Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Kompas.com - 22/01/2020, 21:09 WIB
Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, telah memberikan bantuan uang tunai Rp 2 juta terhadap para keluarga korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Tangsel. Hal itu dikatakan pada saat berada di wilayah Serpong, Tangsel, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, telah memberikan bantuan uang tunai Rp 2 juta terhadap para keluarga korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Tangsel. Hal itu dikatakan pada saat berada di wilayah Serpong, Tangsel, Rabu (15/1/2020).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapus tenaga honorer.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, telah menerima informasi tentang aturan penghapusan tenaga honorer tersebut.

Jika nantinya pegawai honorer dihapuskan dan akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia berharap gajinya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berharap gaji atau insentif bagi PPPK ini menjadi tanggungan APBN," kata Benyamin saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (20/1/2020).

Baca juga: Setelah Dihapus, Bagaimana Nasib Pegawai Honorer di Tangsel?

Sehingga, kata Benyamin, anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggaji para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 8.000 dapat dialokasikan ke pos lain.

"Sehingga kita bisa alokasi belanja pegawai untuk honorer yang selama ini kita bisa alokasikan ke yang lain," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan penghapusan tenaga honorer telah ditetapkan dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Pegawai Honorer Dihapus, Disdik Tangsel Minta 1.800 Guru Diangkat Jadi ASN atau PPPK

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X