KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Kompas.com - 10/12/2019, 17:52 WIB
Brosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018). KOMPAS.com/ DEAN PAHREVIBrosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018).


BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai pelengkap program BPJS Kesehatan.

Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut, BPJS Kesehatan punya beberapa celah layanan yang dapat ditambal oleh jaminan kesehatan daerah (jamkesda), seperti KS-NIK di Bekasi.

"Kita sih men-support Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Karena menurut hitungan kami, kalau dia menganggarkan jamkesda sekaligus menalangi iuran BPJS, anggaran kesehatannya jauh lebih besar," jelas Pahala kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan KS-NIK mulai 2020 mendatang.

Baca juga: Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

"Nanti namanya pembiayaan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi berbasis NIK. Nanti jalan di antara bagian-bagian yang tidak dicover oleh BPJS," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers, Senin (9/12/2019).

"Jadi misalnya pasien sakit, oleh BPJS hanya ditanggung 2 kali kontrol. Tapi dokter memberi rekomendasi 4 kali kontrol. Kekurangannya ini yang dilengkapi KS-NIK," imbuhnya.

Pahala menyatakan, skema seperti itu merupakan bentuk integrasi KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan nasional.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Skema itu, menurut Pahala, justru lebih bagus ketimbang Pemerintah Kota Bekasi bersikeras mempertahankan KS-NIK sebagai program kesehatan dengan manfaat yang sama persis dengan BPJS Kesehatan.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran dan klaim ganda rumah sakit terhadap KS-NIK dan BPJS kesehatan, warga Kota Bekasi juga tak dijamin akan dilayani ketika sakit di luar kemampuan Pemkot Bekasi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover? Lalu, banyak juga penyakit-penyakit yang miliaran," ujar Pahala.

"Kalau dia sakit butuh tindakan medisnya Rp 1 miliar bagaimana? Jamkesda kan kekuatannya tidak sebesar BPJS," imbuhnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Capai 2.140, Paling Banyak di Kecamatan Periuk

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

UPDATE 29 Oktober: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta 379 Orang, Menurun dari Hari Sebelumnya

Megapolitan
UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 29 Oktober: Bertambah 11 Kasus Positif, 163 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Tambah 7 Unit, 10 Mobil Damkar Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Pabrik Busa Di Jatake Tangerang

Megapolitan
Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Bubarkan Tawuran Ormas di Tangerang, Kapolsek Ciledug Kena Sabetan Benda Tajam

Megapolitan
Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Pabrik Busa Terbakar di Kawasan Jatake Tangerang

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Bawaslu Tangsel Tindak 39 Pelanggaran Pilkada, Mayoritas Kasus Netralitas ASN

Megapolitan
Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Hari Kedua Libur Panjang, TMII Kedatangan 10.000 Pengunjung

Megapolitan
Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Remas Payudara Dua Perempuan, Seorang Pemuda di Depok Ditangkap Warga

Megapolitan
Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Lurah Cakung Timur Pastikan Libur Panjang Tak Hentikan Proses Normalisasi Kali Rawa Rengas

Megapolitan
Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Contraflow di Tol Japek Diperpanjangan hingga KM 65 Arah Cikampek

Megapolitan
Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Pasien RSUD Tarakan Tewas Bunuh Diri, Petugas Damkar Gagal Menyelamatkan

Megapolitan
Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Terpeleset, Pemancing Tewas Tenggelam di Danau Bekas Tambang Pasir

Megapolitan
Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Dua Kelompok Tawuran di Jatinegara, Kapolsek: Diduga karena Saling Ejek

Megapolitan
Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Rumah Kosong di Depok Ambruk Saat Hujan Deras dan Angin Kencang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X