Diperiksa Badan Kehormatan, William PSI Diingatkan Soal Mekanisme Mengkritisi Anggaran

Kompas.com - 12/11/2019, 18:49 WIB
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Achmad Nawawi mengingatkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana tahu aturan saat menyampaikan kritik.

Hal ini dikemukakan Nawawi seusai memeriksa William terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

"Memang diingatkan bersama bahwa jangan lupa menurut undang-undang kita itu sejajar dengan pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme," jelas Nawawi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, anggota DPRD DKI boleh kritis terhadap masalah anggaran, namun tetap berkoordinasi yang baik dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kritis itu kewajiban anggota dewan. Artinya, pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak pro rakyat, ya wajib kita kritisi. Atau pemasukan anggaran ternyata pemborosan, ya kita kritisi," tutur dia.

Baca juga: Diperiksa Badan Kehormatan Terkait Unggahan Anggaran Janggal, William PSI: Semua Setuju Ini Sikap Kritis

Seusai pemeriksaan terhadap William, hingga saat ini Badan Kehormatan belum memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada politisi muda PSI tersebut.

"Setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, Badan Kehormatan akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada pimpinan dewan. Belum ada keputusan, kita rapat dulu," kata dia.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Baca juga: Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD, William PSI: Saya Siap Pertaruhkan Jabatan

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

William kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan soal aduan ini, Selasa siang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Megapolitan
Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Megapolitan
KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

Megapolitan
Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Megapolitan
Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

Megapolitan
Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Megapolitan
Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Megapolitan
Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Megapolitan
Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Megapolitan
KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Megapolitan
Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X