Kompas.com - 10/12/2019, 17:52 WIB


BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai pelengkap program BPJS Kesehatan.

Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut, BPJS Kesehatan punya beberapa celah layanan yang dapat ditambal oleh jaminan kesehatan daerah (jamkesda), seperti KS-NIK di Bekasi.

"Kita sih men-support Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Karena menurut hitungan kami, kalau dia menganggarkan jamkesda sekaligus menalangi iuran BPJS, anggaran kesehatannya jauh lebih besar," jelas Pahala kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan KS-NIK mulai 2020 mendatang.

Baca juga: Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

"Nanti namanya pembiayaan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi berbasis NIK. Nanti jalan di antara bagian-bagian yang tidak dicover oleh BPJS," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers, Senin (9/12/2019).

"Jadi misalnya pasien sakit, oleh BPJS hanya ditanggung 2 kali kontrol. Tapi dokter memberi rekomendasi 4 kali kontrol. Kekurangannya ini yang dilengkapi KS-NIK," imbuhnya.

Pahala menyatakan, skema seperti itu merupakan bentuk integrasi KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan nasional.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Skema itu, menurut Pahala, justru lebih bagus ketimbang Pemerintah Kota Bekasi bersikeras mempertahankan KS-NIK sebagai program kesehatan dengan manfaat yang sama persis dengan BPJS Kesehatan.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran dan klaim ganda rumah sakit terhadap KS-NIK dan BPJS kesehatan, warga Kota Bekasi juga tak dijamin akan dilayani ketika sakit di luar kemampuan Pemkot Bekasi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover? Lalu, banyak juga penyakit-penyakit yang miliaran," ujar Pahala.

"Kalau dia sakit butuh tindakan medisnya Rp 1 miliar bagaimana? Jamkesda kan kekuatannya tidak sebesar BPJS," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asesmen terhadap Istri Ferdy Sambo Disebut Sudah Selesai, LPSK: Kami Tidak Bisa Lanjutkan

Asesmen terhadap Istri Ferdy Sambo Disebut Sudah Selesai, LPSK: Kami Tidak Bisa Lanjutkan

Megapolitan
Demo Buruh di Depan DPR/MPR RI Selesai, Jalan Gatot Subroto Kembali Dibuka

Demo Buruh di Depan DPR/MPR RI Selesai, Jalan Gatot Subroto Kembali Dibuka

Megapolitan
Kompor Ditinggal saat Memasak, Warung Makan hingga Salon Kecantikan Hangus Terbakar

Kompor Ditinggal saat Memasak, Warung Makan hingga Salon Kecantikan Hangus Terbakar

Megapolitan
Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Megapolitan
Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Megapolitan
Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Megapolitan
Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Megapolitan
Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Megapolitan
Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Megapolitan
Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Megapolitan
Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Megapolitan
6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

Megapolitan
Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Megapolitan
Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.