Kompas.com - 28/01/2020, 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

"Kami mengajukan banding," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Yayan berujar, Pemprov DKI saat ini masih menyusun memori banding untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Dalam memori banding tersebut, Pemprov DKI akan menjelaskan prosedur yang dilalui untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F.

"Kami memperkuat alasan-alasan kami, meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kami kalahnya di prosedur, ada yang terlewati. Kalau kewenangan, kewenangan Pak Gubernur," kata Yayan.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan SK Gubernur Anies terkait pencabutan izin  reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

PT Agung Dinamika Perkasa diketahui menggugat SK Anies tersebut.

Baca juga: Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Khusus Terhadap Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo," demikian bunyi putusan dikutip dari situs web resmi PTUN Jakarta, sipp. ptun-jakarta.go.id, Senin (27/1/2020).

Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F.

PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Stok Pangan di Tangsel Aman Jelang Lebaran meski Harga Naik

Megapolitan
1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

1,2 Juta Warga Tinggalkan Jakarta, Polda Metro Jaya Siapkan Swab Antigen Mobile untuk Arus Balik

Megapolitan
Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Terserang Stroke, Seorang Ibu di Cilandak Teriak Minta Tolong Selam 3 Jam

Megapolitan
Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Gara-gara Kasus Dugaan Pengeroyokan TNI-Polri, Obama Cafe Ditutup

Megapolitan
John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Pemkot Tangsel Minta Warga Tidak Gelar Halalbihalal

Megapolitan
Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Masjid Raya Jakarta Islamic Centre Dibuka untuk Shalat Id dengan Kapasitas 50 Persen

Megapolitan
Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X