Ikatan Ahli Arkeolog Protes Revitalisasi dan Pemanfaatan Monas untuk Formula E

Kompas.com - 20/02/2020, 19:25 WIB
Kondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKondisi kawasan Monumen Nasional setelah penebangan 205 pohon untuk revitalisasi di Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020). Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya, menurut kontraktor, pengerjaan revitalisasi Monas sudah 88 persen. Ditargetkan rampung pada 15 Februari 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Revitalisasi dan pemanfaatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat mendapat tentangan dari sejumlah pihak termasuk dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

IAAI memprotes Pemprov DKI atas revitalisasi dan pemanfaatan situs cagar budaya itu yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai peraturan perundangan.

Ketua IAAI Wiwin Djuwita Ramelan menilai, Pemprov DKI telah melakukan kesalahan dalam proses penataan ulang Monas dan Kawasan Medan Merdeka karena tidak mengkaji peraturan yang ada seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Selain itu, menurut dia, Pemprov DKI juga tak mengkaji peraturan soal revitalisasi situs cagar budaya yang juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam pasal 80-81.

"Mengingatkan bahwa Kawasan Lapangan Merdeka bukan sekadar lahan kosong tetapi diatur secara khusus dan ketat karena memiliki nilai-nilai penting. Kawasan merdeka adalah situs tempat Monumen Nasional lambang kegigihan rakyat Indonesia melawan penjajah serta monumen peringatan pengingat dan penyemangat bagi generasi mendatang," kata Wiwin dalam keterangan tertulis yang diperoleh Kompas.com Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Revitalisasi Monas: Dari Ditolak Istana Negara, Mangkrak, hingga Kembali Berjalan

Ia juga keberatan karena pengajuan perizinan kepada Komite Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka utamanya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dilakukan setelah sudah dilakukan revitalisasi sisi selatan Monas.

Maka IAAI mendesak Komisi Pengarah situs cagar budaya tersebut untuk menghentikan izin kepada Pemprov DKI atas pemanfaatan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

"Mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera menghentikan proses pembongkaran Kawasan Cagar Budaya Lapangan Merdeka yang dapat mengakibatkan kerusakan lebih besar," kata dia.

Tak hanya masalah revitalisasi, pihaknya juga menentang kawasan Monas sebagai perlintasan mobil balap Formula E yang dinilai cacat administrasi.

Baca juga: Megawati Singgung Anies Baswedan: Kenapa Formula E Harus di Monas?

Wiwin menegaskan bahwa kawasan Monas dan Lapangan Merdeka sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

PLN Pastikan Dana Pelanggan Listrik Prabayar yang Sudah Beli Token Tak Hilang

Megapolitan
Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Sejak Sore Token Listrik Gagal Input, PLN Sebut Ada Gangguan Jaringan Data

Megapolitan
Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Kabar Baik, 7 Kelurahan di Depok Dinyatakan Bebas Kasus Positif Covid-19

Megapolitan
Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Gelar Razia di Danau Sunter, Satpol PP Sasar Warga yang Tak Kenakan Masker

Megapolitan
Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Jakarta Belum Berencana Buka Kegiatan Belajar di Sekolah pada 13 Juli 2020

Megapolitan
Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Sekolah di Bekasi Kembali Buka Saat Tahun Ajaran Baru

Megapolitan
Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Di Masa New Normal, Tiket Kereta Jarak Jauh Hanya Bisa Dipesan secara Online

Megapolitan
Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Catat, Penumpang KAI Wajib Gunakan Masker hingga Face Shield di Era New Normal

Megapolitan
Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Sebaran Kasus Covid-19 di DKI 1 Juni: Sunter Agung Tertinggi, Disusul Pademangan Barat

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Pemkot Bekasi Akan Terbitkan Perwal sebagai Protokol New Normal

Megapolitan
Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Bungkusan Cairan Berasap Ditemukan di Dekat Masjid di Ciracas

Megapolitan
Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Jelang New Normal, Pemkot Bekasi Upayakan Keseimbangan Faktor Ekonomi dengan Kesehatan

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Ketua DPRD DKI Minta Rumah Ibadah Segera Dibuka dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Sudah Disemprot Disinfektan oleh Tim Gegana, Besok Pasar Cisalak Dibuka

Megapolitan
Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Masuki New Normal, Pengunjung Mall Dibatasi 35 Persen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X