KPK Dukung Kartu Sehat Kota Bekasi Jadi Penambal Celah BPJS Kesehatan

Kompas.com - 10/12/2019, 17:52 WIB
Brosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018). KOMPAS.com/ DEAN PAHREVIBrosur Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Rabu (7/11/2018).


BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menggunakan layanan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebagai pelengkap program BPJS Kesehatan.

Kepala Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menyebut, BPJS Kesehatan punya beberapa celah layanan yang dapat ditambal oleh jaminan kesehatan daerah (jamkesda), seperti KS-NIK di Bekasi.

"Kita sih men-support Bekasi kalau jamkesda mereka bisa menambal yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Karena menurut hitungan kami, kalau dia menganggarkan jamkesda sekaligus menalangi iuran BPJS, anggaran kesehatannya jauh lebih besar," jelas Pahala kepada Kompas.com, Selasa (10/12/2019).

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana menyusun skema baru pelayanan KS-NIK mulai 2020 mendatang.

Baca juga: Duduk Perkara Pemkot Bekasi Tangguhkan Kartu Sehat dan Mau Tempuh Jalur Hukum

Skema baru ini disusun karena sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang jadi acuan KS-NIK saat ini harus diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 102.

"Nanti namanya pembiayaan layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi berbasis NIK. Nanti jalan di antara bagian-bagian yang tidak dicover oleh BPJS," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam konferensi pers, Senin (9/12/2019).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi misalnya pasien sakit, oleh BPJS hanya ditanggung 2 kali kontrol. Tapi dokter memberi rekomendasi 4 kali kontrol. Kekurangannya ini yang dilengkapi KS-NIK," imbuhnya.

Pahala menyatakan, skema seperti itu merupakan bentuk integrasi KS-NIK sebagai jaminan kesehatan daerah dengan BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan nasional.

Baca juga: Tumpang Tindih dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Bekasi Akan Susun Skema Baru Kartu Sehat

Skema itu, menurut Pahala, justru lebih bagus ketimbang Pemerintah Kota Bekasi bersikeras mempertahankan KS-NIK sebagai program kesehatan dengan manfaat yang sama persis dengan BPJS Kesehatan.

Selain berpotensi menimbulkan kerugian negara karena anggaran dan klaim ganda rumah sakit terhadap KS-NIK dan BPJS kesehatan, warga Kota Bekasi juga tak dijamin akan dilayani ketika sakit di luar kemampuan Pemkot Bekasi.

"Tanpa integrasi ke BPJS dan cuma mengandalkan jamkesda, saya yakin, yang kasihan masyarakatnya nanti. Kalau orang Bekasi sakit yang di Surabaya apa bisa dicover? Lalu, banyak juga penyakit-penyakit yang miliaran," ujar Pahala.

"Kalau dia sakit butuh tindakan medisnya Rp 1 miliar bagaimana? Jamkesda kan kekuatannya tidak sebesar BPJS," imbuhnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPBD: Banjir di Kota Bekasi Disebabkan Tumpukan Sampah Sumbat Aliran

BPBD: Banjir di Kota Bekasi Disebabkan Tumpukan Sampah Sumbat Aliran

Megapolitan
PPDB Jakarta 2021, Banyak Pendaftar Keluhkan Data Tak Sinkron ke Posko di Jakbar

PPDB Jakarta 2021, Banyak Pendaftar Keluhkan Data Tak Sinkron ke Posko di Jakbar

Megapolitan
Simak Panduan Isolasi Mandiri Bagi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di Sini

Simak Panduan Isolasi Mandiri Bagi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala di Sini

Megapolitan
Ada Penataan Kawasan, Jalan Manggarai Utara 1 Depan Lobi Stasiun Manggarai Ditutup Permanen

Ada Penataan Kawasan, Jalan Manggarai Utara 1 Depan Lobi Stasiun Manggarai Ditutup Permanen

Megapolitan
Rizieq: Sebenarnya Saya Enggan Ladeni JPU, Buang Waktu dan Ganggu Dakwah di Rutan Mabes Polri

Rizieq: Sebenarnya Saya Enggan Ladeni JPU, Buang Waktu dan Ganggu Dakwah di Rutan Mabes Polri

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Ditangkap di Jalan Tol Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Gadungan yang Ditangkap di Jalan Tol Jadi Tersangka dan Ditahan

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Sesak Napas Ditolak Puskesmas di Pondok Aren karena RS Rujukan Penuh

Pasien Covid-19 yang Sesak Napas Ditolak Puskesmas di Pondok Aren karena RS Rujukan Penuh

Megapolitan
Rizieq Shihab Nilai Replik Jaksa Berisi Curhat Penuh Emosi dan Tidak Berkualitas

Rizieq Shihab Nilai Replik Jaksa Berisi Curhat Penuh Emosi dan Tidak Berkualitas

Megapolitan
Situs PPDB Gangguan, Orangtua Siswa Daftar Langsung di SDN Tangerang 06

Situs PPDB Gangguan, Orangtua Siswa Daftar Langsung di SDN Tangerang 06

Megapolitan
Pernah Sebut Jaksa Dungu dan Pandir, Rizieq Shihab: Jangan Diambil Hati, apalagi Jadi Dendam

Pernah Sebut Jaksa Dungu dan Pandir, Rizieq Shihab: Jangan Diambil Hati, apalagi Jadi Dendam

Megapolitan
Dorong Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Kelurahan Ancol Bagi-bagi Sayur dan Sembako

Dorong Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Kelurahan Ancol Bagi-bagi Sayur dan Sembako

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Rizieq Shihab Nasihati Jaksa

Sampaikan Duplik, Rizieq Shihab Nasihati Jaksa

Megapolitan
PPDB SD Jalur Zonasi Dibuka, SDN Tangerang 06 Mulai Ramai Pendaftar Luring

PPDB SD Jalur Zonasi Dibuka, SDN Tangerang 06 Mulai Ramai Pendaftar Luring

Megapolitan
Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kembali Bertambah Jadi 5.730 Orang

Pasien Covid-19 di RS Wisma Atlet Kembali Bertambah Jadi 5.730 Orang

Megapolitan
Gagal Hipnotis Korban, Dua Pencuri Motor Jadi Bulan-bulanan Warga

Gagal Hipnotis Korban, Dua Pencuri Motor Jadi Bulan-bulanan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X