Ojol Demo di Depan DPR, Calon Penumpang Sulit Temukan Ojek Online di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (28/2/2020) siang, membuat banyak calon penumpang berkeluh kesah.

Gara-garanya, aksi unjuk rasa itu berdampak sulitnya calon penumpang mendapat ojol. Kalaupun ada, tarifnya pun melonjak jadi dua kali lipat.

Hal ini dirasakan salah seorang pekerja bernama Silvi (28) yang hendak menuju kantornya di Palmerah, Jakarta Pusat.

"Saya pesan ojol sekitar jam 12.30 dari Tomang ke Palmerah dengan jarak 6 km, di Grab ongkosnya naik jadi Rp 32.000. Biasanya kisaran Rp 10.000-Rp 15.000," ucap Silvi saat dihubungi, Jumat.

Baca juga: Pengemudi Ojol Gelar Aksi Demonstrasi di Depan Gedung DPR

Silvi pun mencari moda ojol lain, yakni Gojek yang setelah dicek, tarifnya masih normal berkisar Rp 15.000.

Namun, tiga kali mendapat pengemudi, pesanan Silvi selalu ditolak.

"Ditulis driver sibuk. Saya tunggu lagi pesan jam 13.05, berpikir habis shalat Jumat ada yang ambil. Ternyata tidak juga," ucap dia.

Akhirnya, Silvi pun kembali menggunakan Grab yang tarifnya kemudian turun menjadi Rp 19.000.

"Akhirnya dapat ojol jam 13.30-an," tutur dia.

Baca juga: Sebelum Berunjuk Rasa, Ojol Shalat Jumat di Depan Gedung DPR

Dalam perjalanan, Silvi melihat Jalan Slipi yang biasanya dilalui ojol tampak sepi.

"Waktu saya lewat di kolong Slipi bersama driver Grab sempat dilirik gerombolan ojol yang sedang jalan kaki, tapi tidak sampai di-sweeping," kata dia.

Massa pengemudi ojol menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2020). Massa mulai berkumpul sekitar pukul 11.45 WIB.

Massa pengemudi ojol tumpah ruah hingga ke Jalan Raya Gatot Soebroto di depan Gedung DPR/MPR.

Pantauan Kompas.com, lalu lintas di jalan raya pun ditutup. Kendaraan dialihkan ke jalur bus transjakarta.

Saat ini, polisi sudah berjaga di sekitar lokasi. Sementara itu, massa belum mulai berorasi.

Namun, berdasarkan spanduk-spanduk yang digelar massa, tuntutan yang mereka sampaikan terkait UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mereka meminta UU No 22/2009 itu direvisi dan menjadikan kendaraan roda dua sebagai transportasi khusus terbatas.