Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Tangerang: Kerugian Banjir Awal Tahun 2020 Capai Rp 1,3 Triliun

Kompas.com - 07/02/2020, 13:17 WIB
Singgih Wiryono,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah mengatakan, kerugian materi pada bencana banjir awal tahun 2020 Januari lalu mencapai angka triliunan rupiah.

"Kerugian sampai Rp 1,5 triliun 13 kecamatan, 52 kelurahan," kata Arief saat konferensi pers di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (6/2/2020).

Dia mengatakan, penghitungan tersebut sangat detil hingga ikan peliharaan warga dan ayam ternak warga yang hanyut oleh arus banjir Januari lalu.

Baca juga: Genap Seminggu Kota Tangerang Kebanjiran, Air Masih Setinggi 150 Sentimeter

"Itu sampai ikan dan ayam berapa yang lolos," kata dia.

Arief mengatakan, untuk menangani dampak kerugian dan penanganan banjir, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, APBD bisa dimodifikasi untuk keperluan banjir.

"Arahan review APBD 2020 untuk banjir intensif, karena banjir ini kemungkinan sampai sampai Maret," kata Arief.

Terkait penanganan banjir sampai penghujung musim penghujan, Arief meminta bantuan pompa air ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar bisa mengantisipasi luapan sungai-sungai di kota Tangerang.

"Kita minta pinjam balai besar tambahan pompa," ucap Arief.

Adapun sebelumnya, banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada 1 Januari juga berdampak pada Kota Tangerang.

Selain Kota Tangerang, beberapa kabupaten kota dari tiga provinsi ikut direndam banjir.

Baca juga: Kondisi Pengungsi Banjir di Tangerang: Stres, Kehabisan Pakaian, dan Mulai Terserang Penyakit

Di antarnya Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang sampai ke Lebak untuk Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com