Anggaran Konsultan Penataan 76 RW Kumuh Dipangkas Lebih dari Setengah

Kompas.com - 12/11/2019, 20:35 WIB
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran konsultan untuk rencana penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada 2020. Penataan tersebut berkonsep community action plan (CAP).

Anggaran yang semula diusulkan Rp 25,5 miliar itu dipangkas lebih dari setengahnya menjadi tinggal Rp 11,6 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS, Selasa (12/11/2019), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW untuk efisiensi anggaran.

Baca juga: Menilik Anggaran Penataan RW Kumuh di DKI pada 2020 yang Jadi Polemik

"Hasil optimalisasi, kami usulkan per RW Rp 451 juta," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah anggota Komisi D tetap mengkritik usulan anggaran yang sudah dipangkas. Menurut mereka, anggaran tersebut masih terlalu besar. Padahal, output kegiatan itu baru dokumen perencanaan, bukan pembangunan.

Anggota Komisi D Panji Virgianto kemudian mengusulkan rencana penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama. Dengan demikian, anggaran konsultan menjadi lebih efisien.

Usulan Panji berbeda dengan Dinas Perumahan yang mengusulkan tenaga ahli menyusun rencanaan penataan beberapa RW kumuh di satu kelurahan.

"Saya pikir, sudahlah bikin standardisasi saja tingkat kota. Di Jakarta Selatan misalnya ada 13 lokasi (RW kumuh), ya sudah itu sekaligus saja," kata Panji.

Anggota Komisi D yang lainnya setuju dengan usulan Panji. Dinas Perumahan kemudian diminta mengubah anggaran berdasarkan kegiatan per kota/kabupaten, bukan lagi per RW kumuh dan kelurahan.

Dinas Perumahan diberi waktu dalam rapat tersebut untuk menyusun ulang anggaran.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Polda Metro Klaim Kampung Tangguh di Paseban Mampu Tekan Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Ibu 60 Tahun yang Kalung Emasnya Dijambret Alami Luka di Leher

Megapolitan
Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Jakarta Catat 1.737 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate Hampir 14 Persen

Megapolitan
UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

UPDATE 27 Februari: Depok Catat 233 Kasus Baru Covid-19, 4 Pasien Meninggal

Megapolitan
Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Viral Video Kalung Emas Ibu 60 Tahun Dijambret di Tangsel

Megapolitan
Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Jalan di Kampung Baru Tangsel Retak, Warga Khawatir Melintas

Megapolitan
Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Anies: 578 Kilometer Jalur Sepeda Ditargetkan Selesai pada Tahun 2030

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Mayat Pria Ditemukan di Kali Pesanggrahan, Pakai Baju dan Celana Hitam

Megapolitan
Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Simak Alasan Jakarta Raih Penghargaan STA dan Mengalahkan Kota Lain di Dunia

Megapolitan
Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Langgar Aturan PPKM, 2 Tempat Karaoke di Jakarta Barat Disegel

Megapolitan
Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Bupati Kepulauan Seribu: Destinasi Wisata Kampung Jepang Siap Dibangun di Untung Jawa

Megapolitan
Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Warga Cilincing Mulai Perbaiki Atap Rumah yang Rusak Diterpa Angin Kencang

Megapolitan
Bupati Kepulauan Seribu: Pulau Sebaru Tak Jadi Dibuat Rumah Sakit Covid-19

Bupati Kepulauan Seribu: Pulau Sebaru Tak Jadi Dibuat Rumah Sakit Covid-19

Megapolitan
Pembersihan Lautan Sampah di Kampung Bengek dan Munculnya Kesadaran Warga Jaga Kebersihan

Pembersihan Lautan Sampah di Kampung Bengek dan Munculnya Kesadaran Warga Jaga Kebersihan

Megapolitan
Anggota TNI yang Ditusuk Tetangga di Jakarta Timur Kondisinya Membaik

Anggota TNI yang Ditusuk Tetangga di Jakarta Timur Kondisinya Membaik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X