019).

Kasatpol PP Jakbar Tamo Sijabat mengatakan, persidangan itu untuk menindaklanjuti temuan selama sebulan operasi perizinan indekos di wilayah Jakarta Barat.

Ia mengatakan, proses razia dan penindakan dalam sidang yustisi diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kertetiban Umum.

Baca juga: Usai Razia Indekos, Camat Ingatkan Pemilik Segera Urus Perizinannya


"Jumlah pelanggar selama satu bulan perdana ini ada 50 pelanggar, itu terdiri dari 25 kos, 15 panti pijat, dan 10 tempat usaha. Rata-rata dari mereka tidak bisa menunjukkan surat izin saat giat razia," ucap Tamo.

Perpustakaan di RPTRA Kalijodo diubah menjadi tempat sidang.

"Kalau pertama para pelanggar membawa slip merah saat razia yang lalu. Setelah itu mereka menyerahkan ke petugas dan menunggu," kata Kasatpol Tambora Ivand Sigiro terkait proses persidangan yustisi itu.

"Lalu berkas sudah dipegang Pak hakim dan dilihat kesalahan pasal per pasal, ada pernyataan dari hakim kalau rumah kos berapa per bulan biayanya, terus berapa kamar, lalu hakim yang menetapkan sanksinya," tambah Ivand.

Setelah mengetahui pasal yang dilanggar para pelanggar membayar sejumlah uang denda.

"Setelah dari hakim ke panitera lalu ke petugas jaksa dan melakukan pembayaran secara cash," ucap Ivand.

Usai melakukan pembayaran denda, para pelanggar mendapatkan kembali KTP yang sempat disita saat razia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X