Beberkan Anggaran Janggal, William PSI Ingin Mengedukasi Publik

Kompas.com - 12/11/2019, 17:13 WIB
William Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIWilliam Aditya Sarana, Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 dari PSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengatakan, tujuannya menggunggah mata anggaran janggal ke media sosial untuk mengedukasi publik.

Apalagi dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 tak bisa diakses oleh masyarakat.

"Kalau saya merasa bahwa sebagai anggota DPRD juga kita mempunyai hak untuk mengedukasi ke publik terkait apalagi ini soal anggaran kan. Sehingga apa yang kami lakukan itu semata-mata untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat," ucap William di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).

William pun tak keberatan jika anggaran janggal yang dipublikasi oleh dirinya kemudian dipermasalahkan dan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

"BK juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dengan laporan tersebut. Jadi proses yang memang harus dilalui. Ini prosedural," kata dia.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Meski demikian, William mengaku bahwa dirinya dan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tak surut langkah untuk mengungkap anggaran janggal walau sudah dilaporkan.

"Kalau soal prinsip transparansi anggaran, kami enggak bisa tolerir. Jadi itu udah jadi sikap politik PSI bahwa anggaran harus transparan sejak perencanaan. Jadi walau banyak laporan atau kritik soal kami, kami enggak akan goyah kalau soal prinsip transparansi anggaran," tuturnya.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan, William Aditya Janji Tetap Buka Anggaran Janggal ke Publik

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

William kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan soal aduan ini, Selasa siang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Buruh: Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tidak Menaikkan UMK 2021

Megapolitan
SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

SDM Siap, RSUI Tambah 70 Persen Kapasitas Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Melawan Saat Ditangkap, Seorang Pencuri Motor Ditembak Polisi hingga Tewas

Megapolitan
Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Dua Bioskop di Bekasi Mulai Uji Coba Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan 'Sumpah Buruh' Tolak Omnibus Law

Demo di Hari Sumpah Pemuda, Massa Aksi Bacakan "Sumpah Buruh" Tolak Omnibus Law

Megapolitan
Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Tujuh Kali Curi Motor di Ciracas dan Bekasi, Komplotan Ini Akhirnya Tertangkap

Megapolitan
Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Perayaan Maulid Nabi Diizinkan di Bekasi, Wali Kota: Maksimal 40 Persen Kapasitas

Megapolitan
Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Macet akibat Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek, Jasamarga Terapkan Sistem Buka Tutup

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Demo Tolak Omnibus Law, Massa Buruh SPSI Mulai Padati Kawasan Patung Kuda

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi di 5 Rute Bus Transjakarta

Megapolitan
Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Awalnya Dilepas, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota DKI Jakarta Akhirnya Dilaporkan

Megapolitan
Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Tulis Surat ke Anies, Wanita Pembawa Bensin ke Balai Kota Sebut Dirinya Presiden dan Rhoma Irama Wapres

Megapolitan
Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Jelang Libur Panjang Akhir Pekan, Belum ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Seorang Pria Ditemukan Tewas Tergantung di Rumah di Pasar Rebo

Megapolitan
Polisi Imbau Masyarakat Bersepeda Secara Berkelompok untuk Hindari Begal

Polisi Imbau Masyarakat Bersepeda Secara Berkelompok untuk Hindari Begal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X