Kompas.com - 12/11/2019, 20:35 WIB
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran konsultan untuk rencana penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada 2020. Penataan tersebut berkonsep community action plan (CAP).

Anggaran yang semula diusulkan Rp 25,5 miliar itu dipangkas lebih dari setengahnya menjadi tinggal Rp 11,6 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS, Selasa (12/11/2019), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW untuk efisiensi anggaran.

Baca juga: Menilik Anggaran Penataan RW Kumuh di DKI pada 2020 yang Jadi Polemik

"Hasil optimalisasi, kami usulkan per RW Rp 451 juta," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah anggota Komisi D tetap mengkritik usulan anggaran yang sudah dipangkas. Menurut mereka, anggaran tersebut masih terlalu besar. Padahal, output kegiatan itu baru dokumen perencanaan, bukan pembangunan.

Anggota Komisi D Panji Virgianto kemudian mengusulkan rencana penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama. Dengan demikian, anggaran konsultan menjadi lebih efisien.

Usulan Panji berbeda dengan Dinas Perumahan yang mengusulkan tenaga ahli menyusun rencanaan penataan beberapa RW kumuh di satu kelurahan.

"Saya pikir, sudahlah bikin standardisasi saja tingkat kota. Di Jakarta Selatan misalnya ada 13 lokasi (RW kumuh), ya sudah itu sekaligus saja," kata Panji.

Anggota Komisi D yang lainnya setuju dengan usulan Panji. Dinas Perumahan kemudian diminta mengubah anggaran berdasarkan kegiatan per kota/kabupaten, bukan lagi per RW kumuh dan kelurahan.

Dinas Perumahan diberi waktu dalam rapat tersebut untuk menyusun ulang anggaran.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Warga Jakarta Ngotot Berziarah Saat Anies Berlakukan Larangan Ziarah Kubur di Libur Lebaran...

Ketika Warga Jakarta Ngotot Berziarah Saat Anies Berlakukan Larangan Ziarah Kubur di Libur Lebaran...

Megapolitan
Tokoh Betawi: Larangan Ziarah Kubur untuk Kemaslahatan

Tokoh Betawi: Larangan Ziarah Kubur untuk Kemaslahatan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Anies Ingin Data Warga yang Kembali dari Mudik | Peziarah Paksa Buka TPU Tegal Alur

[POPULER JABODETABEK] Anies Ingin Data Warga yang Kembali dari Mudik | Peziarah Paksa Buka TPU Tegal Alur

Megapolitan
Pemudik Kembali ke Jakarta Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

Pemudik Kembali ke Jakarta Wajib Bawa Surat Bebas Covid-19

Megapolitan
Tiga Remaja Bercanda Transaksi Narkoba Usai Shalat Id, Dibawa ke Kantor Polisi

Tiga Remaja Bercanda Transaksi Narkoba Usai Shalat Id, Dibawa ke Kantor Polisi

Megapolitan
Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19, Anies Siapkan Dua Lapis Screening Saat Arus Balik

Megapolitan
Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Jakarta Catat 632 Kasus Baru Covid-19, 30 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Update: 53 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Hari Kedua Lebaran, Hampir 23.000 Orang Kunjungi TMII

Megapolitan
Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Penyekatan Kendaraan Keluar Jakata Berakhir Malam Ini, Tol Layang MBZ Pun Kembali Dibuka

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Kebakaran Hanguskan 3 Toko dan 2 Rumah di Jalan Sultan Agung Bekasi

Megapolitan
Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Polisi Periksa Korban dan Tersangka pada Kasus Tamu Hotel Bobobox Direkam Saat Mandi

Megapolitan
Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Proyektil Peluru Ditemukan di Rumah Warga di Pondok Pucung

Megapolitan
Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Kuota Pengunjung Terpenuhi, Pintu Utama Ancol Ditutup Sementara

Megapolitan
Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Cerita Natalia Tetap Bekerja Saat Merayakan Lebaran dan Kenaikan Yesus Kristus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X