PTUN Batalkan SK Anies soal Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

Kompas.com - 27/01/2020, 16:14 WIB
Tampak proses reklamasi Pulau F di pesisir utara Jakarta masih berlangsung pada Rabu (13/7/2016). Pengerjaan salah satu dari belasan pulau untuk reklamasi, Pulau G, dihentikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena ditemukan banyak pelanggaran. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERATampak proses reklamasi Pulau F di pesisir utara Jakarta masih berlangsung pada Rabu (13/7/2016). Pengerjaan salah satu dari belasan pulau untuk reklamasi, Pulau G, dihentikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena ditemukan banyak pelanggaran.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pencabutan izin  reklamasi Pulau F di Teluk Jakarta.

PT Agung Dinamika Perkasa diketahui menggugat SK Anies tersebut.

"Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Khusus Terhadap Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo," demikian bunyi putusan dikutip dari situs web resmi PTUN Jakarta, sipp. ptun-jakarta.go.id, Senin (27/1/2020).

Dalam putusan tersebut, PTUN Jakarta mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F.

Baca juga: Anies Yakin Izin Reklamasi Pulau F, I, dan K Tak Sesuai Prosedur

PTUN Jakarta memutus perkara nomor 153/G/2019/PTUN.JKT itu pada 21 Januari 2020.

Selain PT Agung Dinamika Perkasa, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, dan PT Jaladri Kartika Pakci juga menggugat SK yang sama ke PTUN Jakarta.

PT Taman Harapan Indah menggugat SK tersebut yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

PTUN mengabulkan gugatan pengembang pulau H tersebut. Anies pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Baca juga: SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN

Namun, PTTUN menolak banding Anies. Dalam putusannya, PTTUN Jakarta tetap membatalkan SK Anies Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

Putusan ini mewajibkan Anies mencabut SK Nomor 1409 Tahun 2018 terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Anies pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Kadin Bantu 100.000 Rapid Test, 105.000 Masker, dan 300 APD untuk Pemprov DKI

Megapolitan
Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Cerita Sopir Bus AKAP Bertahan karena Sepi Penumpang, Patungan Buat Makan hingga Tidur di Terminal

Megapolitan
Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Anak Korban Tabrakan di Karawaci Ulang Tahun Sehari Setelah Ayahnya Dikremasi

Megapolitan
Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Stok Darah di PMI Jakarta Selatan Masih Kurang

Megapolitan
Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Perampok Toko Emas di Tamansari Meninggal karena Covid-19

Megapolitan
Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Cerita Pasien Covid-19 Pertama di Bekasi Berjuang 20 Hari hingga Sembuh

Megapolitan
Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Rapat Penyampaian Visi-Misi Cawagub DKI Hanya Akan Dihadiri 25 Orang

Megapolitan
Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

Wali Kota Bogor Ungkap Kondisi Kesehatannya Selama Isolasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Amankan 19 Pemuda yang Berkerumun di Palmerah dan Pasar Rumput

Polisi Amankan 19 Pemuda yang Berkerumun di Palmerah dan Pasar Rumput

Megapolitan
Istri Korban Tabrakan Maut di Karawaci: Kami Mengampuni pelaku, tapi Proses Hukum Harus Berjalan

Istri Korban Tabrakan Maut di Karawaci: Kami Mengampuni pelaku, tapi Proses Hukum Harus Berjalan

Megapolitan
Depok Masih Kaji PSBB, Wali Kota Minta BPTJ yang Batasi Transportasi

Depok Masih Kaji PSBB, Wali Kota Minta BPTJ yang Batasi Transportasi

Megapolitan
Mengenal Kategori Baru Terkait Covid-19, Orang Tanpa Gejala

Mengenal Kategori Baru Terkait Covid-19, Orang Tanpa Gejala

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Jumat Berjemaah hingga 19 April 2020

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Jumat Berjemaah hingga 19 April 2020

Megapolitan
DMI Jakarta Memperbarui Seruan Pembatasan Aktivitas di Masjid

DMI Jakarta Memperbarui Seruan Pembatasan Aktivitas di Masjid

Megapolitan
Penyampaian Visi Misi Dua Cawagub DKI Digelar Pukul 13.00 WIB Nanti

Penyampaian Visi Misi Dua Cawagub DKI Digelar Pukul 13.00 WIB Nanti

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X