Normalisasi-Naturalisasi, Mana yang Terbaik untuk Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Normalisasi dan naturalisasi masih kerap diperdebatkan mana yang baik diterapkan di DKI Jakarta untuk penanggulangan banjir.

Normalisasi sendiri sudah diterapkan sejak zaman Jokowi. Program normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan karena banjir besar melanda Jakarta pada 2012.

Normalisasi untuk melebarkan sungai dengan pemasangan turap beton dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Ibu Kota.

Sedangkan naturalisasi digadang-gadang sebagai pengganti normalisasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: [POPULER JABODETABEK] Fakta Baru Kasus Lamborghini | Normalisasi Ala Anies | Tips Hadapi Debt Collector

Menurut dia, naturalisasi pelebaran sungai namun mengembalikan kepada kondisi alamiah sungai. Namun, dari kedua program tersebut mana kah yang terbaik?

Ahli: bisa terapkan dua-duanya

Menurut Insinyur Hidrologi Indri Mahadiraka, keduanya bisa diterapkan di Jakarta tanpa harus memilih.

"Jadi sebenarnya kita enggak harus memilih antara keduanya, karena tujuannya untuk mengalirkan air, mengembalikan fungsi sungainya lah. Keduanya baik, namun memiliki prasyarat masing-masing," ucap Indri dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Banjir 2020, Apa Solusimu", di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Normalisasi Berkonsep Betonisasi, Walhi: Berpotensi Memperparah Banjir

Yang diperlukan, kata dia, adalah menyesuaikan kondisi sungai apakah cocok dengan naturalisasi atau normalisasi.

"Kenapa kita tidak menyesuaikan kondisi sungai seperti apa? Cocoknya pakai apa? Itu yang kita lakukan, jadi tidak harus memilih salah satu dari keduanya," ujarnya.

Hal yang paling terpenting, menurut Indri, saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus meninggkatkan sistem peringatan dini untuk warga terutama di stasiun-stasiun atau pintu air.

Masalah banjir pun tak bisa saling lempar dan mesti dikerjakan lintas institusi bahkan dikerjakan secara bersama-sama.

"Masalah banjir ini masalah multipoint dan multistakeholder. Seperti infrastruktur perlu diperbaiki, sungai perlu direvitalisasi. Menurut saya pribadi yang perlu ditingkatkan itu early warning system-nya," jelas Indri.

"Karena kalau ini sudah terjadi bertahun-tahun kenapa tidak integrasi misal di stasiun-stasiun hujannya kita sudah diperkirakan akan terjadi apa jadi orang bisa bersiap," lanjutnya.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Kata Anies

Anies pun menyebutkan bahwa keduanya bisa diterapkan di Jakarta.

Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mendukung program pelebaran sungai yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemprov DKI akan mendukung program tersebut dengan konsep apa pun, baik normalisasi maupun naturalisasi sungai.

Anies menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pelebaran sungai di Jakarta. Anies dan Basuki akan saling membantu.

Baca juga: Anies: Mau Naturalisasi, Mau Normalisasi, Tidak Ada Konflik

"Beliau (Basuki) juga menyampaikan mana-mana yang mau naturalisasi, kami (Pemprov DKI) bantu, mana-mana yang normalisasi, kami bantu. Jadi enggak ada itu yang namanya dikonflikkan di kami," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan, normalisasi dan naturalisasi sama saja. Kedua konsep itu sama-sama bertujuan untuk melebarkan sungai.

Anies juga memilih kata "pelebaran" saat ditanya soal pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

"Yang pelebaran sungai, pelebaran, netral tuh. Pelebaran sungai itu jadi kami yang nanti akan melakukan pembayaran," kata dia.

Anies berujar, Pemprov DKI akan berupaya membebaskan lebih banyak lahan untuk pelebaran sungai pada tahun ini.

Tak ada perbedaan pandangan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengaku bahwa sudah tak ada perbedaan pandangan tentang normalisasi dan

naturalisasi sungai antara dirinya Anies.

Basuki mengaku sudah duduk bersama Anies untuk membahas program tersebut. Menurut dia, dalam diskusi dengan Anies, program normalisasi atau naturalisasi pada intinya adalah pelebaran bantaran sungai.

"Tidak ada bedanya antara naturalisasi dan normalisasi. Kenapa? Karena semuanya butuh pelebaran sungai, itu intinya. Ini yang disampaikan dalam rapat," kata Basuki usai rapat dengan Presiden Jokowi, yang juga dihadiri Anies, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Cerita Djarot Atasi Banjir dengan Bangun RTH hingga soal Naturalisasi dan Normalisasi

Basuki mengaku akan turun bersama Anies memantau kondisi lapangan sungai mulai dari Sukamahi-Ciawi sampai ke Jakarta.

Menurut dia, sejak awal tak ada masalah dengan program normalisasi atau naturalisasi. Basuki menyebut selama ini hanya sebatas perbedaan terminologi saja.

Bahkan, kata Basuki, Anies mengakui jika tikungan sungai tak dibeton, maka air akan meluap.

"Tidak ada perbedaan yang mendasar. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau enggak dibeton akan jebol," ujarnya.

Basuki menyebut program normalisasi atau naturalisasi ini tak hanya dilakukan di Sungai Ciliwung, tetapi juga 13 sungai lainnya seperti Pesanggrahan, Angke, Sunter, hingga Mookervart.