PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Kompas.com - 27/01/2020, 16:14 WIB
Tampak proses reklamasi Pulau F di pesisir utara Jakarta masih berlangsung pada Rabu (13/7/2016). Pengerjaan salah satu dari belasan pulau untuk reklamasi, Pulau G, dihentikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena ditemukan banyak pelanggaran. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERATampak proses reklamasi Pulau F di pesisir utara Jakarta masih berlangsung pada Rabu (13/7/2016). Pengerjaan salah satu dari belasan pulau untuk reklamasi, Pulau G, dihentikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena ditemukan banyak pelanggaran.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pencabutan izin  reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

PT Agung Dinamika Perkasa diketahui menggugat SK Anies tersebut.

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Khusus Terhadap Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo," demikian bunyi putusan dikutip dari situs web resmi PTUN Jakarta, sipp. ptun-jakarta.go.id, Senin (27/1/2020).

Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F.


Baca juga: Anies Yakin Izin Reklamasi Pulau F, I, dan K Tak Sesuai Prosedur

PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020.

Selain PT Agung Dinamika Perkasa, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, dan PT Jaladri Kartika Pakci juga menggugat SK yang sama ke PTUN Jakarta.

PT Taman Harapan Indah menggugat SK tersebut yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

PTUN mengabulkan gugatan pengembang pulau H tersebut. Anies pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Baca juga: SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN

Namun, PTTUN menolak banding Anies. Dalam putusannya, PTTUN Jakarta tetap membatalkan SK Anies Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Putusan ini mewajibkan Anies mencabut SK Nomor 1409 Tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Anies pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Puluhan Ojol Datangi Polres Jaktim Minta Polisi Tindak Mata Elang

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Diperiksa Polisi, Tas Mencurigakan di Kembangan Berisi Buku hingga Kerupuk

Megapolitan
Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Dua Dosen Ditangkap Disangka Cemarkan Nama Baik Rektor Unima

Megapolitan
Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Kronologi Keributan Kelompok Ojol dengan 2 Mata Elang di Rawamangun

Megapolitan
Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Polisi Periksa Tas Hitam Mencurigakan yang Tergeletak di Jalan Mawar Kembangan

Megapolitan
Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Saksi: Seorang Pengemudi Ojol Terluka Sayat Saat Ribut dengan Mata Elang

Megapolitan
Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Kasus Pemukulan Kucing hingga Mati di Bekasi Berakhir Damai

Megapolitan
Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Sidang Dugaan Kriminalisasi Sopir Taksi Online, Saksi Bantah Keterangan dalam BAP

Megapolitan
Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Polisi Anjurkan Sopir Taksi Online Ari Darmawan Serahkan Uang Jutaan Rupiah untuk Berdamai

Megapolitan
BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

BMKG: Wilayah Jabotabek Diprediksi Hujan Disertai Angin Kencang Malam Ini

Megapolitan
DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

DPR Panggil Ketua DPRD DKI untuk Diskusi soal Revitalisasi TIM

Megapolitan
Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Dipicu Masalah Kredit Motor, Mata Elang dan Pengemudi Ojol Ribut di Rawamangun

Megapolitan
Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Pembuat Kosmetik Ilegal di Depok Racik Bahan Kimia Berdasar Pengalaman Kerja

Megapolitan
Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Pemukul Kucing hingga Mati di Bekasi Tidak Ditahan

Megapolitan
Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Kosmetik Ilegal Produksi di Depok Diedarkan ke Dokter Kulit hingga Klinik Kecantikan di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X