Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 21/02/2020, 12:16 WIB
Ilustrasi kantong plastik. Think StockIlustrasi kantong plastik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyosialisasikan Peraturan Gubernur ( Pergub) 142 tahun 2019 Tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada para pemilik pusat perbelanjaan dan pasar rakyat.

Pergub itu melarang pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat menggunakan kantong plastik sekali pakai yang tidak bisa didaur ulang. Pergub tersebut mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Pergub yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 27 Desember 2019 itu akan diberlakukan mulai Juli mendatang.

Baca juga: DPRD Minta Pemprov DKI Gencar Sosialisasikan Larangan Penggunaan Kantong Plastik

"Kami lakukan sounding, edukasi dan temu stakeholder terutama kepada tiga lingkup yang diatur yaitu pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat," kata Andono di RW 003, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Andono mengklaim, hingga kini Dinas LH sudah menyosialisasikan pergub itu kepada 55 dari 83 pusat perbelanjaan di DKI Jakarta serta 153 pasar tradisional yang berada di bawah naungan PD Pasar Jaya.

"Kami ketemu pengelola 55 pusat perbelanjaan dari 83 yang ada di Jakarta dan sudah lakukan FGD (focus group discussion) dengan pasar jaya yang bawahi 153 pasar rakyat," kata dia.

Selain kepada pemilik usaha, pergub itu juga disosialisasikan kepada masyarakat dengan berbagi macam cara.

Ia berharap masyarakat dapat mendukung program penggunaan plastik itu agar pengguaan kantong plastik sekali pakai bisa diminimalisir.

"Swalayan sudah lakukan roadshow untuk sosialisasi dan kami lihat di beberapa swalayan dan pusat perbelanjaan di kasir sudah jelaskan dan menanyakan kepada konsumen apakah akan gunakan plastik atau pengganti plastik dengan kantong belanja ramah lingkungan tapi berbayar," ujar dia.

Pergub itu mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai yang tidak bisa atau sulit didaur ulang dilarang.

Dalam pergub itu diatur, pengelola pusat perbelanjaan dan pasar rakyat harus mewajibkan seluruh pelaku usaha di tempat yang dikelolanya untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan melarang kantong belanja plastik sekali pakai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nonton di Bioskop Saat Masa Pandemi Covid-19? Siapa Takut

Nonton di Bioskop Saat Masa Pandemi Covid-19? Siapa Takut

Megapolitan
Sekolah Tatap Muka di Depok Tahun Ajaran 2021/2022 Tergantung Situasi Bulan Juni

Sekolah Tatap Muka di Depok Tahun Ajaran 2021/2022 Tergantung Situasi Bulan Juni

Megapolitan
Kabur Saat Tepergok, Maling Tertangkap Setelah Ditabrak Pemotor

Kabur Saat Tepergok, Maling Tertangkap Setelah Ditabrak Pemotor

Megapolitan
Geng Motor Pembacok Polisi di Menteng Kerap Unggah Aksi Tawuran lewat Instagram

Geng Motor Pembacok Polisi di Menteng Kerap Unggah Aksi Tawuran lewat Instagram

Megapolitan
Vaksin Terbatas, Guru di Depok yang Divaksinasi Covid-19 Bulan Ini Baru 19 Persen

Vaksin Terbatas, Guru di Depok yang Divaksinasi Covid-19 Bulan Ini Baru 19 Persen

Megapolitan
Sudinkes Jakarta Utara Bakal Tambah Titik Vaksinasi Covid-19 di Setiap Kelurahan

Sudinkes Jakarta Utara Bakal Tambah Titik Vaksinasi Covid-19 di Setiap Kelurahan

Megapolitan
Setwan Pastikan Tak Ada Keluarga Anggota DPRD DKI Divaksinasi Covid-19

Setwan Pastikan Tak Ada Keluarga Anggota DPRD DKI Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Cegah Kendaraan Masuk, Petugas Akan Jaga Jalur Sepeda Permanen di Sudirman

Megapolitan
Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Kronologi Penemuan Mayat di Jalan Pesanggrahan, Sebelum Meninggal Sempat Menyeberang Jalan

Megapolitan
Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Kepala Satpol PP DKI Akan Tegur Anak Buahnya yang Kasar kepada Pemain Skateboard

Megapolitan
Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Dapat 33.400 Vaksin Covid-19 Tahap 2, Depok Targetkan Gelombang Pertama Rampung Sebulan

Megapolitan
Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Pemain Skateboard di Trotoar Bundaran HI Ditertibkan karena Langgar Prokes

Megapolitan
Komisi D Dukung Rencana Pemprov DKI Gunakan RTH sebagai Lokasi Penampungan Banjir

Komisi D Dukung Rencana Pemprov DKI Gunakan RTH sebagai Lokasi Penampungan Banjir

Megapolitan
Harga Daging Sapi Tak Kunjung Turun, Sebagian Pedagang di Pasar Slipi Gulung Tikar

Harga Daging Sapi Tak Kunjung Turun, Sebagian Pedagang di Pasar Slipi Gulung Tikar

Megapolitan
Jadi Sorotan, Ketua Geng Motor yang Bacok Polisi Pernah Bersekolah di Pesantren

Jadi Sorotan, Ketua Geng Motor yang Bacok Polisi Pernah Bersekolah di Pesantren

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X