Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

JAKARTA, KOMPAS.com - "Ini sudah bukan banjir tahunan lagi, ini sih sudah dua mingguan pasti banjir!" tutur Dessy kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2020).

Dessy begitu menggebu-gebu meluapkan kegeramannya akan bencana banjir yang terus melanda perumahannya.

Bagaimana tidak, Dessy adalah warga Perumahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memang langganan banjir.

Namun, baru kali ini dia merasakan banjir datang berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Sejak awal tahun 2020, Dessy sudah merasakan empat kali banjir di rumahnya.

Baca juga: Kelapa Gading Lumpuh karena Banjir, Warga Minta Pintu Air Sunter Segera Dibuka

Dessy beserta warga lain di kompleks itu sadar bahwa tinggal di daerah yang memang rawan banjir. Di sekitar perumahan itu juga ada kali yang kerap meluap saat hujan deras terjadi.

Warga di sana bukannya tanpa upaya mengatasi banjir.

Istimewa Banjir di perumahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2020).

Tanpa sedikit pun bantuan pemerintah, mereka berswadaya membeli pompa air untuk menyedot air ketika kali mulai meluap.

Demikian juga dengan patroli rutin hingga pembersihan saluran air.

Baca juga: Pulomas dan Kelapa Gading Banjir, Pemprov DKI Bantah Tutup Pintu Air Sunter

Mereka bahkan membeli peralatan pengeras suara yang digunakan untuk membangunkan warga manakala banjir datang.

Ada pula warga yang memang sengaja meninggikan rumahnya untuk mengantisipasi banjir.

"Itu semua swadaya warga loh, enggak ada dari pemerintah. Toa itu juga punya kita, bukan punya pemprov," kata dia.

Instagram TMC Polda Metro Jaya Banjir melanda kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (23/2/2020).

Meski segala upaya sudah dilakukan, Dessy yang juga anggota Linmas di perumahannya ini mengutarakan, warga sangat berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bertindak konkret mengatasi banjir.

"Ini sudah semakin parah, tolonglah berbuat sesuatu. Saluran air dicek lagi, sungai-sungai waduk dikeruk lagi, saya lihat sekarang tidak seperti dulu," ucap Dessy.

Dia menuturkan, pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alat-alat berat selalu disiagakan di sungai untuk mengeruk saat menghadapi musim hujan.

Namun, pemandangan itu tak lagi dijumpainya kini.

Baca juga: Kenapa Banjir di Kelapa Gading Lama Surut? Ini Penjelasan Pemprov DKI

Pada era Ahok, sebut Dessy, Kelapa Gading juga kerap banjir. Akan tetapi, banjir cepat surut, tidak seperti sekarang.

Hal senada juga diutarakan Ani, warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Terakhir banjir itu enggak pernah dalam waktu berdekatan begini," tutur Ani.

Sama seperti Dessy, Ani juga menuturkan, saat ini dirinya juga mulai jarang melihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk sungai yang melintas di Kelapa Gading.

Selain itu, Ani menyebutkan, biasanya ada pompa yang disiagakan di perumahan itu. Namun, kini pemandangan itu mulai jarang terlihat.

Baca juga: 55 RW di Jakarta Terendam Banjir Minggu Pagi, Berikut Rinciannya...

"Sudah lama, enggak pernah ada lagi," kata dia.

Menurut Ani, hal ini membuat banyak warga berspekulasi soal penyebab banjir di Kelapa Gading, mulai dari tanggul jebol, dampak pembangunan LRT, hingga dugaan Pintu Air Sunter yang sengaja ditutup.

Dugaan terakhir itu akhirnya dibantah Pemprov DKI Jakarta lewat Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf. Menurut Juaini, Pintu Air Sunter tetap dibuka.

Namun, air tak bisa dialirkan ke laut karena air laut sedang tinggi.

Jangan tenggelamkan Kelapa Gading

Ani berharap tak ada lagi banjir yang terjadi di perumahannya. Dia pun meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan solusi konkret akan persoalan banjir di Kelapa Gading.

Dia belum melihat adanya kesungguhan upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengatasi banjir.

"Apa Kelapa Gading ini mau ditenggelamkan?" seloroh Ani.

Sementara Dessy juga tak melihat upaya sungguh-sungguh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dalam hal alokasi anggaran banjir.

"Sudah saatnya anggaran banjir tak lagi dipotong. Kembalikan semuanya anggaran penanganan banjir supaya rakyat enggak susah begini. Kasihan rumah warga yang rendah, setiap hujan lebat rumahnya terendam," ucap Dessy.

KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020).

Anggaran banjir DKI Jakarta

Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.

Anggaran normalisasi Kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019).

Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir

Pada awal Januari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat menyoroti keputusan Pemprov yang memangkas anggaran itu.

Baca juga: Membandingkan Anggaran Banjir Jakarta dan Pelaksanaan Formula E

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal, naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

Baca juga: Pembebasan Tanah untuk Normalisasi Ciliwung Tunggu Pemilik Lahan Bayar PBB

Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan warganet. Menurut Anies, tudingan itu tidak benar.

"Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020). Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan tersebut.