Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Wali Kota Depok Dianggap "Ban Serep" oleh PKS...

Kompas.com - 20/02/2020, 07:13 WIB
Vitorio Mantalean,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris hingga hari ini belum kunjung digaet partai politik untuk kembali maju di Pilkada Depok 2020 nanti.

Padahal, berstatus petahana, Idris yang merupakan kalangan nonpartai di atas kertas punya kans yang cukup besar untuk meraup mayoritas suara dalam kontestasi.

PKS adalah partai yang paling dekat dengan Idris.

Baca juga: Presiden PKS Akui M Idris Ban Serep di Pilkada Depok

Selain turut mengusung Idris pada Pilkada Depok 2016, sejumlah pejabat teras PKS juga dekat dengan Idris.

Namun, PKS kini justru tengah menggodok tiga kadernya menjadi bakal calon Wali Kota Depok periode 2021-2026.

Mereka yakni Imam Budi Hartono (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), Mohammad Hafid Nasir (Ketua DPD PKS Depok/Anggota DPRD Kota Depok) dan T Farida Rachmayanti (Anggota DPRD Kota Depok).

Ban serep

Internal PKS sendiri mengaku belum akan melirik ke kanan-kiri untuk mencalonkan kandidat penguasa Depok pada Pilkada 2020.

Hal tersebut bahkan diakui oleh Presiden PKS, Sohibul Iman.

Iman menyebut, meski di luar masih terdengar isu bahwa nantinya PKS akan mengusung kembali Idris, menurut dia, hal tersebut bukan menjadi fokus PKS baik di tingkat DPD dan DPP.

"Misalkan tiba-tiba dari pihak lawan ada calon kuat yang kita kalkulasi tidak mungkin dihadapi oleh (tiga balon) ini, ya bisa saja ada calon baru dari eksternal atau internal," tutur Iman kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).

Baca juga: Sohibul Iman: PKS Bisa Usung Idris, tapi Jadi Calon Wakil Wali Kota Depok

Sekalipun menggaet Idris, Iman mengatakan, bisa saja nantinya Idris justru bukan lagi maju sebagai calon wali kota, tetapi sebagai wakil wali kota.

"Saya yakin dari tiga itu yang kita ambil, Idris masuk dari jalur khusus juga mungkin saja, tapi posisinya bisa saja idris jadi wakil Pemira jadi walinya," katanya.

Saat ditanya apakah Idris menjadi ban serep PKS, Iman mengaku hal tersebut bisa saja terjadi.

Namun, Iman menepis kabar bila Idris telah pasti masuk sebagai calon wali kota Depok melalui jalur khusus.

"Sampai hari ini di kantong saya tidak ada nama siapa-siapa. Konstelasi politik tidak bisa ditebak. Eksternal hanya ban serep," ujar dia.

Idris tak percaya dijadikan ban serep

Idris mengaku tak percaya jika ia dianggap sebagai "ban serep" oleh Sohibul Iman. Ia mengatakan, keyakinan itu didasari atas hubungannya yang dekat dengan Iman.

"Pertama, harus diklarifikasi dulu (ucapan 'ban serep') kata-kata beliau (Iman) atau bukan?" ujar Idris kepada wartawan di bilangan Margonda, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020) sore.

"Kalau saya sih yakin itu bukan (ucapan Iman). Karena saya mengenal sosok beliau, sosok yang santun, elegan, dan akademisi," ia menambahkan.

Idris kemudian menceritakan panjang-lebar bagaimana ia membangun kedekatan dengan Iman dalam waktu yang lama.

Baca juga: Idris Tak Percaya Dianggap Ban Serep PKS di Pilkada Depok 2020

Ia mengaku sudah mengenal Iman sejak ia masih aktif berkecimpung dalam dunia pendidikan, menjadi pengurus boarding school Yayasan Nurul Fikri.

Ketika itu, Iman juga bergelut di dunia pendidikan, sebagai salah satu pembina Yayasan Boarding School Insan Cendekia, Serpong, Tangerang Selatan.

"Jadi saya sempat berinteraksi dengan beliau dalam dunia pendidikan. Saya kenal benar," ujar Idris.

Ia berujar, seandainya istilah "ban serep" itu betul-betul terlontar dari mulut Iman, maka ada makna tersendiri di baliknya.

Ia masih yakin bahwa ucapan itu bukan dalam rangka menyepelekan dirinya, melainkan untuk membela kader-kader asli PKS untuk dicalonkan sebagai kandidat penguasa Depok periode 2021-2026.

"Mungkin maksud 'ban serep' itu, namanya partai politik punya jagoan-jagoannya. Yang akan diperjuangkan pertama-tama dari kadernya," ujar Idris.

"Sah-sah saja saya (disebut 'ban serep). Karena setiap partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mencalonkan kadernya yang terbaik," tutup dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com