Rusunami DP 0 Rupiah Sepi, Anggota DPRD DKI Minta BI Checking Dipermudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menilai Pemprov DKI harus proaktif membuat kelonggaran syarat pembelian rumah susun sederhana milik (rusunami) down payment (DP) Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur.

Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia agar masyarakat yang mendaftar membeli rusunami DP Rp 0 diringkankan dalam proses BI checking. 

BI checking biasa dilakukan dalam proses pengajuan kredit rumah untuk menelusuri kemampuan bayar calon debitur. 

Calon debitur itu akan diperiksa cicilan yang sedang berjalan untuk memastikan tak terjadi kredit macet di kemudian hari.

"Misalnya BI checking harus ada juga menanyakan ke BI bagaimana untuk meringankan masyarakat yang ingin mengambil DP 0 itu," kata Judistira saat dihubungi, Jumat (13/12/2019).

Baca juga: Fasilitas di Rusunami DP Rp 0 Cilangkap, Sekolah hingga Akses Transjakarta

Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa sedari awal persiapan Pemprov DKI saat membangun rusunami DP Rp 0 kurang matang.

"Nah itu tadi saya sampaikan kelihatannya dari awal kurang persiapan kurang matang dalam mengevaluasi kemampuan masyarakat," tutur kakak Artis Nia Ramadhani ini.

Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan beralasan, unit yang benar-benar terjual masih sedikit karena baik Sarana Jaya, unit fasilitasi pemilikan rumah sejahtera (UFPRS), dan Bank DKI sangat berhati-hati menjual rusunami itu lantaran tidak ingin salah sasaran.

Baca juga: Ini Penyebab Rusunami DP Rp 0 Pondok Kelapa Sepi Penghuni

"Kan begini, kami kan diminta supaya hati-hati jangan salah sasaran. Karena bagaimana pun juga ini ada subsidi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Yoory saat dikonfirmasi, Minggu (8/12/2019) malam.

"Jangan sampai orang-orang yang enggak boleh menikmati subsidi akhirnya kami berikan. Kami kan jaga betul itu, makanya mereka ada tahap 2 verifikasi kan," imbuhnya.

Yoory mengklaim, peminat rusunami itu hingga 7.000 orang.

Sedangkan, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan, sejumlah pemohon dinyatakan gagal lolos verifikasi KPR di bank karena terhambat kredit 'macet' kebutuhan lainnya.

"Ini kan program membuat masyarakat yang tidak mampu mencicil di bank itu bisa mencicil. Kan cicilannya sekitar Rp 2,5 juta yah (hunian Samawa Pondok Kelapa), terkadang masalahnya adalah prioritas konsumsi. Mereka yang kadang masih sisa uang Rp 3 juta, sudah cicil motor duluan. Kalau cicil motor Rp 1,5 juta kan sisanya untuk ngambil rumah kan susah gitu yah," kata Dzikran di lokasi pembangunan Menara Samawa DP Rp 0 di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Selain itu, Dzikran menambahkan, sejumlah pemohon juga ada yang memiliki kredit online berbunga besar. Sehingga hal itu juga membuat KPR hunian DP Rp 0 tidak disetujui Bank DKI.

"Bank bisa menilai besar gaya hidupnya berapa, kemudian pengeluarannya berapa kalau memang cukup bagus keuangannya itu bisa disetujui. Hati-hati juga banyak juga masyarakat yang ikut kredit online yang syaratnya sangat mudah, bisa langsung disetujui pinjamannya dengan bunga besar, terjerat dan itu yang jadi kredit macet dan itu yang membuat tidak disetujui oleh Bank DKI," ujar Dzikran.

Ada dua kriteria syarat yang harus dipenuhi untuk membeli rusunami DP Rp 0, yakni:

Syarat pendaftaran umum:

1. Warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun

2. Tidak pernah menerima subsidi rumah

3. Belum punya rumah sendiri

4. Taat membayar pajak

5. Prioritas bagi warga yang telah menikah

6. Berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulan

7. Warga yang terpilih wajib memiliki rekening Bank DKI

Syarat pendaftaran administrasi:

1. Kartu keluarga (KK) DKI Jakarta

2. KTP DKI Jakarta yang menunjukkan minimal telah 5 tahun tinggal di Jakarta

3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

4. Surat nikah atau akta nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bagi yang menikah

5. Surat pernyataan atau keterangan tidak pernah menerima subsidi kepemilikan rumah dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah

6. Surat keterangan belum memiliki rumah sendiri dari kelurahan.