Kompas.com - 12/11/2019, 20:35 WIB
Warga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga beraktivitas di pemukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2019 adalah 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang. Saat ini pemerintah DKI Jakarta melakukan pilot project di beberapa wilayah dengan mengutamakan program KJP, Kesehatan, dan Pendidikan yang ditargetkan dapat mengurangi kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran konsultan untuk rencana penataan 76 RW kumuh di 35 kelurahan pada 2020. Penataan tersebut berkonsep community action plan (CAP).

Anggaran yang semula diusulkan Rp 25,5 miliar itu dipangkas lebih dari setengahnya menjadi tinggal Rp 11,6 miliar dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS, Selasa (12/11/2019), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran konsultan untuk rencana penataan satu RW dipangkas dari Rp 566 juta menjadi Rp 451 juta per RW untuk efisiensi anggaran.

Baca juga: Menilik Anggaran Penataan RW Kumuh di DKI pada 2020 yang Jadi Polemik

"Hasil optimalisasi, kami usulkan per RW Rp 451 juta," kata Kepala Dinas Perumahan DKI Kelik Indriyanto dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah anggota Komisi D tetap mengkritik usulan anggaran yang sudah dipangkas. Menurut mereka, anggaran tersebut masih terlalu besar. Padahal, output kegiatan itu baru dokumen perencanaan, bukan pembangunan.

Anggota Komisi D Panji Virgianto kemudian mengusulkan rencana penataan sejumlah RW kumuh di satu kota disusun oleh tenaga ahli yang sama. Dengan demikian, anggaran konsultan menjadi lebih efisien.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Usulan Panji berbeda dengan Dinas Perumahan yang mengusulkan tenaga ahli menyusun rencanaan penataan beberapa RW kumuh di satu kelurahan.

"Saya pikir, sudahlah bikin standardisasi saja tingkat kota. Di Jakarta Selatan misalnya ada 13 lokasi (RW kumuh), ya sudah itu sekaligus saja," kata Panji.

Anggota Komisi D yang lainnya setuju dengan usulan Panji. Dinas Perumahan kemudian diminta mengubah anggaran berdasarkan kegiatan per kota/kabupaten, bukan lagi per RW kumuh dan kelurahan.

Dinas Perumahan diberi waktu dalam rapat tersebut untuk menyusun ulang anggaran.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa 2 Ambulans Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Serpong

Pohon Tumbang Timpa 2 Ambulans Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Serpong

Megapolitan
Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Anies Serius Jalani Putusan Hakim di Kasus Polusi Udara

Fraksi PSI Minta Anies Serius Jalani Putusan Hakim di Kasus Polusi Udara

Megapolitan
Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Patuh Jaya Selama Dua Pekan

Polres Metro Bekasi Gelar Operasi Patuh Jaya Selama Dua Pekan

Megapolitan
Soal Belajar Tatap Muka Tingkat SD di Tangerang, Ini Penjelasan Wali Kota

Soal Belajar Tatap Muka Tingkat SD di Tangerang, Ini Penjelasan Wali Kota

Megapolitan
Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Jenazah Wanita 87 Tahun Ditemukan di Johar Baru, Rumahnya Terkunci

Megapolitan
Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Korban Derita Kerugian Rp 350 Juta

Megapolitan
Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Roy Suryo Laporkan Politisi FH Terkait Pencemaran Nama Baik dan Fitnah

Megapolitan
Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Polres Tangsel Masih Buru Dua Komplotan Begal yang Beraksi di Bintaro

Megapolitan
Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Dulu Digembar-gemborkan, Pembangunan Tugu Sepeda Anies Baswedan Kini Mangkrak…

Megapolitan
Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Belum Ada Rencana Kelanjutan Bansos Tunai di Jakarta

Megapolitan
Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Tugu Sepatu di Jalan Sudirman Dibongkar Usai Jadi Sasaran Vandalisme

Megapolitan
Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Terdakwa Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok Mengaku Tak Tahu soal Tarif Retribusi

Megapolitan
Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Gubernur Anies dan Ketua DPRD Prasetio Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.