Ketua DPRD DKI Minta Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Kembalikan Gaji

Kompas.com - 10/12/2019, 15:37 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di lantai 10, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang merangkap jabatan agar mengembalikan uang atau gaji yang didapat selama rangkap jabatan.

Prasetio akan meminta laporan anggota yang merangkap jabatan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk mengetahui seberapa lama anggota tersebut menjabat.

"Ya kembalikan uang, nanti kita minta laporannya dari Bappeda. Ya, selama masa rangkap jabatan. Lumayan juga. Sekarang pak Anies kan sudah dua tahun. Berapa orang yang rangkap jabatan (selama Anies menjabat)," kata Prasetio saat dikonfirmasi, Selasa (10/12/2019).

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebutkan bahwa sejauh ini sudah ada empat sampai lima orang anggota TGUPP yang memiliki pekerjaan lain.

Dua di antaranya sudah meninggalkan jabatan selain TGUPP tersebut.

"Ada empat sampai lima orang yang double job ada juga dua yang sudah keluar. Sekarang yang di BUMD," ujar Prasetio.

Baca juga: Gaduh Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD hingga Terancam Diberhentikan

Menurut Prasetio, rangkap jabatan sendiri menyalahi aturan apalagi jabatan lainnya yang diduduki mengambil gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika ingin digaji APBD, maka harus ada satu jabatan yang dilepas.

"Ya enggak boleh lah. Masa satu orang kerja di dua tempat dengan satu APBD, kan enggak bisa," ucap dia.

Diketahui, anggota TGUPP DKI Jakarta Achmad Haryadi memiliki rangkap jabatan.

Selain menjadi anggota TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Haryadi juga menjabat sebagai dewan pengawas di tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta.

Hal itu diketahui saat Komisi E DPRD DKI Jakarta rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

"(Anggota TGUPP) atas nama Haryadi, dia menjadi Dewan Pengawas di tujuh rumah sakit DKI," ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Anggota TGUPP Rangkap Dewan Pengawas RSUD, Pemprov DKI Bilang Tugasnya Sama-sama Mengawasi

Tujuh RSUD yang dimaksud, yaitu RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSUD Pasar Minggu, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budi Asih, dan RSUD Duren Sawit.

Karena rangkap jabatan, Haryadi juga menerima gaji dua kali, yakni sebagai anggota TGUPP dan dewas tujuh rumah sakit.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X