[POPULER JABODETABEK] Protes Ojol soal Tilang Elektronik Motor | Penyesalan Petinggi King of The King

Hal itu disampaikan Juanda setelah dirinya ditangkap Polres Metro Tangerang Kota.

Baca juga: Polisi Tangkap Juanda, Petinggi King of The King

Juanda mengaku bergabung dengan King of The King pada Desember 2018 dan diangkat langsung sebagai lembaga keuangan tertinggi King of The King, yakni Ketua Umum Indonesia Mercusuar Dunia (IMD).

Juanda yang berstatus sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Karawang tersebut kepincut ikut-ikutan King of The King lantaran diajak oleh Dony Pedro.

Walaupun hanya bertemu satu kali, Juanda menuruti titah Dony Pedro yang dimaksud King of The King.

"Saya tertarik datang ke sana (Dony Pedro) karena (Dony) punya samurai," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

3. Underpass Kemayoran masih banjir

Sejumlah wilayah di DKI Jakarta diguyur hujan sejak pagi pada Senin (3/2/2020).

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pukul 11.00 WIB, ada dua titik yang masih tergenang.

Pertama adalah di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Underpass Kemayoran, dengan ketinggian air 90 cm.

Kepala Badan BPBD DKI Jakarta Subejo menuturkan, saat ini banjir di Underpass Kemayoran diatasi dengan membersihkan saluran oleh petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) kelurahan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), dan BPBD.

"Sudah dikerahkan 15 pompa di Underpass Kemayoran," ucap Subejo dalam pesan singkatnya, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

4. Kritik jalur sepeda

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat jalur sepeda di beberapa ruas jalan Ibu Kota masih menuai kritik.

Pasalnya, kebijakan itu dianggap tidak efektif mengurangi kemacetan di jalan-jalan Ibu Kota dan lemah dalam pengawasannya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut, kebijakan ini hanya membebani Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Baca juga: Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

"Puluhan miliar kita keluarkan untuk membuat jalur sepeda, ini tidak efektif, ini malah jadi beban untuk pak Syafrin (Kepala Dishub DKI)," ucapnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020), seperti dikutip Tribun Jakarta.

Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, program pembuatan jalur sepeda hanya merupakan kebijakan pencitraan dari Gubernur Anies Baswedan.
"Ini kesannya emang pencitraan, buat apa sih begitu? Katanya semua PNS mau disuruh naik sepeda, faktanya? Pengawasannya gimana?" ujarnya.

Ia pun menyoroti anggaran Rp 73 miliar yang digelontorkan untuk membuat jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di sejumlah ruas jalan.

Baca selengkapnya di sini.