Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda dengan PSI, Fraksi PKS hingga Golkar Kompak Dukung Penyelenggaraan Formula E

Kompas.com - 04/12/2019, 20:42 WIB
Ryana Aryadita Umasugi,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertolak belakang dengan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKS justru mendukung penyelenggaraan Formula E.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyebutkan fraksinya mendukung penyelenggaraan itu untuk mendorong pariwisata dan menggerakkan perekonomian di Jakarta.

Meski demikian Fraksi PKS meminta agar dilakukan lagi evaluasi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.

"Alokasi anggaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penyelenggaraan Formula E perlu ditinjau ulang dan lebih difokuskan pada alokasi anggaran yang memang dibutuhkan lamgsung dengan penyelenggaraan," kata Arifin saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) APBD 2020, di lantai 3, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

PKS meminta agar dukungan swasta juga lebih dilibatkan sehingga tidak terlalu membebani APBD.

Baca juga: Fraksi PSI Kembali Tolak Keras Penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna

Sementara itu Fraksi Partai Demokrat meminta agar Formula E yang menelan biaya sangat besar tersebut harus lebih banyak melibatkan masyarakat.

"Agar efek ekonominya terasa bukan sekadar jadi ajang kalangan menengah ke atas, tapi ada efek domino ekonomi buat semua warga DKI Jakarta," ucap Ketua Fraksi Partai Demokrat Desie Christhyana Sari.

Terakhir, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Judistira Hermawan menuturkan fraksinya meyakini bahwa kegiatan Formula E akan berdampak positif bagi dunia usaha dan industri pariwisata di Jakarta.

Menurut dia, penyelenggaraan Formula E dapat dijadikan sebagai media sosialisasi energi terbarukan dan pentingnya transportasi bebas emisi.

"Dengan kontrak selama lima tahun ke depan, industri penerbangan, perhotelan, dan kuliner akan mendapatkan keuntungan dan berdampak pada pendapatan daerah," tuturnya.

Namun, Fraksi Partai Golkar juga mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mengabaikan pelayanan publik dan kewajiban dalam menjalankan peraturan terkait pengurangan polusi udara di Jakarta.

Baca juga: PSI: Pemprov DKI Pangkas Anggaran Rehab Gedung Sekolah, tapi Pertahankan Formula E

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menjadi satu-satunya fraksi yang menyatakan penolakan keras terhadap penyelenggaraan Formula E pada 2020 nanti.

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menerapkan prinsip prioritas penganggaran saat mengusulkan penyelenggaraan Formula E.

Menurut PSI, ajang balap mobil listrik tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com