Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN

Kompas.com - 22/01/2020, 21:09 WIB
Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, telah memberikan bantuan uang tunai Rp 2 juta terhadap para keluarga korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Tangsel. Hal itu dikatakan pada saat berada di wilayah Serpong, Tangsel, Rabu (15/1/2020). KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiWakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, telah memberikan bantuan uang tunai Rp 2 juta terhadap para keluarga korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Tangsel. Hal itu dikatakan pada saat berada di wilayah Serpong, Tangsel, Rabu (15/1/2020).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapus tenaga honorer.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, telah menerima informasi tentang aturan penghapusan tenaga honorer tersebut.

Jika nantinya pegawai honorer dihapuskan dan akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia berharap gajinya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita berharap gaji atau insentif bagi PPPK ini menjadi tanggungan APBN," kata Benyamin saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (20/1/2020).

Baca juga: Setelah Dihapus, Bagaimana Nasib Pegawai Honorer di Tangsel?

Sehingga, kata Benyamin, anggaran yang selama ini dikeluarkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggaji para pegawai honorer yang jumlahnya mencapai 8.000 dapat dialokasikan ke pos lain.

"Sehingga kita bisa alokasi belanja pegawai untuk honorer yang selama ini kita bisa alokasikan ke yang lain," ucapnya.

Sebelumnya, penetapan penghapusan tenaga honorer telah ditetapkan dalam rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Pegawai Honorer Dihapus, Disdik Tangsel Minta 1.800 Guru Diangkat Jadi ASN atau PPPK

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud adalah UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah-daerah masih mengangkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Penyebar Video Syur Mirip Artis GL Raup Rp 75 Juta dari Komersialisasi Konten

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Vaksinasi Covid-19 Lansia Digelar di Sekolah Tiap Kecamatan di Jakpus

Megapolitan
UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 1 Maret 2021: Tambah 2.058 Kasus, 9.756 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

UPDATE 1 Maret: Bertambah 77 Kasus Positif, 2 Pasien Covid-19 Meninggal di Tangsel

Megapolitan
Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Jennife Jill Direhab, Polisi Pastikan Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Sering Jadi Lahan Parkir Liar, Rel Petak Jalan Nambo-Cibinong Disterilkan dari Aktivitas Warga

Megapolitan
13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

13.000 Pelayan Publik Terima Vaksin CoronaVac, Hari Ini Khusus Pedagang di Pasar dan Mal

Megapolitan
GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

GeNose Berlaku 1 April di Bandara Soekarno-Hatta, AP II Masih Lakukan Persiapan

Megapolitan
Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Penyebab Pengendalian Banjir Kali Cakung di Bekasi Tak Selesai Tahun Ini

Megapolitan
Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Ada Pajak 0 Persen Mobil Baru, Fraksi PDI-P Pertanyakan Anies Soal Larangan Penggunaan Mobil di Atas 10 Tahun

Megapolitan
23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

23,6 Ton Garam Sudah Ditebar di Atas Selat Sunda demi Cegah Banjir di Jabodetabek

Megapolitan
Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Dinkes DKI: Data Covid-19 yang Tertunda dari Kemenkes Sudah Otomatis Masuk

Megapolitan
Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Millen Cyrus Diserahkan ke BNN, Polisi: Obat Benzo Sesuai Resep Dokter

Megapolitan
Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Kembali Diamankan Polisi, Millen Cyrus Klaim Diberi Benzo oleh BNN

Megapolitan
Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Sebut Jalur Sepeda Permanen sebagai Awal yang Baik, MTI: Perjalanan Masih Panjang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X