PTUN Batalkan SK Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, Anies Ajukan Banding

Kompas.com - 28/01/2020, 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan surat keputusan (SK) pencabutan izin reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

"Kami mengajukan banding," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Yayan berujar, Pemprov DKI saat ini masih menyusun memori banding untuk disampaikan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Baca juga: PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Dalam memori banding tersebut, Pemprov DKI akan menjelaskan prosedur yang dilalui untuk membatalkan izin reklamasi Pulau F.

"Kami memperkuat alasan-alasan kami, meyakinkan hakim bahwa apa yang sudah kami kerjakan itu prosedurnya sudah sesuai. Itu kan kami kalahnya di prosedur, ada yang terlewati. Kalau kewenangan, kewenangan Pak Gubernur," kata Yayan.

Sebelumnya, PTUN Jakarta membatalkan SK Gubernur Anies terkait pencabutan izin  reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

PT Agung Dinamika Perkasa diketahui menggugat SK Anies tersebut.

Baca juga: Gugatan Reklamasi Pulau M, Gubernur Anies Menang di Tingkat Banding

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Khusus Terhadap Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo," demikian bunyi putusan dikutip dari situs web resmi PTUN Jakarta, sipp. ptun-jakarta.go.id, Senin (27/1/2020).

Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F.

PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penataan 4 Stasiun Dihentikan Sementara karena Wabah Corona

Penataan 4 Stasiun Dihentikan Sementara karena Wabah Corona

Megapolitan
Fokus Nurmansjah dan Riza jika Jadi Wagub, Bantu Anies Tangani Corona

Fokus Nurmansjah dan Riza jika Jadi Wagub, Bantu Anies Tangani Corona

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

[POPULER JABODETABEK] Pendataan Pegawai Kena PHK Imbas Corona di DKI | Kronologi Perampok Tewas karena Corona

Megapolitan
Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Cerita Pegawai PO Bus Kehilangan Pekerjaan karena Pandemi Covid-19...

Megapolitan
Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Mereka yang Berjuang dalam Pekerjaannya di Tengah Wabah Corona...

Megapolitan
Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Walkot Jakbar Klaim Ada Kelurahan di Wilayahnya yang Nol Kasus Covid-19, Ini Datanya

Megapolitan
Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Warga Kemayoran Sediakan Sarapan Gratis untuk Ojol dan Sopir Bajaj

Megapolitan
Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Akibat Covid-19, Rerata Penumpang KRL Turun hingga 220.000 Penumpang Per Hari

Megapolitan
Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI,  Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Jika Terpilih Sebagai Wagub DKI, Riza Patria Utamakan Komunikasi Pemprov dan Pempus

Megapolitan
145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

145 Orang di Jakbar Terinfeksi Corona, Wali Kota Minta Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

PMI Kota Bekasi Steril dari Virus Corona, Donor Darah Tak Perlu Cemas

Megapolitan
Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Kronologi Tewasnya Perampok Toko Emas di Tamansari karena Virus Corona

Megapolitan
Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Jumlah Penumpang Menurun, KRL Kembali Ubah Jam Operasi

Megapolitan
Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Paparkan Program Sebagai Cawagub DKI, Nurmansjah Bicara Transparansi Anggaran hingga Efisiensi Birokrasi

Megapolitan
Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Cegah Penyebaran Corona, Ruang Tahanan di Polres Jakbar Rutin Disemprot Disinfektan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X