Pemerintah dan DPRD Klaim Tak Pangkas Gaji 2020, Guru Kontrak Bekasi: Belum Ada Bukti

Kompas.com - 29/11/2019, 20:38 WIB
Gabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANGabungan guru dan tenaga kerja kontrak Kota Bekasi mendemo Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ihwal desas-desus pemangkasan gaji mereka pada 2020, Jumat (29/11/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi maupun DPRD Kota Bekasi sama-sama mengklaim bahwa anggaran gaji guru dan tenaga kerja kontrak (TKK) pada tahun 2020 tak akan dipangkas.

Klaim ini untuk mematahkan kabar bahwa gaji guru kontrak di Bekasi bakal dipangkas dari Rp 3,9 juta pada 2019 ke angka Rp 2,8 juta pada 2020. Desas-desus ini meresahkan para guru kontrak sehingga mereka berunjuk rasa pada Jumat (29/11/2019) siang tadi.

Pemkot Bekasi melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Karto mengklaim bahwa usulan gaji guru kontrak tak berubah dengan nominal 2019 yakni Rp 3,9 juta.

Sementara itu, pejabat teras DPRD Kota Bekasi mengklaim bahwa dewan sepakat ingin meningkatkan gaji guru kontrak jadi Rp 4,5 juta atau setara UMK pada 2020.


Baca juga: Demo Guru Kontrak di Bekasi Dipicu Isu dari Medsos dan Info Mulut ke Mulut

Menanggapi hal ini, Ketua TKK Kota Bekasi, Lukman Nur Hakim mengapresiasi namun tak mau percaya mentah-mentah. Pasalnya, semua klaim itu meluncur dari mulut tanpa bukti.

"Kami butuh bukti fisik. Apa buktinya? Apa di dalam rancangan APBD 2020 itu dimasukan atau tidak?" ujar Lukman kepada Kompas.com di gedung DPRD Kota Bekasi selepas audiensi dengan anggota dewan, Jumat petang.

Lukman menyebut, bukti fisik itu penting untuk menegaskan bahwa omongan para pejabat itu bukan sekadar klaim semata. Pernyataan-pernyataan tak bisa sepenuhnya dipegang, kata dia.

"Sampai hari ini, kami belum mendapatkan bukti fisik. Hanya berdasarkan pernyataan dan testimoni mereka saja," ucap Lukman yang mengaku sudah 13 tahun mengajar di SDN Sepanjang Jaya 6 Rawalumbu.

Baca juga: Gaji Guru Kontrak di Bekasi Terserah Wali Kota dan Kemampuan Anggaran

"Ini belum bisa kami terima, sampai kami sudah melihat betul bahwa betul ada pengajuan (kenaikan gaji guru kontrak) di Banggar (badan anggaran) mengenai anggaran itu," ia menambahkan.

APBD 2020 Kota Bekasi diprediksi menyusut dibandingkan tahun 2019 karena Pemkot Bekasi gagal meraup pendapatan sesuai target. Akibatnya, beberapa pos anggaran harus dirasionalisasi dan dipangkas, tak menutup kemungkinan pos tersebut adalah pos gaji TKK.

Saat ini, rancangan APBD 2020 masih dibahas di tingkat dewan. Pengesahannya paling lambat Sabtu, 30 November 2019.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Fraksi PKS: Nurmansjah 12 Tahun Jadi Auditor, 10 Tahun Anggota Dewan, Pas dengan Anies

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X