Jika Ingin Menaturalisasi Sungai, Pemprov DKI Harus Siapkan Drainase hingga Pembebasan Lahan

Kompas.com - 09/01/2020, 19:37 WIB
Kawasan bantaran kali Ciliwung di Pajeten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONKawasan bantaran kali Ciliwung di Pajeten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Insinyur Hidrologi Indri Mahadiraka menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika ingin menerapkan program naturalisasi di sungai-sungai di Jakarta.

Pertama, naturalisasi bisa diterapkan ketika drainase yang ada di Jakarta sudah dalam kondisi bagus dan baik.

"Dia harus memiliki area yang drainasenya sudah bagus. Drainase di sini maksudnya gorong-gorong ya, sistem berjalan airnya lah," ucap Indri usai Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Banjir 2020, apa solusimu, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: 8 Fakta Proyek Normalisasi Ciliwung, Dimulai Zaman Jokowi hingga Mandek Era Anies

Kedua, clearing flat plain atau area bantaran sungai harus berjarak minimal 30 meter dari bibir sungai sehingga mau tidak mau harus dilakukan pembebasan lahan.

"Flat plain untuk sungai dangkal sekitar 30 meter. Pokoknya 30 meter, jadi ada pembebasan lahan juga dong. Itu daerah bantaran," kata dia.

Sedangkan untuk normalisasi sungai yang berdasar pada pembuatan beton dikawatirkan oleh sejumlah pihak karena bisa mematikan ekosistem.

Baca juga: Anies: Mau Naturalisasi, Mau Normalisasi, Tidak Ada Konflik

Padahal, menurut dia, jika pun Pemprov DKI ingin menerapkan normalisasi sepenuhnya, tetap bisa saja asalkan berinovasi dengan menanam tumbuhan.

"Kekhawatiran mengenai normalisasi adalah betonisasi jadi mematikan vegetasi segala macam ekosistem. Padahal, kita bisa menanam vegetasi di sampingnya, di belakangnya. Menurut ku, masih ada banyak cara dan inovasi yang bisa dieksplor," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mendukung program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian PUPR.

Baca juga: Ahli: Soal Normalisasi dan Naturalisasi Kita Enggak Harus Memilih

Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Anies menyatakan, sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta.

Anies dan Basuki akan saling membantu.

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MRT Jakarta: Banyak Cagar Budaya Jadi Tantangan Pembangunan Fase 2A

MRT Jakarta: Banyak Cagar Budaya Jadi Tantangan Pembangunan Fase 2A

Megapolitan
Penyerangan Geng Motor di Jagakarsa, Bawa Belasan Celurit hingga Seorang Terluka

Penyerangan Geng Motor di Jagakarsa, Bawa Belasan Celurit hingga Seorang Terluka

Megapolitan
Satu Rumah di Tambora Terbakar, Diduga karena Korsleting Kabel Mesin Jahit

Satu Rumah di Tambora Terbakar, Diduga karena Korsleting Kabel Mesin Jahit

Megapolitan
Ketentuan dan Jam Operasional Usaha Pariwisata Selama Ramadhan 2021 di Jakarta

Ketentuan dan Jam Operasional Usaha Pariwisata Selama Ramadhan 2021 di Jakarta

Megapolitan
Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Kantongi Sejumlah Nama yang Rugikan Negara Rp 1 Miliar Lebih

Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Tangsel, Kejari Kantongi Sejumlah Nama yang Rugikan Negara Rp 1 Miliar Lebih

Megapolitan
Ambulans Kimia Farma Terobos Lampu Merah Sebelum Kecelakaan, Sedang Tak Bawa Pasien

Ambulans Kimia Farma Terobos Lampu Merah Sebelum Kecelakaan, Sedang Tak Bawa Pasien

Megapolitan
Masa Jabatan Tinggal Setahun, Anies Diminta Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Masa Jabatan Tinggal Setahun, Anies Diminta Tuntaskan Program Rumah DP Rp 0

Megapolitan
Tarik Ulur Revitalisasi Tugu Pamulang, Pemprov Banten Tak Punya Anggaran dan Minta Pembongkaran

Tarik Ulur Revitalisasi Tugu Pamulang, Pemprov Banten Tak Punya Anggaran dan Minta Pembongkaran

Megapolitan
UPDATE 15 April: Tambah 20 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 April: Tambah 20 Kasus di Kota Tangerang, 221 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Tenaga Kesehatan Khawatir Akan Terjadi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Tenaga Kesehatan Khawatir Akan Terjadi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Koboi dan Pemotor Berdamai, Kasus Kepemilikan Senjata Tetap Diproses

Pengemudi Fortuner Koboi dan Pemotor Berdamai, Kasus Kepemilikan Senjata Tetap Diproses

Megapolitan
Sempat Tak Bisa Diakses, Aplikasi Perpanjangan SIM Online Kini Sudah Bisa Digunakan

Sempat Tak Bisa Diakses, Aplikasi Perpanjangan SIM Online Kini Sudah Bisa Digunakan

Megapolitan
Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Aksi Petugas Derek Liar Paksa Sopir Truk di Tol yang Berujung Penangkapan

Megapolitan
Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Jembatan yang Jadi Akses Pemuda Tawuran di Johar Baru...

Megapolitan
Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Aparat dan Kementerian Turun Tangan, Babak Baru Dugaan Korupsi Damkar yang Diungkap Sandi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X