Fraksi Gerindra Minta Anies Penuhi Panggilan DPR Soal Revitalisasi TIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI terkait revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut dia, kehadiran Anies sangat diperlukan untuk menjelaskan apa maksud dan tujuan revitalisasi tempat itu.

"Ya baguslah kalau dipanggil. Pak Anies hadir, jelaskan," kata Syarif, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Wartawan Tanya Soal Revitalisasi TIM, Anies: Kita Main Tik Tok Dulu Saja

Menurut dia, Anies perlu hadir karena PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dipercayai Pemprov DKI membangun revitalisasi TIM dinilai kurang baik dalam melakukan komunikasi dengan para seniman. Dampaknya berujung pada pengaduan para seniman ke DPR RI di Senayan.

Ia sependapat jika para seniman di TIM bukan menolak adanya proyek pembangunan revitalisasi ini. Hanya saja mereka ingin diajak berbicara dan mengetahui tentang revitalisasi itu.

"Saya mengatakan kurang intens komunikasinya, teman-teman seniman minta diajak bicara, bukan menolak," ujar dia.

Sekretaris Komisi D itu menyarankan Pemprov DKI berkoordinasi dengan para penggiat seni di sana.

Baca juga: Revitalisasi TIM Diadukan Seniman, Terancam Moratorium, dan Mimpi Jadi Pusat Budaya Dunia

"Saya menyarankan pemprov berkomunikasilah dengan seniman. Artinya apa dia sampai ngadu ke DPR ada kebuntuan komunikasi," kata Syarif.

Komisi X DPR RI berencana memanggil Anies Baswedan untuk membahas proyek revitalisasi TIM.

Hal tersebut diputuskan seusai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di DPR, Senayan, Jakarta, Senin lalu.

"Kami akan memanggil Saudara Gubernur Anies Baswedan," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda.

Selain Anies, Komisi X juga akan memanggil DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang terlibat dalam revitalisasi TIM.

"DPRD DKI dan PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub Nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," ucap Huda.