Angka Fantastis Pembelian Pasir Dibantah, Anggota DPRD DKI Duga Anggaran Rp 52 Miliar Sudah Direvisi

Kompas.com - 11/11/2019, 16:58 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-P Ima Mahdiah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI-P Ima Mahdiah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdia menanggapi bantahan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat, Ida Subaidah soal anggaran janggal untuk pembelian pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Meski dibantah, Ima memastikan data yang ia dapatkan itu benar dan valid.

Sebab, ia mendapat data itu langsung setelah rapat rancangan anggaran KUA-PPAS pada tanggal 31 Oktober 2019.

Ia justru menduga anggaran Rp 52,16 miliar itu dihapus dan direvisi setelah diungkap dan ramai diperbincangkan masyarakat.

“Jadi bisa saya pastikan data tersebut ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dibantah hanya data pasir saja? Bagaimana dengan data 26 komponen lainnya? Apakah sudah direvisi dan dihapus juga setelah ramai?” ujar Ima melalui pesan singkat, Senin (11/11/2019).

Baca juga: Buka-bukaan Anggaran Pengadaan Pasir di Sudin Pendidikan Jakarta Pusat yang Disebut Janggal...

Meski demikian, mantan staff Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu mengapresiasi upaya Sudin Pendidikan Jakarta Pusat yang telah merevisi anggaran tersebut.

“Bisa kemungkinan direvisi, tapi bagus juga kalau di revisi. Kita bantu kasih tahu komponen-komponen aneh,” kata Ima.

Ima berharap ke depannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih transparan memberi data kepada DPRD maupun publik.

Saat ini diakui Ima, ia sendiri pun telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membuka anggaran tersebut.

“Sudah koordinasi. Ini telah direvisi seharusnya. Berharapnya ke depan Pemprov DKI transparan dan memberi data aktual kepada DPRD,” tutur dia.

Sebelumnya, Ida Subaidah membantah temuan anggaran bernilai fantastis itu.

"Saya perlu jelaskan bahwa Sudin Wilayah II itu tidak punya anggaran untuk pembelian pasir sejumlah Rp 52,16 miliar, itu enggak benar," ujar dia pada Jumat (9/11/2019).

Baca juga: Sudin Pendidikan Jakarta Pusat Akui Ada Anggaran Pengadaan Pasir, Tapi Tak Sampai Rp 52 Miliar

Ida mengakui memang benar ada anggaran untuk pasir di dalam anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana. Namun, tidak dalam jumlah yang fantastis.

Dia menjelaskan, pengadaan pasir untuk pemeliharaan sarana prasarana tersebut hanya sebesar Rp 600 juta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

30 PKL yang Jualan di Trotoar Tanah Abang Ditertibkan, Gerobak Dagangan Diangkut Satpol PP

Megapolitan
Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Upaya RW 009 Kelurahan Grogol yang Berhasil Ubah Zona Merah Covid-19 Jadi Zona Hijau

Megapolitan
Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Jajaran Polres Jakpus Mulai Divaksin Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Pemkot Tangsel Bahas Teknis Pembuangan Sampah ke TPA Cilowong Serang

Megapolitan
Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Sudinhub Jakpus: Pesepeda Sudah Dibuatkan Jalur Permanen, Kok Tidak Dipakai?

Megapolitan
Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Ratusan Lansia di Pondok Kopi Divaksinasi Covid-19 di Permukiman Warga

Megapolitan
Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Ini yang Harus Disiapkan Sekolah di Depok jika Pembelajaran Tatap Muka Diizinkan

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Kembali Beroperasi, Restoran Milik Rizky Billar Dipantau Ketat Satpol PP

Megapolitan
Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Polisi Akan Periksa Rizky Billar Terkait Pembukaan Restoran yang Langgar Prokes

Megapolitan
Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Sejumlah Ruas Jalan di Tangsel Berlubang

Megapolitan
Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Asal Usul Manggarai, Pusat Perbudakan Perempuan di Batavia

Megapolitan
Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Anies Nonaktifkan Dirut Pembangunan Sarana Jaya yang Jadi Tersangka Korupsi

Megapolitan
Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Remaja Jatuh Saat Berusaha Kabur dari Razia Knalpot Bising di Monas

Megapolitan
Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Banyak Pesepeda Keluar Jalur Khusus Sepeda di Sudirman

Megapolitan
Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Jika Diizinkan Sekolah Tatap Muka, Disdik Depok Akan Batasi Murid dan Mata Pelajaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X