Sekda DKI: Kalau Kami Dituduh Tidak Transparan Susun Anggaran, Itu Salah Besar!

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengklaim, penyusunan anggaran era Gubernur Anies Baswedan sama dengan era gubernur-gubernur sebelumnya.

Dia menyatakan itu menanggapi banyaknya kritik bahwa Pemprov DKI tidak transparan.

"Yang kami lakukan sekarang ini persis sama dan sebangun dengan apa yang kami lakukan dahulu, tidak ada yang diumpet-umpetin. Bahkan kami tambah satu treatment namanya forum rencana strategis daerah, jadi makin kuat," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Ketua DPRD DKI Desak Anies Buka Dokumen Anggaran ke Publik

Saefullah menyatakan, Pemprov DKI era kepemimpinan Anies menyusun anggaran secara transparan seperti era pemerintahan sebelumnya.

"Saya ini mengikuti zaman pemerintahan gubernur yang dulu dan yang sekarang, saya mengikuti, jadi kalau kami dituduh tidak transparan (susun anggaran), itu salah besar!" kata dia.

Saefullah kemudian menyinggung soal tidak diunggahnya draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id.

Baca juga: Ini Daftar Anggaran Fantastis APBD DKI 2020

Menurut dia, dokumen KUA-PPAS baru akan diunggah setelah disepakati bersama DPRD DKI, yakni setelah dokumen itu ditandatangani Anies dan pimpinan DPRD DKI.

"Soal upload-upload bagaimana? Ntar, belum waktunya. Waktunya adalah ketika KUA-PPAS disepakati, kemudian SKPD melakukan input yang final, baru kami buka," ucap Saefullah.

Setelah itu, proses selanjutnya, yakni membahas rancangan APBD. Rancangan APBD yang sudah dibahas harus disahkan menjadi APBD 2020 paling lambat 30 November 2019.

Dokumen APBD 2020 kemudian dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Seperti diketahui, Saefullah menjabat sebagai sekda DKI sejak 11 Juli 2014 atau era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca juga: Anies Temukan Anggaran Janggal: Pulpen Rp 635 M, Kertas Rp 213 M, hingga Tinta Printer Rp 407 M

Anies sebelumnya menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah-masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian. padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

Anies mengaku akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.