Terpidana Kasus Pemerasan Jadi Dirut Transjakarta, Kenapa Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Donny Saragih belakangan mendapat perhatian publik karena menjadi direktur utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan masa jabatan tersingkat yakni hanya empat hari.

Ia diangkat pada Kamis (23/1/2020) menggantikan Agung Wicaksono yang mengundurkan diri.

Donny lalu dicopot pada Senin (27/1/2020).

Masa jabatan Donny yang singkat ini bukan tanpa penyebab. Ternyata dia merupakan terpidana kasus pemerasan terhadap bosnya terdahulu saat masih bekerja di PT Lorena Transport.

Baca juga: Begini Proses Pengangkatan Donny Saragih Jadi Dirut Transjakarta hingga Dicopot

Lalu mengapa Donny bisa terpilih sebagai dirut perusahaan pelat merah di bidang transportasi itu?

Padahal ada tahapan seleksi juga fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta.

Tahapannya para calon diharuskan memasukkan lamaran ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang didisposisi ke BP BUMD.

Donny sendiri telah memasukkan lamarannya ke Anies pada tahun 2018.

Kemudian ada uji kepatutan dan kelayakan BP BUMD yang menggunakan jasa konsultan independen dan tim panitia seleksi (pansel) untuk melakukan seleksi.

Tim pansel terdiri dari kepala BP BUMD dan empat orang profesional, yakni akademi, dua orang praktisi bisnis, dan mantan komisioner KPK.

Baca juga: Pemprov DKI Akui Kecolongan soal Status Donny Saragih Terpidana Kasus Pemerasan

"Jadi tesnya dua kali. Ada tes oleh konsultan dan tes oleh tim panitia seleksi. Yang tes konsultan itu 4 Juli 2018, yang satu itu tanggal 12 Juli 2018. Nah dua-duanya lolos, yang kemarin kan (Donny)," kata Sekretaris Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi di Balai Kota, Selasa (28/1/2020).

Nama Donny kemudian dimasukan ke dalam talent pool direksi BUMD karena saat itu belum ada posisi direksi yang sesuai kompetensinya.

Saat Agung Wicaksono mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai dirut PT Transjakarta pada Desember 2019, Donny diajukan sebagai penggantinya.

BP BUMD kembali memanggil Donny untuk mengisi jabatan itu. Donny juga harus mengisi formulir pernyataan, salah satunya soal "cakap melakukan perbuatan hukum" yang berarti tidak pernah dihukum.

Donny menyatakan tidak pernah dihukum. Pemprov DKI pun langsung memercayainya.

Baca juga: Eks Dirut Transjakarta Donny Saragih Dituduh Gelapkan Uang Denda Operasional Rp 1,4 Miliar

Mengapa langsung dipercaya?

Padahal kuncinya adalah di sini. Tim Pansel dan BP BUMD seharusnya mencari tahu lebih dalam.

Karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018, tiap calon direksi harus mengikuti uji kompetensi dan keahlian.

Dalam Pasal 6 juga tertulis bahwa calon direksi juga harus terbukti "cakap melakukan perbuatan hukum" atau tidak pernah terjerat hukum dalam waktu minimal lima tahun sebelum diangkat.

Persyaratan itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang diserahkan oleh yang bersangkutan.

Ketika BP BUMD menyadari bahwa Donny adalah terpidana pemerasan, Pemprov DKI selaku pemegang saham PT Transjakarta akhirnya membatalkan hasil RUPS LB yang mengangkat Donny menjadi dirut PT Transjakarta.

Baca juga: Donny Saragih Juga Pernah Dilaporkan Kasus Penggelapan dan Penipuan ke Polda Metro Jaya

Anies "kebobolan"

Anies selaku pemimpin tertinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta seolah kebobolan.

Pasalnya Anies mempunyai kewenangan untuk bisa menunjuk langsung direksi BUMD yang juga tercantum dalam Pergub DKI 5 Tahun 2018 ini.

Di pasal 5 poin f disebutkan, calon orang perseorangan (di luar pejabat direksi dan karyawan BUMD) diusulkan gubernur.

Kemudian pada Bab IV pergub tersebut, diatur mengenai tata cara seleksi calon yang juga mencakup uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Riyadi juga mengakui bahwa Pemprov DKI kecolongan soal status Donny yang diangkat sebagai dirut PT Transjakarta.

"Ya begitulah (kecolongan), berarti apa yang dia sampaikan enggak sama dengan kenyataannya. Kan waktu saya panggil, 'Ini sudah clear kan? Sudah selesai? Enggak ada masalah?' (Dia bilang), 'Enggak ada masalah.' Ya sudah," ujar Riyadi.

Uji kelayakan dipertanyakan

Karena kejadian ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan fit and proper test atau tes uji kelayakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat mengangkat Donny.

Baca juga: Jadi Dirut meski Berstatus Terpidana, Donny Saragih Merasa Tak Langgar Aturan Rekrutmen

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta dengan BP BUMD seharusnya bisa lebih selektif.

"Kok bisa tersangka jadi dirut transjakarta. Ya saya enggak tahu masalah kebobolan tapi sebetulnya Pemprov dengan fit and proper, dengan siapa dia, harusnya sudah tahu," ucap Pras.

Selain Pras, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga berharap Pemprov tidak asal angkat orang.

"Laksanakan seleksi yang ketat bukan karena permintaan orang-orang tertentu, tetapkan aturan mainnya. Jangan karena orang tertentu maka asal diangkat aja," kata Pandapotan.

Ia menilai, Pemprov DKI ceroboh dengan mengangkat Donny sebagai Dirut PT Transjakarta.

Setelah status Donny sebagai terpidana ramai diperbincangkan, Pemprov DKI kemudian mencopotnya.

"Saya kira ini kecerobohan, masa iya tidak dilihat latar belakangnya. Harus dilakukan seleksi ketat (menganggkat pejabat) secara profesional, jangan baru diangkat karena ketauan langsung dicopot. Saya kira itu kebodohan memberikan kesempatan kepada terpidana, masa iya tidak tahu statusnya," tutur dia.