Dinas SDA Minta Bangunan Liar di Bantaran Ciliwung "Dirapikan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf meminta para wali kota menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran Sungai Ciliwung.

Dengan demikian, proyek pelebaran sungai bisa segera dieksekusi untuk mencegah banjir Jakarta.

"Nanti kami koordinasi sama pihak wilayah deh, camat, wali kota, supaya bantu dirapikan," ujar Juaini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (10/2/2020).

Juaini berujar, Dinas SDA hanya berwenang membebaskan lahan bersertifikat. Sementara untuk bangunan yang berdiri tanpa sertifikat, lanjut Juaini, merupakan wewenang perangkat wilayah.

Baca juga: Normalisasi Mandek 3 Tahun, PUPR Minta Pemprov DKI Tertibkan Warga di Bantaran Ciliwung

Karena itu, dia meminta perangkat wilayah yang menertibkan bangunan-bangunan liar di bantaran kali.

"Kalau yang enggak ada suratnya, nanti serahkan ke (perangkat) wilayah, camat, tingkat wali kota," kata Juaini.

Pada tahun ini, Dinas SDA berencana membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Ciliwung. 118 bidang tanah itu tersebar di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang.

Dinas SDA masih menginventarisasi ulang surat-surat kepemilikan 118 bidang tersebut.

Baca juga: Cerita Ahok Saat Jadi Gubernur DKI: Disebut Tidak Manusiawi Tertibkan Bangunan Liar untuk Normalisasi

"Sekarang masih 118 bidang, mungkin bisa nambah karena lagi dikumpulkan surat-surat yang sudah siap," ucap Juaini.

Pemprov DKI Jakarta dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kesepakatan untuk melebarkan sungai di Jakarta dengan konsep normalisasi.

Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan, sementara BBWSCC membangun infrastrukturnya.

Saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, dia memperkenalkan konsep naturalisasi untuk melebarkan sungai di Jakarta.

Anies dan Kementerian PUPR akhirnya menyepakati pelebaran sungai di Jakarta akan dijalankan, baik konsep normalisasi ataupun naturalisasi.