BPTJ Sebut Angkutan Barang Juga Akan Terkena Aturan ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, mobil angkutan barang juga akan terkena progam jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Sebab, mobil angkutan barang adalah salah satu penyebab kemacetan.

"Iya sama (kena penerapan jalan berbayar). Logistik itu sebenarnya menyebabkan kemacetan, makanya BPTJ juga mengatur perjalanan penumpang dan angkutan barang juga," ujar Bambang di Kantor BPTJ, Jalan MH Thamrin, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019) sore.

Bambang menilai pergerakan angkutan barang tidak stabil setiap minggunya. Dia mencontohkan Jalan Pancoran, Jakarta Selatan, yang kerap macet lantaran banyaknya angkutan barang melintas di kawasan itu.

"Jangan dikira tidak menimbulkan kemacetan. Coba saya baru tahu jawabannya. Kenapa Pancoran macet tiap Rabu, Kamis, Jumat karena pergerakan barang, bukan penumpang, kalau penumpang stabil," ujar Bambang.

Baca juga: Wacana ERP di Perbatasan Ibu Kota, BPTJ Belajar dari Kendala di JakartaBaca juga: Tabrak Pemotor hingga Tewas, Sopir dan Kondektur Bus Trans Jogja Dipecat

"Kenapa Rabu, Kamis barang itu datang dari luar, jadi orang sibuk melakukan transaksi, mencari muatan ke sana ke sini. Sampai barang keluar dari Tanjung Priuk yang macetnya di Cikampek itu dampaknya sampai hari Sabtu," tambah dia.

Oleh karena itu, ia melihat mobil angkutan barang memang harus dikurangi dengan penerapan ERP.

Meski demikian, sampai saat ini pihak BPTJ masih terus menggodok pembuatan regulasi ERP dan fasilitas pendukung yang rencananya akan diterapkan tahun 2020.

ERP akan diterapkan di Jakarta dan perbatasan Jakarta, misalnya Depok, Bekasi, dan Tangerang.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing-masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok, dan Tangerang," kata Bambang.