Pemkot Jakut Gusur Lokasi di Sunter, DPRD DKI: Ini Buah Simalakama

Kompas.com - 18/11/2019, 19:03 WIB
Pondokan kayu yang dibangun warga terdampak penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIPondokan kayu yang dibangun warga terdampak penggusuran di Jalan Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai, penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Utara di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara bagai buah simalakama.

Di satu sisi, penggusuran ini dilakukan untuk menormalisasi saluran air sepanjang 400 meter dengan lebar sekitar enam meter karena wilayah tersebut rawan terjadinya genangan saat musim penghujan.

"Kalau normalisasi saluran air kan memang program yang masuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kalau enggak salah kan. Artinya memang ini program prioritas," kata Nova saat dihubungi, Senin (18/11/2019).


Namun, di sisi lain, penggusuran tersebut membuat puluhan warga menjadi korban.

Apalagi sebagian warga kini masih bertahan di puing-puing bekas penggusuran.

"Jangan harus buru-buru juga. Kalau kita mau pindahin warga, dikasih tempat yang layak lah agar mereka bisa tinggal juga di situ. Kan ini masalah pendekatan. Pendekatannya seperti apa ke masyarakat? Tapi memang ini buah simalakama kan," sambung dia.

Baca juga: Bertahan Setelah Penggusuran, Warga Sunter Agung Bangun Gubuk Kayu di Sekitar Lokasi

Ia pun mempertanyakan apakah warga yang tinggal di lokasi tersebut memiliki izin atau tidak.

Jika legal, maka Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan berbagai tahapan sebelum akhirnya menggusur, termasuk kewajiban membayar lahan warga.

"Sebenarnya gini, warga yang tinggal di situ ilegal apa enggak? Kalau normalisasi kali itu kan memang warga yang memiliki sertifikat dan itu ada mungkin ada kesepakatan dengan pemprov untuk dibeli," tutur keponakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini.

Diketahui, Pemerintah Kota Jakarta Utara dibantu 1.500 personel gabungan dari kepolisian, satpol PP dan PPSU melakukan penertiban bangunan di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kamis (14/11).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X