Datangi Gedung DPRD, Warga Bekasi Protes Integrasi KS-NIK dengan BPJS Kesehatan

Kompas.com - 12/12/2019, 13:35 WIB
Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANPuluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai Harimau Patriot menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) untuk memprotes wacana integrasi Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) dengan BPJS Kesehatan yang berbayar.


BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan warga Kota Bekasi yang mengatasnamakan diri sebagai "Harimau Patriot" menggeruduk gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019) siang.

Mereka hendak memprotes DPRD Kota Bekasi berkaitan dengan polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).

Sebagai informasi, KS-NIK tengah jadi polemik karena harus diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

Diketahui, KS-NIK gratis, tak seperti BPJS Kesehatan yang ada iuran bulanannya sehingga warga keberatan atas hal tersebut.

Sedangkan DPRD Kota Bekasi setuju jika KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan.

"Kami minta Ketua DPRD Kota Bekasi mendukung program KS-NIK! Kami hanya meminta, Ketua DPRD menemui kami di sini! Kami tidak mau diskusi di dalam, kami akan jemput ke dalam kalau memang keinginan beliau," seru pendemo di halaman gedung DPRD Kota Bekasi.

Baca juga: Wali Kota Bekasi: Integrasi Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan Tidak Efisien

"Kartu Sehat saat ini dibutuhkan sekali bagi warga Kota Bekasi. Tapi dengan entengnya, Ketua DPRD bilang bahwa sudah tidak perlu lagi. Kami minta klarifikasi!" seru pendemo lagi.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, puluhan warga Harimau Patriot terdiri dari berbagai pemuda, bapak-bapak, hingga emak-emak.

Mereka mengacungkan spanduk bertuliskan "KS-NIK Pro Rakyat", "Rakyat butuh KS-NIK", "KS-NIK Harga Mati".

Mereka berulang kali menyetel tembang ciptaan Iwan Fals dan menyanyikannya serempak, seperti nomor "Surat untuk Wakil Rakyat", "Tikus Kantor", dan " Bongkar".

Puluhan polisi dan anggota Satpol PP mengepung mereka yang terus mendesak masuk mendekati kantor dewan bersama mobil komandonya.

Dalam orasinya, para pengunjuk rasa terus mendesak Ketua DPRD kota Bekasi, Chairoman Juwono Putro menemui mereka.

"Jika dalam 10 menit Ketua DPRD tidak menemui kami, kami yang akan masuk ke dalam! Setuju?" seru pimpinan orasi.

"Setuju!" sahut pengunjuk rasa.

Baca juga: Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Hingga pukul 12.54 WIB, Chairoman belum juga tampak batang hidungnya.

Dua perwakilan pengunjuk rasa memutuskan masuk ke kantor dewan untuk menjemput politikus PKS itu.

Namun, tak jelas kapan Chairoman menyampaikan bahwa program KS-NIK sudah tak perlu lagi, seperti yang diklaim para pengunjuk rasa.

Pemerintah Kota Bekasi saat ini tengah menyusun skema baru menyiasati keharusannya mengintegrasikan program KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan.

Skema ini masih dirancang dan rencananya akan diterapkan pada 2020.

Namun, Pemkot Bekasi masih menempuh jalur hukum dengan menggugat Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2018 yang mengatur soal integrasi jaminan kesehatan daerah ke nasional, yang dianggap sejenis "monopoli" pemerintah pusat.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Akhir Pekan, Kasus Harian Covid-19 Kota Bogor Tembus 1.000 Orang

Megapolitan
UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

UPDATE 19 September: Bertambah 932, Kasus Positif Covid-19 di DKI Jadi 61.807

Megapolitan
Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Ungkap Kasus Pelecehan dan Pemerasan Penumpang, Pihak Bandara Persilakan Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Rektor IPB University Positif Covid-19

Rektor IPB University Positif Covid-19

Megapolitan
Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Positif Covid-19, Jenazah Camat Kelapa Gading Dimakamkan di TPU Pondok Ranggon

Megapolitan
Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Camat Kelapa Gading Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Hilang Selama Sehari, Jasad Remaja Putri Ditemukan di Sungai Citarum

Megapolitan
Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Hingga Hari Kelima PSBB DKI, Pemprov Tutup Sementara 37 Perusahaan

Megapolitan
Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Kimia Farma Telusuri Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Klaster Dinkes DKI Jakarta, 22 Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

6 Pejabat Pemprov DKI Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Daftar Klaster Covid-19 Terbesar di Jakarta, 252 Kasus Ada di Kemenkes

Megapolitan
Ketika Anggota Ormas Mengaku 'Aparat' Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Ketika Anggota Ormas Mengaku "Aparat" Tolak Patuhi Larangan Makan di Tempat...

Megapolitan
2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

2 Kasus Positif Covid-19 di KPU Tangsel dan Nasib Pilkada 2020...

Megapolitan
Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Cerita LHI Mengalami Kekerasan Seksual Saat Rapid Test di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X