SK Anies Terkait Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F, I, dan M Juga Digugat ke PTUN

Kompas.com - 01/08/2019, 14:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi empat gugatan soal pencabutan izin reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ada empat pengembang yang menggugat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018.

Surat keputusan (SK) yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 6 September 2018 itu mencabut izin 13 pulau reklamasi.

Kini, empat pengembang itu menggugat SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin Pulau H, Pulau F, Pulau I, dan Pulau M.

Baca juga: Denny Indrayana Ditunjuk Pemprov DKI sebagai Kuasa Hukum Hadapi Gugatan Reklamasi

Pulau H

Dilihat dari situs web PTUN Jakarta, sipp.ptun-jakarta.go.id/, Kamis (1/8/2019), PT Taman Harapan Indah menggugat SK tersebut yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H.

PTUN Jakarta telah memutuskan gugatan nomor 24/G/2019/PTUN.JKT itu pada 9 Juli 2019. Dalam putusannya, PTUN Jakarta membatalkan SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin Pulau H.

PTUN Jakarta juga memerintahkan Anies mencabut SK tersebut yang terkait pencabutan izin Pulau H. Kemudian, PTUN memerintahkan Anies memproses izin perpanjangan SK gubernur soal pemberian izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan banding atas putusan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Pemprov DKI saat ini sedang menyusun memori banding tersebut.

Pulau F

PT Agung Dinamika Perkasa menggugat SK Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta.

Dilihat dari situs web PTUN Jakarta, gugatan dengan nomor perkara 153/G/2019/PTUN.JKT itu didaftarkan pada 26 Juli 2019.

Baca juga: Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN Terkait SK Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Zona Merah Covid-19 di Kota Tangerang Tersisa 9 RW

Megapolitan
Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Komunitas Seniman Pertanyakan Urgensi Pemkot Tangerang Minta Kosongkan Lahan Semanggi Center

Megapolitan
Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Ganjil Genap Dihapus, 90 Persen Pedagang Pasar Minggu Mulai Berjualan

Megapolitan
Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Megapolitan
UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 2 Juli: Bertambah 13, Total 414 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Dishub DKI: Jumlah Kendaraan di Jalanan Jakarta Mendekati Sebelum Covid-19

Megapolitan
UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

UPDATE 2 Juli, Sisa 19 Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi, 12 RW Masih di Zona Merah

Megapolitan
Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Kasus Penusukan Anggota Babinsa Serda Saputra, Polisi Tangkap Seorang Tersangka

Megapolitan
PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

PT MRT Jakarta Bakal Tambah Durasi Jam Sibuk bila Jumlah Penumpang Melonjak

Megapolitan
Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Orderan Kurir Sepeda Jakarta Melonjak Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

Megapolitan
Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Besok Kota Bogor Masuki Fase Pra-Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Berkait Penumpangnya yang Sesak Napas Lalu Meninggal

Megapolitan
Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Kegiatan Belajar Mengajar di Kota Tangerang Dimulai 13 Juli secara Daring

Megapolitan
Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X