Soal Anies Baswedan Diminta Lengser, Dapatkah Kepala Daerah Mengundurkan Diri?

Adapun, Pasal 78 Ayat 2 menjelaskan terkait alasan pemberhentian seorang kepala negara. Pasal 78 Ayat 2 berbunyi, Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa jabatannya;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;

d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

e. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;

Baca juga: Saat Massa Pro dan Kontra Anies Beradu soal Banjir Jakarta

f. Melakukan perbuatan tercela;

g. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau

i. Mendapatkan sanksi pemberhentian

Adapun, Pasal 79 mengatur tentang proses pemberhentian seorang kepala negara. Proses pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Kendati demikian, pimpinan DPRD tidak memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

Berikut bunyi Pasal 79 yang mengatur proses pemberhentian kepala daerah.

Pasal 79 Ayat 1 berbunyi pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Baca juga: Survei Populi Center: Naturalisasi Era Anies atau Normalisasi Era Ahok, Mana yang Lebih Diterima Masyarakat?

Pasal 79 Ayat 2 berbunyi dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 79 Ayat 3 berbunyi, dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.