KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Kompas.com - 10/12/2019, 17:52 WIB
Brosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018). KOMPAS.com/ DEAN PAHREVIBrosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018).


BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai pelengkap program BPJS Kesehatan.

Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut, BPJS Kesehatan punya beberapa celah layanan yang dapat ditambal oleh jaminan kesehatan daerah (jamkesda), seperti KS-NIK di Bekasi.

"Kita sih men-support Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Karena menurut hitungan kami, kalau dia menganggarkan jamkesda sekaligus menalangi iuran BPJS, anggaran kesehatannya jauh lebih besar," jelas Pahala kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan KS-NIK mulai 2020 mendatang.

Baca juga: Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

"Nanti namanya pembiayaan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi berbasis NIK. Nanti jalan di antara bagian-bagian yang tidak dicover oleh BPJS," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers, Senin (9/12/2019).

"Jadi misalnya pasien sakit, oleh BPJS hanya ditanggung 2 kali kontrol. Tapi dokter memberi rekomendasi 4 kali kontrol. Kekurangannya ini yang dilengkapi KS-NIK," imbuhnya.

Pahala menyatakan, skema seperti itu merupakan bentuk integrasi KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan nasional.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Skema itu, menurut Pahala, justru lebih bagus ketimbang Pemerintah Kota Bekasi bersikeras mempertahankan KS-NIK sebagai program kesehatan dengan manfaat yang sama persis dengan BPJS Kesehatan.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran dan klaim ganda rumah sakit terhadap KS-NIK dan BPJS kesehatan, warga Kota Bekasi juga tak dijamin akan dilayani ketika sakit di luar kemampuan Pemkot Bekasi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover? Lalu, banyak juga penyakit-penyakit yang miliaran," ujar Pahala.

"Kalau dia sakit butuh tindakan medisnya Rp 1 miliar bagaimana? Jamkesda kan kekuatannya tidak sebesar BPJS," imbuhnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Megapolitan
Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Korban Ledakan akibat Gas Bocor Lari Minta Tolong dalam Kondisi Penuh Luka Bakar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X